Hapus pemakaian kartu kredit mulai dari level manajer sampai Komisaris Utama Pertamina, mayoritas warganet dukung BTP.
Yang ribut itu yang kehilangan jatah.. Gue pilih Ahok 2024.. Membongkar kartu kredit kog dibilang pencitraan.. Maju terus Ahok..
Sementara oleh sebagian orang
termasuk DPR, BTP dianggap mengurus urusan kecil, kembali ke jaman dulu pakai tunai.
Limit dekom sendiri disebut BTP, Rp 30 M. Nilai ini sibuk dibantah Andre Rosiade. Ahok dianggap lakukan pencitraan. Kumparan 18/6
“Saya ingin sampaikan pernyataan saudara Ahok limit kartu kredit Rp 30 miliar itu hoaks. Jadi yang saya dapat info dari Kementerian BUMN, limitnya Pak Ahok hanya Rp 75 juta, sedangkan Rp 30 miliar itu limit korporasi,” kata Andre, politikus yang pernah jadi bahan tertawaan karena kasus penggrebekan jebak PSK.
Limit 30 M ini juga membuat sebagian orang bingung. Mungkinkah bank memberi limit dekom Rp 30 M ?
Sumber pihak bank menyebur, untuk Corporate Card, apalagi sekelas Dekom Pertamina, mungkin saja. Bahkan BTP bisa minta naik limit.
“Sebagai bank, tidak mau ngutang saja akan kita tawarkan ngutang.. naikkan plafon. Back to back atau apa. Kartu kredit sama saja. Ini kan bisnis. Bank hidupnya dari situ. Buat saya sebagai bankIr, tidak apa yang aneh dengan ucapan BTP,” katanya.
Terlepas dari pro kontra, yang jadi pertanyaan, ada apa dibalik pencabutan ini mengingat BTP bukan orang bodoh. Tentunya sebelum bertindak, BTP pasti tahu apa yang akan dihadapi.
Seperti yang lalu lalu, setiap tindakan BTP akan ada yang menganggap mengurus urusan sepele. Pada kenyataannya, setelah terbongkar itu tidak sesepele yang diduga.
Tapi bertanya pada BTP tentang ‘proyek’nya tidak mudah.
“Ini PT. Ada peraturannya. Kalau semuanya dibuka wah bisa ramai. Nanti saja,” ungkapnya mengelak
Setelah ditelusuri, dari narasumber istana dan rekan penulis korporasi, fakta dan prosedur dalam Pertamina diungkap.
“Pertamina itu musti digubrak – gubrak. Pakai cara ala tentara. Sistimnya masih konservatif. Itu musti BTP ubah. Tapi asal tahu saja, BTP musuhnya banyak di sana. Membawa perubahan itu gak gampang,” ungkap penulis korporasi.
Tapi yang menarik, link yang diberikan oleh narasumber istana.
Diungkap adanya tagihan kartu kredit untuk Pertamina, Rp 17 Miliar pada tahun 2020.
Ketika hal ini ditanyakan pada BTP, dijawab, “Tahu darimana ? Saya mau minta data-data itu dibuka., “
Tagihan itu masuk pada account khusus Payable Unbill. Pada account ini tagihan-tagihan dibayar tanpa perlu dokumen pertanggungjawaban.
Ini memungkinkan pemegang kartu membeli tas Hermes, arloji Rolex, apa pun untuk diri sendiri atau orang lain.
Sedang sistm pembayarannya auto debet tanpa perlu verifikasi pemisahan penggunaan untuk kebutuhan perusahan atau pribadi.
Saat dikonfirmasi tentang sistim pembayaran ini , BTP membenarkan.
“Kalau soal sistim pembayaran auto debet memang benar. Tapi berapa total pendebetan itu saya tidak tahu,” katanya.
Sistim ini akan otomatis membayar, misal pada tiap tanggal 30.
Tapi tidak berarti jika pada tanggal 15 limit Rp 100 juta atau Rp 30 M habis lantas tidak bisa digunakan karena dengan pembayaran manual, atau dengan minta menaikkan limit kartu bisa digunakan lagi.
Jadi, limit bukanlah patokan karena pemakaiannya bisa lebih dari nilai limit tersebut.
Pertanyaan untuk BTP.
BTP memang telah menghapus pemakaian kartu kredit mulai dari level manajer sampai komut.
Tapi dengan sistim pembayaran dari account Payable Unbill, yang tidak memerlukan dokumen pertanggungjawaban, apakah BTP tahu untuk apa rupiah pengeluaran tersebut ?
Terbuka kemungkinan untuk pembelian tas Hermes pribadi atau arloji Rolex dan bagi-bagi jatah untuk orang lain.
Ini bukan persoalan kecil. Penghematan memang penting, tapi rasanya, kalau melihat tindakan BTP, rasanya itu ada pada urutan ke-20.
Tidak mungkin BTP akan mencabut kartu kredit dan berhadapan dengan rasa tidak suka, menambah musuh di dalam dan ucapan di luaran mengurus ecek ecek, lebih baik mengurus mafia migas, jika tidak ada sesuatu yang besar dibalik itu.
Dengan resiko sebesar itu, hanya ada satu tujuan, ‘menciptakan’ manusia manusia bertanggung jawab sebagai sumber daya utama Pertamina dengan mengubah mental manusianya.
Tanpa itu, mafia migas akan tetap ada akibat KKN berjamaah.
Jika ini dilihat sebagai hal kecil, perlu dipertanyakan mental penyebutnya.
Angkat topi untuk BTP.
Siap ‘digotong’ kan pak..
