RANGKAIAN pertemuan tersebut, menurut pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Machmudi bertujuan untuk membuka mata dunia akan ancaman krisis kemanusian di Afghanistan.
“Seiring berkuasanya Taliban, pemerintah ingin memastikan aspek-aspek penting itu mendapat perhatian Taliban dan dunia, membuka mata isu kemanusiaan yang kini sangat memprihatinkan, tidak sekedar kekuasaan,” kata Yon.
Seperti yang disampaikan Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB, situasi kemanusiaan di Afghanistan sangat memprihatinkan, di antaranya, yaitu 23 juta rakyat Afghanistan menghadapi ancaman kelaparan, fasilitas kesehatan dipenuhi anak-anak yang kekurangan gizi, dan 70% guru tidak mendapatkan gaji dan jutaan anak-anak dikhawatirkan tidak dapat sekolah.
Direktur Eksekutif the Indonesia Society for Middle East Studies (ISMES), Ryantori mengatakan, isu kemanusiaan, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan diangkat karena Taliban selama ini dianggap mengesampingkan hal-hal tersebut.
“Taliban selama ini dianggap mengekang pendidikan ala Barat, dan lebih menekankan pendidikan Islam ala mereka, lalu tidak ada kesamaan gender, perempuan dipinggirkan,” kata Ryantori.
Ketika Taliban berkuasa pada periode 1996-2001, anak perempuan tidak diizinkan bersekolah dan perempuan dewasa dilarang menempuh pendidikan dan bekerja.
‘Kuat secara diplomasi, tapi efektifitasnya belum bisa dinilai’
Sebelumnya, saat berbicara secara virtual pada Sesi Retreat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Europe Meeting (ASEM) ke-13 di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat, (26/11), Presiden Joko Widodo telah menyoroti situasi kemanusiaan di Afghanistan yang memburuk karena pemerintahan inklusif yang belum terwujud.
Selain isu kemanusiaan, pemberdayaan perempuan juga menjadi perhatian Indonesia. Presiden Jokowi mengingatkan bahwa penghormatan hak-hak perempuan adalah salah satu janji Taliban.
Sejak Taliban berkuasa, aset-aset Afghanistan sebesar miliaran dolar di luar negeri dibekukan oleh Bank Sentral AS dan bank-bank sentral Eropa.
Afghanistan juga terpukul akibat ketiadaan dana bantuan asing, padahal dana tersebut menopang tiga-perempat anggaran belanja negara.
Bulan lalu, IMF memperingatkan jutaan orang di Afghanistan akan masuk jurang kemiskinan dan menyebabkan krisis kemanusiaan.
Organisasi PBB, Program Pangan Dunia (World Food Programme) memperkirakan 93% dari penduduk Afghanistan, tidak mendapatkan cukup makanan untuk dimakan, meningkat dibanding sebelum Taliban merebut kekuasaan bulan lalu, yang hanya sebesar 80%. – BBC/dms
