Dokumen limit kartu kredit holding Pertamina dengan nilai luar biasa fantastis, Rp 420 Miliar bocor ke publik.
Sebelumnya, ketika Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama membuka limit kartu kreditnya Rp.30 M, karena Ahok ingin menghapus pemakaian kartu kredit di Pertamina, terjadi pro kontra termasuk di DPR .
Yang mendukung Ahok mengatakan, “Ahok tidak mungkin asal bicara”
“Setuju Ahok. Untuk penghematan”
Sementara yang menolak penghapusan kartu kredit, menertawakan. Ahok diejek habis.
“Ahok urus receh-receh. Gak mutu. Urus saja urusan besar demi kemajuan Pertamina..:
“Di era cashless, Ahok malah maunya pakai uang tunai..”
“Ahok membawa Pertamina pada jaman tanpa teknologi. Bayar pakai uang tunai..”
“Ahox penyebar hoax, cari sensasi..”
“Saya ingin sampaikan pernyataan saudara Ahok limit kartu kredit Rp 30 miliar itu hoaks. Jadi yang saya dapat info dari Kementerian BUMN, limitnya Pak Ahok hanya Rp 75 juta, sedangkan Rp 30 miliar itu limit korporasi,” kata Andre, politikus yang pernah tersandung kasus penggrebekan jebak PSK.
Bantahan untuk BTP muncul terus.
Limit 30 M ini juga membuat sebagian orang bingung. Mungkinkah bank memberi limit dekom Rp 30 M?
Ketika Seide menemukan ‘bocoran’ dari link yang diberikan oleh sumber istana untuk salah satu nilai Rp.17 Miliar, hal ini Seide tanyakan pada BTP.
“Tahu darimana ? Saya mau minta data-data itu dibuka., “ begitu jawab BTP.
Dengan bocornya dokumen kartu kredit Rp 420 Miliar bagaimana Menteri BUMN, Erick Thohir menanggapinya?
“Saya rasa begini, kan tugasnya seorang komisaris, mengawasi kinerja direksi, saya rasa itu hal-hal yang sah aja, dan ini bagian dari check and balance,” katanya .
Tapi Erick juga meyakini kinerja direksi dengan penugasan yang diberikan memiliki profesionalisme yang tinggi. Erick juga menegaskan bahwa kartu kredit itu bukan untuk kepentingan pribadi.
Erick melanjutkan, kadang-kadang penggunaan kartu kredit penting apalagi saat ini era non tunai.
“Kadang-kadang kita memerlukan itu apalagi eranya ini kan era cashless, sekarang kan mohon maaf, saya aja nggak bawa dompet nih, nggak bawa uang cash, era cashless. Jadi kartu-kartu itu kadang-kadang dibutuhkan untuk operasional bukan buat pribadi. Tapi, apakah komisaris harus mengecek ya itu wajar saja, nanti kan masing-masing juga dilakukan,” katanya.
Pernyataan Erick Thohir tentu akan jadi pembicaraan menarik mengingat jika direksi berkerja secara profesional tentunya Komut BTP seharusnya diberitahu hal yang seharusnya diketahui. (rs)
