Seide.id – Said Iqbal Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, menyatakan pihaknya akan melakukan aksi unjuk rasa yang melibatkan puluhan ribu buruh pada Selasa (6/9/2022).
Menurut Said, rencana aksi demo ini telah mendapat izin dari Polda Metro Jaya .
Sedang tuntutan yang akan disuarakan para buruh yakni mendesak pemerintah untuk menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah naik sejak Sabtu, (3 /9).
Unjuk rasa ini akan dilakukan serempak di 34 propinsi.
“Aksi ini diorganisir Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, petani, nelayan, guru honorer, PRT, buruh migran, miskin kota, dan organisasi perempuan di 34 provinsi. Aksi serentak akan dilakukan di kantor gubernur,” ujarnya melalui pernyataan tertulis, Senin (5/9/2022).
Ada pun dikatakan Said Iqbal, unjuk rasa ini akan meminta agar pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM.
“Tujuannya adalah meminta gubernur membuat surat rekomendasi kepada Presiden dan Pimpinan DPR RI agar membatalkan kenaikan harga BBM,” lanjut Said.
Untuk Jabodetabek, akan diikuti 3.000 -5.000 orang yang dipusatkan di DPR RI. Aksi ini untuk menuntut pembentukan panja atau Pansus BBM agar harga BBM diturunkan.
Said Iqbal mengatakan, aksi unjuk rasa akan dimulai pukul 10.00 dengan menyuarakan tiga tuntutan.
Ketiga tuntutan tersebut yakni: Menolak kenaikan harga BBM, menolak omnibus law UU Cipta Kerja; dan naikkan UMK 2023 sebesar 10 persen sampai 13 persen.
Kenaikan harga BBM
Sebelumnya, pada Sabtu (3/9) pemerintah telah mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite, Solar dan BBM non-subsidi Pertamax.
Harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter naik menjadi Rp 10.000 per liter
Harga Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter naik menjadi Rp 6.800 per liter
Harga Pertamax dari Rp 12.500 naik menjadi Rp 14.500 per liter
Dalam konperensi Pers, Presiden Jokowi menyatakan, pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit akibat gejolak harga minyak dunia,
Keputusan menaikkan harga atau mengalihkan subsidi BBM merupakan pilihan terakhir yang diambil.
“Saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terkahir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM,” kata Jokowi dalam konperensi Pers, Sabtu (3/9/2022).
Dijelaskan oleh Presiden, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk meilindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia dengan memberikan subsidi supaya harga BBM dalam negeri tetap terjangkau.
Namun, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah membengkak tiga kali lipat menjadi Rp 502,4 triliun dan angka tersebut akan terus meningkat.
“Saya sebetulnya ingin harga BBM dalam negeri tetap terjangaku dengan memberikan subsidi dari APBN tetapi anggaran subsidi dan kompensasi tahun 2022 telah meingkat 3 kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,24 triliun,” terang Jokowi.
Sementara itu, lebih dari 70 persen subsidi BBM justru dinikmati oleh golongan masyarakat mampu, yakni para pemilik mobil pribadi.
“Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu,” kata Jokowi.
Karenanya, pemerintah memutuskan mengalihkan subsidi tersebut ke masyarakat yang kurang mampu melalui sejumlah bantuan sosial.
“Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian,” ujar kepala negara.
(ricke senduk)
