Jenderal Dudung Durachman semasa masih memimpin Pangdam Jaya. Foto: Ist.
Mayor Jenderal Dudung Durachman, semasa jadi Pangdam Jaya, misalnya. Ia telah memberi manfaat langsung dengan keputusan, wewenang dan pasukan yang dipimpinnya menurunkan spanduk tokoh ormas – yang meresahkan masyarakat, khususnya warga Ibukota. Satpol PP yang semestinya membereskan dianggap angin lalu, dibuat tak berdaya. Kalah wibawa. Barulah setelah Pangdam Jaya dan pasukannya turun tangan, beres.
Memang untuk menjadi jenderal berguna sangat beresiko. Pengamat, LSM bayaran dan politisi di parlemen galak mengawasi. Apalagi dari kubu lawan yang tak senang.
Bukan rahasia lagi ormas radikal keagamaan jadi “anjing penyerang” untuk kepentingan elite, politisi dan dan polisi.
Praktik praktik kotor mereka, dalam kemasan preman berjubah, ada yang membackingi. Tak heran bila di lapangan mereka seperti di atas hukum.
Elite oposisi di Senayan juga memanfaatkan mereka. Karena suara mereka banyak, nganggur dan siap pakai. Mudah dihasut.
Dalam pemerintahan parlementer kini, suara politisi Senayan sangat berpengaruh dan sering membuat pelaksana tugas lapangan dari pemerintah gamang. Ragu ragu. Ciut nyali. Sebagiannya cenderung cari aman.
Aksi ormas radikal sudah lama meresahan. Tapi Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya – di masa lalu – cenderung cari aman. Pura pura tak melihat keresahan masyarakat. Diam bae. Bahkan ikut memanfaatkan.
Barulah setelah Kapolda Baru, Itjen Pol. Fadil Imran datang ke Ibukota, menggebrak, dan Mayjen TNI Dudung mengikuti. Ormas radikal kocar-kacir.
Ormas radikal itu sedang kuat-kuatnya ketika Mayjen Dudung mengusulkan agar dibubarkan saja.
“Bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur, suka-sukanya sendiri,” kata Dudung.
Setelah ditindak, tampak sebenarnya kekuatan ormas intoleran anarkis itu tak seberapa. Dukungan elite dan oposisi lah yang membuat mereka bebas merajalela.
SULIT DIPUNGKIRI, selama ini institusi TNI cenderung asyik sendiri. Sibuk di internal – kegiatannya jauh dari kepentingan masyarakat. Kecuali di bidang sosial. Setelah dipisahkan dari Polri, TNI konsolidasi ke dalam.
Bukan rahasia lagi persaingan di internal TNI lumayan keras. Masing masing perwira harus mencari dukungan senior dan politisi agar dapat posisi. Itu sebabnya mereka hati hati.
Bahkan karena kehati hatiannya lupa pada panggilan tugas memberi perlindungan kepada masyarakat luas. Sibuk lobby demi dapat posisi.
Mayjen TNI Dudung Durachman tampaknya pengecualian. Dengan tegas dia menunjukkan keberpihakannya pada rakyat yang cinta damai dan ketertiban serta toleran.
Setelah diangkat jadi Kasad pun – naik jadi bintang empat – dia tak lupa asal. Pencegahan gerakan radikal itu akan terus dilakukan olehnya.
“Oh ya. Saya akan perintahkan seluruh prajurit peka terhadap perkembangan situasi menyangkut ekstrim kiri dan kanan,” kata dia. Terutama, tambahnya, pihak atau kelompok-kelompok yang mencoba melakukan tindakan radikalisme.
“Saya bilang, kalau ada informasi-informasi saya akan berlakukan seperti zaman Pak Soeharto dulu”
“Para Babinsa itu harus tahu, jarum jatuh pun dia harus tahu” kata dia.
Rezim Orde Baru sibuk dengan gerakan kiri. Tak heran bila kelompok kanan naik panggung dan merajalela kini. DI / TII bangkit bersama masuknya HTI dan IM. Juga Salafi dan Wahabi.
Dudung meminta, jika ada organisasi yang mengganggu persatuan dan kesatuan jangan banyak diskusi, jangan terlalu banyak berpikir tetapi lakukan.
“Segera berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan tindakan yang tegas. Itu merupakan bagian dari tujuh perintah harian KSAD,” kata dia.
Letjen TNI Dudung Abdurachman lahir pada 16 November 1965. Dia lulusan Akmil tahun 1988 dari cabang infanteri.
Seperti Presiden Jokowi, dia berasal dari keluarga sederhana – bahkan pas pasan. Tak malu mengaku pernah jadi loper koran dan bantu ibunya jualan di asrama.
Kini dia menjadi sedikit dari jendral TNI kita yang membumi. Menunjukkan karya nyata sebagai penjaga negeri. ***
