Kalau ingin belajar hoax hebat maka tirulah teori konspirasi. Teori didukung oleh fakta. Namun walau kumpulan fakta begitu banyak tetap saja itu jadi cocoklogi alias pemaksaan terhadap fakta yang ada , yang sebetulnya tidak terkait. Contoh, rencana PS mau hutang luar negeri demi dapatka alutsista. Jumlahnya engga tanggung tanggung yaitu sebesar lebih dari 1000 triliun. Postingan itu ada link berita yang seakan berita dari media massa itu adalah fakta. Benar, tujuan postingan itu menjatuhkan reputasi Prabowo. Tetapi juga menjatuhkan reputasi pemerintah. Seolah olah pemerintah tak berbaya terhadap Prabowo.
Padahal itu baru wacana, yang prosesnya sampai disetujui Pemeritah masih panjang sekali, dan kemungkin besar ditolak juga ada. Karena bertentangan dengan UU dalam menunjukan kepada satu perusahaan sebagai rekanan. Belum lagi terbentur kepada rasio utang terhadap PDB yang sudah lampu kuning. Belum lagi beli Alutsista itu tidak seperti beli kacang goreng. Proses lobi dengan negara produsen sangat politis dan tidak mudah, Apalagi dikaitkan dengan politik bebas aktif kita. Negara produsen alutsista selalu punya prinsip boleh beli tapi secara politik ikut kami.
Kemudian ada lagi berita bahwa pemerintah Arab Saudi menolak jemaah haji Indonesia karena belum membayar biaya akomodasi. Berita ini viral di media sosial. Klaim itu terdapat dalam sebuah artikel yang berjudul “Terkuak, Ternyata Jemaah Haji Indonesia Ditolak Bukan Karena Covid-19. Yang jelas, karena belum bayar bea akomodasi calon jemaah haji. Maunya hutang dulu, bayar belakang aja. Kerajaan Arab Saudi tidak mau”. Artikel ini diterbitkan oleh sebuah situs pada 16 Februari 2021. Kan konyol kalau disalahkan Menteri agama.
Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dana haji telah dialihkan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). “Per Februari (2018), semua dana haji sudah menjadi wewenang BPKH. Sejak itu, Kementerian Agama sudah tidak mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mengelola, apalagi mengembangkan dana haji dalam bentuk apapun. Proses management haji oleh BPKH sangat transparant dan cash settlement.
Penyebab tidak ada haji tahun ini karena indonesia di ban oleh pemeritah Arab. Apa pasal? karena kita dianggap salah satu negara yang penanganan COVID 19 tidak sebagus 11 negara yang dibolehkan masuk ke Arab Saudi. Kalau mau hoax yang canggih dikitlah. Tetapi memang korban hoax adalah orang yang buta literasi dan tidak paham hal yang praktis.
