Oleh ERIZELI JELY BANDARO
Target vaksin nasional adalah 208.3 juta orang atau kurang lebih 75% dari 270 juta penduduk. Data sampai sekarang rasio vaksin baru mencapai 25%. Tapi yang sudah dua kali baru mencapai 25.529.986 warga (12,26 %). Jadi masih jauh sekali untuk mencapai 75%. Coba hitung. Kecepatan vaksinasi hari ini perhari adalah 565.000. Artinya untuk mencapai 75% perlu waktu kurang lebih 1 tahun atau 364 hari. Itu dengan asumsi vaksin tersedia dan petugas berkerja seperti saat PPKM sekarang.
Apa jadinya kalau vaksin terkendala pengadaannya ? Saat sekarang total estimasi vaksin jadi sebanyak 152.671.800. Itu kalau untuk dua kali vaksin diperuntukkan bagi 76 juita orang. Masih kurang separuhnya untuk mencapai target nasional. Sisanya “masih “ diperjuangkan ke negara produsen vaksin secara bilateral maupun lateral. Apakah mudah? Engga juga. Belum pasti. Mengapa ?Sebagai catatan OECD ( Organisation for Economic Co-operation and Development) bahwa saat sekarang permintaan vaksin jauh jauh lebih besar daripada produksi. Sementara distribusi vaksin lebih didominasi oleh negara maju. Karenanya OECD minta negara anggota focus kepada penyediaan infrastruktur layanan kesehatan.
Sementara itu menurut UNODC ( united Nation of Drug and crime ) dalam laporannya menyebutkan bahwa pengadaan vaksin beresiko dikorup oleh pejabat dengan cara memanipulasi jumlah vaksin dan membayar fee kepada pihak yang punya akses mendapatkan vaccine ke produsen. Itu karena dampak dari tingginya permintaan daripada suplly. Artinya pandemi covid ini sudah bukan lagi soal kemanusiaan tetapi sudah masuk ke politik dan bisnis sindikat yang rumit . Ya tentu berakibat sulit ditebak kapan akan berakhir. Namanya juga bisnis.
Dengan demikian apabila syarat untuk menggunakan tempat dan fasilitas umum harus ada bukti vaksin maka perlu 1 tahun untuk terjadinya keadilan layanan publik dan itu tidak pasti. Jadi maksud saya, kalau ingin membuat kebjakan publik harus berpikir holistik dengan dukungan data yang akurat serta bersikap tidak hanya sekedar responsip tetapi taktis dan strategis. Ini yang diurus 270 juta rakyat dengan beragam budaya dan suku, bukan negara kecil seperti Singapore atau Brunei.
Mohon para pembantu presiden benar benar bekerja dengan precisi tinggi. Kami tidak mau presiden yang kami pilih dan cintai gagal karena sikap kalian yang engga jelas dan keliatannya fokus kepada agenda 2024.
