Lima menteri Presiden Jokowi dari parpol koalisi, terleibat korupsi dan Jokowi tak berniat membantu mereka dalam campur tangan masalah hukum. Koalisi ya koalisi, korupsi ya bui.
Akhirnya, Johnny G Plate, Menkominfo kabinet Presiden Jokowi, sekaligus Sekjen Partai Nasdem, memakai seragam oranye dengan tangan diborgol. Surya Paloh, Ketua Nasdem membuat pernyataan bahwa pemborgolan Johnny terlalu mahal. Hal ini dikait-kaitkan seakan Johnny diborgol karena urusan politik untuk memberi pelajaran pada Paloh yang berani mencalonkan Anies Baswedan.
Sebelum kita teruskan dugaan permainan politik dalam kasus hukum yang melibatkan Sekjen Nasdem, pelajari saja 5 (lima) Menteri di Kabinet Presiden Jokowi yang diborgol karena korupsi.
Idrus Marham, Mentero Sisial di era Jokowi adalah Sekjen Partai Golkar. Ia ditangkap karena bersalah menerima suap sebesar Rp2,250 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo melalui mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih. Partai Golkar merupakan pendukung pemerintahan Jokowi, namun Jokowi tampaknya tidak peduli apakah ia masuk kelompok koalisi atau oposisi. Sejak awal sebelum semua menteri yang berasal dari Parpol, telah diwanti-anti untuk tidak korupsi, sebab ia tak akan membelanya karena mencederai rakyat Indonesia.
Bergitu juga dengan Imam Nahrawi, Menpora dari PKB yang berasal dari kabinet koalisi pendukung pemerintah. Iman dijebloskan bui setelah menerima suap Rp 14 miliar atas penyaluran dana hibab Komite Olahraga Nasional ( KONI) melalui Kemenpora pada 2018.
Masih ingat Juliari Peter Batubara ?. Sosok ini dua kali menjadi anggota DPR dari PDI-P, sesama Partai dengan Jokowi. Mensos di Kabinet Jokowi ini menerima suap sebesar Rp 32,483 miliar dari paket bansos sembako untuk pencegahan Covid-19. Toh Jokowi tidak peduli Juliari dari partai manapun. Sepanjang ia korupsi, urusannya dengan hukum. Jika kasus-kasus hukum dicurigai berbau politik, meskinya Jokowi diam saja. Selain sesama naungan partai di PDIP, di sana juga ada Megawati yang cukup disegani Jokowi. Toh Jokowi tidak pernah campur tangan dalam setiap masalah hukum. Dibiarkan Juliari masuk bui.
Menteri Kabinet ke lima Jokowi yang masuk bui lantaran korupsi atau suap adalah Edhy Prabowo. Edhy anak buah Prabowo di Gerindera yang didapuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Susi Pudjiastuti. Lagi-lagi, Jokowi membiarkan menterinnya ditangkap KPK soal suap pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor benih bening yang sebelumnya ditentang Susi.
Kelima menteri ini masuk barisan koalisi pemerintah namun presiden membiarkan Edhy dijebloskan ke bui. Kalau Jokowi tak peduli pada negeri ini, ia biarkan saja menteri kabinetnya korupsi. Ini menunjukkan Jokowi seorang presiden dan bukan petugas partai. Kalau sekarang ada orang marah Jokowi menangkap Johnny Nasdem dengan menuduh politisasi atau petugas partai, bisa dimaklumi kalau orang lagi marah temannya diganggu.
Andaipun siapa saja menduga ditangkapnya Johnny Nasdem karena Paloh keluar dari barisan karena jatuh cinta dengan Anies dengan memaksakan keinginannya menjadikan Anies Presiden, rasanya juga pantas.
Kita semua tahu, Indonesia akan lebih rusak jika pengganti Jokowi adalah orang yang memiliki masalah dengan kekuasaan, uang dan ancaman perpecahan persatuan Indonesia seperti calon Nasdem kali ini.
Di situ kesalahan Nasdem dan Paloh.
