Kalau hanya menghemat dan menyelamatkan uang negara, bisa jadi kita tak perlu KPK. Kirim BTP saja. BTP alias Ahok paling teliti mencoret uang negara yang tidak efesien. Apalagi uang negara yang akan dihambur-hamburkan.
Kartu Kredit biasa punya limit dari Rp 75 juta hingga Rp 100 juta. Tapi Kartu Kredit Korporasi lebih dari itu. Sebuah sumber di BUMN menyebut Kartu Korporasi untuk Dewan Direksi diberi keleluasaan limit Rp 27 miliard.
Bukankah BTP ( Basuki Tjahaja Purnama) pernah menyatakan limit kartunya Rp 30 miliard ?
Kartu Senilai 40 M
Sumber itu menyebut yang diucapkan Ahok tidak salah. Hanya kemungkinan itu untuk Dekom. Yang terbanyak tentu Komisaris Utama.
BTP yang diminta konfirmasi apakah pagu senilai Rp 30M itu untuk dirinya sendiri atau seluruh Dekom ? Hingga berita ini akan naik, Ahok meminta untuk mencari info dari yang lain. BTP no comment.
Hanya, sebelumnya Ahok pernah lantang akan mengusulkan penghapusan dana-dana yang rawan diselewengkan buat pribadi. Kalau uang yang tak jelas bisa dihapus, negara akan menghemat banyak uang, ujar BTP.
Permainan Uang BUMN
Namun beberapa tokoh politik menyebut yang diomongin Ahok soal Kartu Kredit itu receh. Ahok membela diri. Kartu Korporasi bukan soal receh seperti yang disebutkan para politisi. Tingkat permainannya jauh lebih leluasa dibanding Kartu Kredit biasa. Ini bukan hanya soal angka. Ini masalah moral.
Kartu Korporasi senilai Rp 30 miliar yang konon dimiliki Ahok, pagu Dewan Direksi Rp 27 miliar, bisa dihabiskan kapan saja untuk apa saja. Jika kurang, mereka bisa minta lebih. Bukankah Pertamina dikenal banyak uang.
Cek saja berapa uang tunai perusahaan BUMN ini di bank. Bisa lebih dari Rp 150 triliun. Itu uang nganggur. Tidak diapa-apakan. Bunga dan tukar dolarnya gurih dan bisa dimanfaatkan mereka yang mata duitan. Bisa kerjasama dengan orang pemerintahan dan orang bank. Bank juga senang melihat uang banyak nganggur begitu. Uang over night itu bunganya besar.
Sebuah sumber di pemerintahan membenarkan Komisari maupun Direksi mau minta lebih dari Rp 100 M saja bisa. “ Apalagi yang minta pak Ahok, sebagai Komisaris Utama,” ujar senuah sumber Seide.
Pertamina tahu, Ahok telah banyak berjasa pada perusahaan dan menyelamatkan uang Pertamina lebih dari Rp 86 triliun. Hanya, Ahok tak memanfaatkan. Ia malah menerima Kartu miliknya hanya dibatasi Rp 75 juta.
Nilai Kartu Bisa 400M
Sumber lain menyebut Kartu Kredit di sebuah BUMN bahkan bisa mencapai Rp 400 milyar untuk direksi terbatas. Sebanyak itu konon uang yang bisa dihambur-hamburkan tanpa pertanggungjawaban atau bukti.
Yang lebih gila lagi, mantan direksi yang pensiun dan sudah tidak aktifpun masih bisa menggunakan kartu korporasi. Belanja dengan isteri atau pacarnya.
Kalau benar dan Ahok tahu, pasti bisa mengamuk lagi. “ Itu uang negara. Uang rakyat. Tak bisa dihambur-hamburkan ,” teriak Ahok. Ia gencar mengusulkan Kartu itu dihapus saja.
Usul Ahok diterima. Aturan terbaru Pertamina dituangkan dalam surat No. 204/H00000/2021-S4 tanggal 15 Juni 2021 yang ditandatangani Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini perihal penghapusan dan pembatasan Kartu Kredit.
Erick Dukung Ahok
Menteri BUMN Erick Tohir mendukung upaya BTP. “ Langkah yang dilakukan Ahok merupakan bagian dari tugas pengawasan. Itu bagian tugas seorang komisaris, mengawasi kinerja direksi. Saya rasa itu hal-hal yang sah aja, dan ini bagian dari check and balance,” katanya
Erick menambahkan Kartu Kredit masih diperlukan namun dengan pengawasan dan kontrol.
Ahok mungkin bisa menyelamatkan uang negara. Tapi ia menambah musuh baru ; orang-orang yang terbiasa memanfaatkan uang negara untuk kepentingan pribadi. Mereka mempertahankan uang panas, Ahok menjaga moral. ( ms/ rs)
