Seide.id – Bupati nonaktif Muhammad Adil, gadaikan ke bank Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti, Riau, senilai Rp 100 M.
Sejumlah upaya nekadnya saat memimpin, mencuat ke publik setelah Adil ditetapkan jadi tersangka korupsi dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Muhammad Adil yang pernah mengeluarkan pernyataan bahwa Kementrian Keuangan (Kemenkeu) berisi iblis dan setan kena tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis, (6 /4/2023)
Adil ternyata telah mengagunkan ke bank, bangunan Kantor Bupati Meranti di Jalan Dorak, Selatpanjang untuk mendapatkan pinjaman dana sebesar Rp100 miliar.
“Kantor bupati itu yang digadai di bank. Saya saja baru tahu ini,” ungkap Plt Bupati Kepulauan Meranti, Asmar saat dihubungi wartawan, Jumat (14/4/2023).
Setelah dikonfirmasi kepada pihak bank, kata dia, angsuran telah dibayar sekitar Rp 12 miliar.
Purnawirawan Polri ini menyebut, cicilan yang harus dibayar ke bank tiap bulannya sekitar Rp 3,4 miliar. Sedang jika terlambat membayar, kena bunga yang cukup besar.
Pemkab Meranti pun bingung harus mencari dana kemana karena semua utang itu harus ditanggung oleh Pemkab.
“Setiap bulan yang harus dibayar sebesar Rp 3,4 miliar. Mau dicari kemana uang sebanyak itu. Kemampuan keuangan kita (Pemkab) cukup kecil,” kata Asmar.
Dijelaskan Asmar, uang Rp100 miliar tersebut digunakan untuk pembangunan jalan yang menjadi program prioritas kepemimpinan Muhammad Adil. Asmar mengaku serba salah, pasalnya pinjaman ini harus diangsur dan menjadi beban pemerintah daerah.
“Yang digadaikan itu mes Dinas PUPR Meranti dan Kantor Bupati. Aset bangunan dijadikan jaminan pinjaman ke Bank Riau Kepri,” jelasnya.
Akan mengevaluasi
Untuk saat ini Asmar pun mengaku telah menghentikan seluruh kegiatan pembangunan fisik dan nonfisik. Ia akan mengevaluasi kembali semua kegiatan agar ke depannya tidak terjadi masalah.
“Saya hentikan semua kegiatan fisik yang belum lelang, mau lelang, sudah lelang, maupun yang sudah dikerjakan. Makanya wajib kami evaluasi agar bisa kami ukur program mana saja yang menjadi prioritas sehingga tidak mengganggu keperluan belanja rutin dan wajib,” tambahnya.
Ada pun kegiatan yang dimaksud mulai dari pembangunan fisik seluruh bidang jalan, pembangunan kantor bupati, pembangunan sekolah, pustaka, dan kegiatan serupa lainnya.
Seperti pembangunan jalan yang dialokasikan melalui pinjaman dana dari bank sebesar Rp100 miliar. Dari empat kegiatan yang dilaksanakan, ada dua paket yang masih belum rampung.
Dua paket itu yakni, pembangunan Jalan Tanjung Samak – Tanjung Kedabu di Kecamatan Rangsang senilai Rp 26 miliar lebih dan Jalan Sei Nyiur – Sesap Kecamatan Tebingtinggi di lokasi pembangunan kantor bupati baru senilai Rp 41 miliar lebih.
Sementara paket lainnya yang sudah rampung: peningkatan Jalan Perjuangan di Kecamatan Tebingtinggi Rp7 miliar lebih dan Jalan Telesung – Tanjungkedabu di Kecamatan Rangsang Pesisir senilai Rp 14 miliar lebih.
(ricke senduk)
Ahok BTP, Penghargaan Atas Kejujuran, Anti Korupsi dan Ketegasan
