Di zaman Ahok rapat anggaran DKI di-Youtube- kan. Publik bisa melihat suasana rapatnya. Hasil rapatnya diunggah ke sosmed. Ke situs Pemda DKI.
Sebelum disahkan, Ahok menyisir rincian anggaran. Masukan publik jadi bahan pertimbangan. Publik bisa melihat rincian dan pemakaian anggaran. Semua transparan.
Ahok turun, pemimpin DKI baru hasil kampanye rasis naik.
Transparansi anggaran yang dirintis Ahok dihentikan, dibuat gelap. Rapat anggaran gelap. Hasil rapatnya gelap. Mata publik pun tertutup awan gelap. Muncullah balap Formula E gelap. Muncullah mark up gelap. Pembelian tanah rumah DP nol gelap. Distribusi bansos gelap. 50 orang TGUPP dengan anggaran Rp 19,8 Milyar/tahun, hasil kerjanya gelap.
Musim hujan di mana mana banjir. Eksekutif dan Dewan pada nyengir. Mereka tajir, tapi tak pernah berpikir.
Jangan tanya KPK, kemana anggaran 84 trilyun itu parkir. Tanyakan kepada sang raja pandir yang tata katanya memukau publik bak penyihir.