Jika beberapa hari belakangan ini ada bebeapa Kepala Daerah tertangkap korupsi, sudah bisa dipastikan, ia kurang cerdik. Korupsi, itu tak hanya puas dengan hasil sebungkah rupiah tapi harus dipikirkan matang-matang.
Bahkan, ada Kepala Daerah yang diduga banyak menghamburkan uang untuk banyak hal yang tak jelas, tapi selalu aman tak tertangkap. Para kepala daerah bisa belajar dari Kepala Daerah yang cerdik. Belajar korupsi, juga belajar cara hidup di penjara, jika ditangkap.
Begini modusnya.
Misalkan anda sebagai Kepala Daerah setingkat Gubernur, anda harus detil dalam hal teknis. Semisal anda berjanji akan memberikan warga DP rumah Rp 0 atau 0%, maka buatlah skema pembiayaan utuk proyek ini tanpa keterbiatan anda langsung. Caranya, buatlah program dengan skema komersiel.
Tersangkanya Perusahaan Daerah Gubernur Cuci Tangan
Pemda mengajukan anggaran PMD ( Penyertaan Modal Daerah) kepada DPRD. Setelah disetujui, setorkan dana Pemda kepada Perusahaan Umum Daerah ( Permuda).
Jika nanti BPK melihat anda penyimpangan, maka itu tanggungjawab Permuda. Tersangkanya ya Dirut Permuda. Tersangka luar ya pasti yang bekerjasama dengan Perusahaan lain.
Seperti laporan KPK kemarin, bahwa ada 9 laporan dugaan korupsi di DKI Jakarta. Dari sembilan laporan itu yang sudah naik ke penyidikkan yakni terkit pembelian tanah di Munjuk, Pondok Ranggon untuk program rumah DP Rp 0.
Kasus di atas juga menggunakan skema PMD sehingga Gubernur bebas. Sulit dijadikan tersangka oleh KPK. Karena itu ranah korporat. Kasusnya akan mandeg sampai di Permuda saja. Giubernur dan Ketua DPRD hanya saksi saja. Itu menurut KPK.
Jadi, kalau kemarin Gubernure DKI diperiksa KPK lalu bebas, itu salah satu trik Gubernur AB. Ia malah memperoleh kepercayaan seakan ia bersih. Padahal belum tentu
Pasal Pencucian Uang
Andai nanti kasus ini masuk Kejaksaan Agung, penyidiknya orang heibat dan jujur. AB bisa dijerat dengan pasal peancucian uang.
Jadi Gubernur DKI dan Ketua DPRD DKI aman ? Untuk KPK aman. Tapi jika diseret ke Kejaksaan dan ada satu bukti yang melibatkan nama Gubernur, itu baru tangkapan jeli. Sementara itu, bukti menohok cukup tersedia. Lihat saja dari tanggal pembelian dan keputusan aturan itu dibuat. Tapi ini buat nanti dulu.
Untuk sementara, biar Gubernur aman dulu sambil menunggu ia lengah dan jatuh sendiri-Mas Soegeng
Tulisan Menarik: Sebenarnya Aku Malu
