NAMUN juru bicara junta militer Myanmar menuduh keputusan ASEAN itu sebagai bentuk “intervensi asing”, seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Myanmar, yang sebagian besar diperintah oleh militer sejak kudeta tahun 1962, telah menjadi duri dalam daging untuk ASEAN sejak negara itu bergabung tahun 1997.
Lebih dari 1.000 warga sipil dilaporkan tewas dalam tindakan keras terhadap oposisi dan aksi protes sejak kudeta 1 Februari lalu. Pasukan keamanan telah membunuh lebih dari 1.100 orang, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), sebuah kelompok aktivis yang melacak penangkapan dan pembunuhan tersebut. Militer menyebut lawannya sebagai “teroris”. Protes terhadap kudeta militer di Myanmar 1 Februari lalu meluas ke luar kota Yangon.
Pada 18 Februari, penduduk di sekitar Danau Inle, salah satu tujuan wisata populer di negara bagian Shan selatan, berdemonstrasi menentang junta militer dan menuntut pemulihan demokrasi.
Pemilihan umum tahun 2015 dimenangkan secara besar-besaran oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi dan memulai era pemerintahan sipil, namun hanya berlangsung singkat setelah militer kembali melancarakan kudeta. – DW/dms
