Gunakan Pandora Papers untuk Usut Transparansi Pajak

Pandora Papers03

Bagi para politisi korup, mafia kakap, gembong narkoba atau penilap pajak, tindak pecucian uang adalah satu-satunya cara menyelamatkan harta. Total duit haram di seluruh dunia saat ini mencapai 5,4 triliun USD, ungkap Deutsche Welle di laman terbarunya.

Seide.id – Berdasarkan laporan IMF pada September 2019, kerugian pemerintah-pemerintah di dunia akibat penyimpanan uang di negara-negara surga pajak secara kolektif berkisar antara 500 miliar dan 600 miliar dolar Amerika Serikat per tahun dalam bentuk hilangnya pendapatan pajak perusahaan.

Antara 2002-2011 saja Cina mencatat aliran dana ilegal ke luar negeri sebesar 1,8 triliun US dollar. Dalam periode yang sama Rusia kehilangan 880 miliar US dollar, dan Malaysia 370 miliar USD.

Jutaan dokumen yang dipublikasikan Pandora Papers mengungkapkan rahasia keuangan dan perkara pajak para pemimpin dunia, miliarder, selebritas. Shakira termasuk di antaranya, dan dua menteri Indonesia. 

Negara-negara seperti Bahama, Panama, dan Kepulauan Virgin Britania Raya sering dipilih sebagai lokasi pendirian perusahaan cangkang karena negara-negara tersebut dikenal sulit diajak bekerja sama dalam hal pertukaran data oleh otoritas pajak negara asal nasabah. Karena itulah negara-negara ini dikenal sebagai surga pajak atau tax haven.

Berkas Pandora atau Pandora Papers, laporan investigasi Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional atau ICIJ, perlu dimanfaatkan sebaik mungkin oleh otoritas pajak di Indonesia untuk memberantas praktik penggelapan pajak yang diduga dilakukan pejabat negara, demikian menurut Bhima Yudhistira, direktur Center of Economics and Law Studies (CELIOS) dan Abdul Manan, anggota Majelis Etik Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Pemerintah dinilai perlu jemput bola dengan memanggil yang pihak-pihak namanya disebut dalam Pandora Papers. Selain laporan pajak, yang juga perlu diperiksa ialah informasi rekeningnya.

Di dalam berkas itu, nama Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, disebut di antara 35 pemimpin negara, 330 politisi, dan 130 elit super kaya dari 200 negara yang asetnya disimpan di negara surga pajak.

Juru Bicara Menko Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, telah menjelaskan bahwa Luhut sempat mempimpin perusahaan bernama Petrocapital S.A tapi tidak lama.

“Bapak Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Direktur Utama/Ketua Perusahaan pada Petrocapital S.A pada tahun 2007 hingga pada tahun 2010. Perusahaan ini rencananya akan digunakan untuk pengembangan bisnis di luar negeri, terutama di wilayah Amerika Tengah dan Amerika Selatan,” ujar Jodi dalam keterangan tertulis seperti dikutip Kompas, Selasa, 5 Oktober 2021.

Sementara Airlangga Hartarto dikutip dari Tempo, 4 Oktober 2021, mengklaim tidak tahu tentang pendirian perusahaan bernama Buckley Development dan Smart Property. Ia juga membantah dikatakan berniat mencairkan polis asuransi lewat dua perusahaan itu.

Selanjutnya, penggelapan pajak bisa dipidana

Avatar photo

About Supriyanto Martosuwito

Menjadi jurnalis di media perkotaan, sejak 1984, reporter hingga 1992, Redpel majalah/tabloid Film hingga 2002, Pemred majalah wanita Prodo, Pemred portal IndonesiaSelebriti.com. Sejak 2004, kembali ke Pos Kota grup, hingga 2020. Kini mengelola Seide.id.