Upaya skema Vaksin Gotong Royong untuk individu melalui Kimia Farma tidak didukung oleh KPK, “karena efektifitasnya rendah, sementara tata kelolanya bersiko” kata Ketua KPK Firli Bahuri, Rabu (14/7/2021), saat menghadiri rapat bersama dengan Luhut Binsar Panjaitan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Dr. M. Yusuf Ateh dan Jaksa Agung, terkait vaksinasi berbayar.
Ia lalu menambahkan, meskipun sudah dilengkapi dengan Peraturan Menteri Kesehatan (permenkes) namun tetap berisiko tinggi dari sisi medis dan kontrol vaksin.
Dalam perkembangannya kelak berpotensi memunculkan tangan-tangan baru yang masuk, misalnya reseller vaksin dan lain sebagainya, sebut Firli. Rendahnya jangkauan Kimia Farma juga menjadi perhatian KPK.
Selain itu penjualan vaksin melalui individu juga rawan dikorupsi. KPK memberi catatan, antara lain:
- Penyediaan vaksin individu harus menggunakan Vaksin Gotong Royong, tidak boleh menggunakan vaksin hibah, baik bilateral maupun skema COVAX.
- Sesuai aturan Perpres no 99/ 2020 menkes diperintahkan untuk menentukan jumlah, jenis dan harga vaksin serta mekanismenya.
- Perlu dibangun sistem pengawasan dan monitoring secara transparan dan akuntabel serta memastikan tidak terjadi praktik-praktik Fraud (jangan ada niat jahat untuk melakukan korupsi)
- Kemenkes harus menyiapkan data calon peserta vaksin gotong royong.
- Pemerintah harus membuka secara transparan data alokasi dan penggunaan vaksin Gotong Royong (by name, by adress dan badan usaha)
- Pelaksanaan vaksin ini hanya melalaui lembaga/ institusi yang menjangkau kabupaten/ kota. Misalnya: Rumah Sakit Swasta atau Kantor Pelayanan Pajak yang memiliki data base para wjib pajak yang mampu secara ekonomis, atau lembaga lain selain retail seperti Kimia Farma.
