“Itu adalah bukti bahwa virus ini tidak mengenal status sosial. Guru bisa kena,” kata Komjen Pol Boy Rafli Amar, kepada wartawan di Gedung Sarinah, Jakarta, Minggu (6/11). Kepala SDN itu sudah pernah dipanggil dan dibina oleh Bupati, tapi tetap bersama jaringan Jamaah Islamiah (JI).
Seide.id – Jaringan yang merongrong negara sudah merembes ke berbagai instansi. Juga lembaga pendidikan. Baru baru ini, Densus 88 menangkap tiga orang yang diduga sebagai teroris di Sumenep – Madura. Salah satu teroris yang ditangkap merupakan kepala sekolah yang masih aktif di SDN Manding Timur II Kecamatan Manding Sumenep.
Tersangka yang ditangkap berinisial AR. Informasi yang berkembang, penangkapan terjadi di lokasi berbeda. Namun, proses penangkapan cukup cepat. Sehingga tidak banyak warga yang melihat kejadian penangkapan.
Terduga sudah cukup lama bergelut di dunia pendidikan di Sumenep.
Penangkapan pria terduga teroris kelahiran Pamekasan pada Jumat (28/10/2022) itu ditengarai terlibat jaringan Jamaah Islamiyah (JI). Bahkan diduga sebagai bendahara aktif di jaringan tersebut.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar, mengatakan virus radikalisme dapat mengenai siapa pun, tidak memandang status sosial atau pun profesi, termasuk kepada kepala sekolah.
“Itu adalah bukti bahwa virus ini tidak mengenal status sosial. Guru bisa kena,” kata Boy kepada wartawan di Gedung Sarinah, Jakarta, Minggu (6/11).
Boy berpesan kepada masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan dan kembali kepada jati diri bangsa agar tidak terpapar virus radikalisme.
“Oleh karena itu, perlu kewaspadaan yang ekstra kita semuanya. Kembali lah kepada jati diri kepribadian bangsa Indonesia yang toleran menghormati kemajemukan, memiliki semangat persatuan, itu adalah identitas kita,” imbuhnya.
DPRD PANGGIL DISDIK SUMENEP
Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep Akis Jasuli mengatakan, dengan adanya peristiwa tersebut harus ada perhatian khusus dari dinas pendidikan.
“Ini maslah serius yang harus ada perhatian dari Dinas terkait agar tidak terjadi lagi pada kepala sekolah atau guru yang lain”, kata Jasuli, Sabtu (05/11/2022).
Pihaknya meminta agar Dinas terkait segera melakukan identifikasi terhadap semua guru dan kepala sekolah. Dengan melakukan pembinaan secara rutin terhadap guru dan Kepala Sekolah agar tidak memiliki kecenderungan pemahaman radikal yang bertentangan dengan Pancasila, katanya.
TERANCAM PECAT
Terkait dengan penangkapan bersama dua orang lainnya, oknum kepala sekolah dasar (SD) yang berinisial AR itu terancam dipecat Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep.
“Pasti (dipecat) kalau sudah masuk jaringan teroris, tidak ada toleransi,” kata Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Agus Dwi Syaputra, Selasa (1/11/2022), mengutip Kompas.
Menurutnya, gerakan radikal di Kabupaten Sumenep sudah masuk ke sistem tatanan pemerintahan. Hal itu, katanya, harus menjadi perhatian khusus seluruh pihak dan aparat keamanan.
“Jadi gerakan mereka ini ada simpul-simpulnya, ibaratnya ini seperti pemerintahan. Ada pimpinan tertinggi seperti Bupati, kemudian ada pimpinan OPD, ada di pimpinan tingkat desa seperti kades. Tapi untuk Sumenep jaringannya belum sampai ke bawah. Mereka masih merintis untuk mendirikan pemerintahan,” ujar dia.
Sementara itu, kata Agus, untuk mengantisipasi gerakan radikalisme, pihaknya meminta Kepala bidang TK dan SD untuk lebih intensif memberikan pemahaman bahaya radikalisme kepada guru-guru SD. Tujuannya adalah guru-guru itu nantinya meneruskan ke anak didik masing-masing.
“Kalau untuk anak didik kan sudah ada (mata pelajaran) di kurikulum merdeka (untuk mencegah radikalisme). Itu (mata pelajaran Pancasila) menang sudah didesain untuk menanamkan rasa cinta terhadap NKRI,” tutur dia.
PERNAH DIPANGGIL BUPATI
Sementara itu, Bupati Achmad Fauzi menjelaskan, pihaknya pernah memanggil AR untuk diberikan pemahaman tentang NKRI secara persuasif. Diakui, AR sudah lama ditengarai terlibat gerakan radikal dan pernah ikut program deradikalisasi.
“Bahkan kami waktu itu langsung memanggil yang bersangkutan, secara persuasif kami memberikan pemahaman tentang NKRI harga mati. Karena tidak mungkin kami langsung secara vulgar menyampaikan jika yang bersangkutan diduga masuk dalam jaringan gerakan radikal,” kata dia, Jumat (4/11/2022). – dms