Kartu Kredit Korporasi (KKK) lebih sulit didapat dibanding Kartu Kredit ( KK) biasa. Bank lebih memperacayai KKK yang dikeluarkan bersama antara pihak Bank dan Perusahaan. Apalagi perusahaan sebesar Pertamina.
Hampir semua perusahaan, baik BUMN maupun swasta, memperlakukan KKK sebagai pembayaran yang dianggap mudah dipantau. Bagian keuangan dan direksi bisa melihat kegiatan pembelanjaan pemegang KKK melalui laporan rutin dari bank. Biasanya dalam bentuk laporan lembar pemakaian KKK berisi rincian pembelajaan dan pengeluaran pemakai. Di kertas itu juga ada jumlah tagihan dan saldo KKK si pemakai. Perusahaan biasanya bayar total.
Kartu Kredit utamanya dimanfaatkan untuk mempermudah transaksi dan kredibilitas perusahaan. Yang umum untuk entertain klien atau tamu perusahaan. Besarnya Kartu Kredit Korporasi yang diberikan, tergantung posisi seseorang. Tingkat manager sekitar Rp 50-Rp 100 juta, direksi dari Rp 100 juta hingga tak terbatas.
Namun, banyak perusahaan BUMN yang memperlakukan kartu kredit bukan sekedar prestise dan mempermudah entertain perusahaan. Lebih sebagai pemanjaan atau menghamburkan dana.
Soal uang, semua orang bisa menjadi rakus dan tak peduli itu uang siapa. Apalagi uang pemerintah.
Bisa jadi, apa yang belakangan ini diteraikkan Ahok untuk menghentikan penggunaan Kartu Kredit antara lain karena itu- menghambur-hamburkan uang negara yang tak jelas. Bayangkan kalau semua BUMN melakukan itu.
Sebuah sumber pernah bercerita bahwa banyak perusahaan BUMN kita, Kartu Kredit bisa dihabiskan sejumlah limit Kartu Kredit tanpa telisik. Tanpa tanggung jawab. Orang keuangan memasukkannya dalam Account Payablel Unbill.
Artinya pemegang Kartu Kredit bisa menghabiskan untuk apa saja. Termasuk beli beha isterinya. Tagihan model seperti itu biasanya masuk tagihan KK ke administrasi keuangan yang tidak perlu dipertanggungjawabkan. Bebas untuk menjamu tamu klien atau beli tas buat gundiknya.
Yang lebih gila, ada juga yang namanya Credit Card Auotodebet. Artinya jika sebuah kartu diberi Kredit Limit Rp 100,000,000, maka setiap kartu kredit itu habis dibelanjakan secara otomatis akan kembali ke angka Rp 100,000,000 yang baru. Bisa jadi ini yang diteriakkan Basuki Tjahaya Purnama untuk menghapus KKK di Pertamina. Ia tak rela uang negara dihambur-hamburkan. Ia tak bisa diam dan perlu berteriak
Siapa tahu, kelak aksi Ahok ini disambut positif. Bahwa dibalik teriakan Ajom, akan terkuak cara-cara lain yang dilakukan BUMN dalam menghambur-hamburkan uang negara. Termasuk Pertamina.
Seorang teman di istana pernah bilang Di BUMn banyak istilah pengeluaran dana yang aering tak masuk akal. Seperti Uang Saku, Uang Representasj, Perjalanan Dinas, Uang Apresiasi yang jumlahnya gila-gilaan yag diterima secara tunai dan tanpa tanggung jawab si pemakai.
Kalau hal ini terjadi di semua BUMN dan telah lama dilakukan, maka tuduhan orang pada Ahok bahwa ini masalah receh, keliru. Kalau urusan receh saja tagihan Kartu Kredit mencapai puluhan miliar, ini adalah perampokan yang dilakukan secara berjamaah di banyak instansi…
mas soegeng
18.0621
