PERDANA MENTERI Israel, Naftali Bennett, dikenal telah mengkritik kebijakan pemerintahan Israel sebelumnya yang mengizinkan Qatar mengirim koper uang tunai untuk bantuan ke Gaza melalui penyeberangan Israel.
Tetapi beberapa bulan setelah Bennett menjadi perdana menteri, pembayaran bantuan tunai kepada keluarga yang membutuhkan tetap dilanjutkan melalui sistem voucher yang dikelola PBB. Qatar juga masih melanjutkan kontribusinya membayar gaji pemerintah yang dikelola Hamas dalam bentuk bahan bakar.
Fatah dan Hamas muncul sebagai dua kekuatan politik utama dalam gerakan kemerdekaan Palestina. Tetapi ada perbedaannya. Misalnya dalam strategi, dalam hal penentuan nasib dan status kemitraan politik mereka.
Meski demikian, Israel tetap tidak mengakui bahwa mereka telah agak menuruti tuntutan Hamas. Pemerintah baru mengatakan telah memodifikasi kebijakan untuk memastikan bahwa Hamas tidak akan mendapatkan jatah ke bantuan internasional.
Semua bahan bangunan, termasuk yang dibawa melalui Rafah, diimpor melalui sistem pemantauan yang dibuat oleh PBB dan Otoritas Palestina setelah perang tahun 2014. Israel juga mengatakan pihaknya melarang semua proyek baru konstruksi besar sampai ada kesepakatan untuk mengembalikan dua tawanan dan dua tentara Israel yang ditahan oleh Hamas sejak 2014.
Abu Rish, pejabat penyeberangan Hamas, mengakui bahwa di penyeberangan Israel dan Mesir terdapat pembatasan transportasi atas barang-barang yang disebut berpotensi punya fungsi penggunaan ganda yang dapat digunakan untuk tujuan militer.
Seorang pejabat senior Kementerian Pertahanan Israel mengatakan langkah ini bertujuan untuk memaksimalkan bantuan kemanusiaan sambil meminimalkan risiko yang menguntungkan Hamas. – DW/Dms.
