Aktifis Perempuan dan Pakar Jender, Lies Marcoes: Pemimpin Agama Punya Otoritas Tanpa Kontrol

Lies Maroes Pakar Jender

“Ini adalah eksperimental politik yang sangat penting untuk menunjukkan bahwa negara yang sudah diberikan mandat oleh rakyat, berkewajiban melindungi rakyat menghadapi power apa pun,” kata Lies Marcoes aktifis perempuan dan pakar jender. foto : rumahkitab.com

Seide.id – Perkembangan mutakhir di pesantren di Ploso,  Jombang, Jawa Timur, menunjukkan bahwa pemuka agama secara umum memiliki semua otoritas, dari keagamaan, sosial, ekonomi hingga bahkan merambat ke hukum yang memungkinkan besarnya peluang terjadi penyalahgunaan wewenang.

Aktifis perempuan, pakar kajian jender,  Lies Marcoes menyatakan,  alat kontrol terhadap besarnya otoritas tersebut tidak ada.

“Kontrolnya hanya moralitas saja. Masyarakat melihat mereka berdasarkan sentimen sendiri-sendiri. Jadi otoritas besar, tanpa ada alat kontrol,” ujar Lies dalam wawancara dengan BBC News Indonesia.

Lies Marcoes, 64, mengatakan itu merespon kasus yang terjadi ketika kiai di Jombang itu menggunakan otoritas yang dimiliki “untuk mempengaruhi proses penegakan hukum”.

Diberitakan, sekitar 200 polisi dikerahkan dengan bantuan 30 personel tentara dan mengepung pesantren selama 15 jam untuk menjemput Moch Subchi Azal Tsani  (MSAT), anak Kiai Muchtar Mu’thi, pendiri Pondok Pesantren Shiddiqiyyah di Losari, Ploso – Kabupaten Jombang.

Polisi menegosiasi pemimpin pesantren untuk menyerahkan anaknya, yang telah menjadi tersangka kasus pencabulan. “Kiai di Jombang itu menggunakan otoritas yang dimiliki “untuk mempengaruhi proses penegakan hukum” kata Lies Marcoes.

KH Muchtar Mu’thi mengatakan “untuk keselamatan kita bersama, untuk kebaikan kita bersama, untuk kejayaan Indonesia Raya, masalah fitnah ini masalah keluarga, masalah keluarga. Untuk itu, kembali ke tempat masing-masing, jangan memaksakan diri mengambil anak saya yang kena fitnah ini. Semuanya itu adalah fitnah,” yang kemudian terdengar disusul oleh suara gemuruh jemaah yang hadir.

“Kasus di Jombang menunjukkan pemimpin agama memiliki otoritas luar biasa melakukan apa pun, dari kekerasan seksual, eksploitasi tenaga, waktu para santrinya akibat relasi yang powerless (tak berdaya) di antara mereka, “kata Lies Marcoes.

“Bahkan di luar itu, ini menunjukkan juga bahwa penegakan hukum pun dapat dipengaruhi,” tambah pakar jender, yang  memperoleh gelar Masternya pada bidang Antropologi Kesehatan dari Universitas Amsterdam (Belanda) ini.

MSAT dilaporkan ke Polres Jombang karena diduga menyetubuhi dan mencabuli santriwati, kemudian ia ditetapkan sebagai tersangka pada 12 November 2019.

Ada lima korban pencabulan Moch Subchi termasuk kasus perkosaan.  “Ada yang perkosaan ada yang diminta untuk ritual kemben. Kejadian berbeda-beda, ada yang lebih dari sekali, Novita Sari, dari Women Crisis Centre Jombang. “Ada yang ketika ritual kemben ketika seleksi untuk dapat bekerja pada klinik kesehatan yang rencana akan dibuka oleh pelaku,” tambah Novita

Bersama sama Ana Abdillah, Novita melalui LSM Women Crisis Centre  mendampingi korban sejak awal untuk mendapatkan keadilan. Saat ini ada lima korban yang mereka dampingi, dan juga banyak saksi lain.

Lies Marcoes menambahkan, kasus di Jombang merupakan bukti bahwa “sekuat apa pun colective of power pada seorang tokoh agama. Mereka harus tunduk pada hukum.”

“Ini adalah eksperimental politik yang sangat penting untuk menunjukkan bahwa negara yang sudah diberikan mandat oleh rakyat, berkewajiban melindungi rakyat menghadapi power apa pun,” ujarnya.

Lies Marcoes memaparkan, terdapat pola hubungan yang berbeda-beda antara pemuka agama dan umat di beberapa tempat.  Di Cirebon, katanya, hubungan jauh lebih egaliter, dibandingkan di Jawa Timur.

“Jawa Timur itu lebih ke bentuk feodal, kiai itu seperti raja, contoh santri itu sampai menunduk tidak terlihat mukanya saat kiai lewat, karena hormatnya kepada power, ilmu, kesalehan dan turunan yang dimiliki kiai itu,” ujarnya.

Dalam perkembangan lain, Kementerian Agama mencabut izin pesantren di Jombang itu karena dugaan kaitan dengan kekerasan seksual.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Waryono mengatakan, “sebagai regulator, Kemenag memiliki kuasa administratif untuk membatasi ruang gerak lembaga yang di dalamnya diduga melakukan pelanggaran hukum berat.”

Pihak pesantren, kata Waryono kepada kantor berita Antara, dinilai menghalang-halangi proses hukum terhadap yang bersangkutan.  – BBC/dms.

SEIDE

About Admin SEIDE

Seide.id adalah web portal media yang menampilkan karya para jurnalis, kolumnis dan penulis senior. Redaksi Seide.id tunduk pada UU No. 40 / 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Opini yang tersaji di Seide.id merupakan tanggung jawab masing masing penulis.