Seide.id – Pemerintah telah membatalkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level III serentak untuk momen Hari Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Akibatnya, Nataru kali ini terasa lebih longgar dibanding tahun sebelumnya.
Keputusan ini sempat menuai perdebatan masyarakat. Pasalnya, ketika masa libur Udul Fitri dan Idul Adha 1443 Hijriah, untuk semua kegiatan masyarakat diterapkan pembatasan-pembatasan yang sangat ketat.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, pelonggaran pada masa libur Nataru ini diberlakukan karena kondisi Covid-19 di Indonesia yang sudah semakin membaik.
Dia menjelaskan bahwa data kasus konfirmasi harian nasional dalam dua minggu terakhir semakin menurun dengan rata-rata berkisar 100-300 kasus per hari.
Selain itu, tren positivity rate juga semakin rendah, yaitu di bawah satu, 0,1-0,2 persen. Hal ini sangat berbeda dengan situasi di tahun lalu, pada periode yang sama positivity rate kita setahun yang lalu mencapai 13,6 persen.
Positivity rate adalah perbandingan antara jumlah kasus positif Covid-19 dengan jumlah tes yang dilakukan. WHO menetapkan ambang batas minimum angka positivity rate kurang dari lima persen. Semakin rendah positivity rate suatu daerah semakin membaik kondisi pandemi.
“Ini yang menyebabkan kenapa kita confidence (percaya diri) untuk membuka gerakan orang secara lebih leluasa pada menjelang Natal dan Tahun Baru kali ini,” ujar Menko PMK.
Menko PMK berharap, pasca libur nataru kondisi Covid-19 yang melandai saat ini tetap terjaga dengan baik. Dia meminta masyarakat agar tidak lengah dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, pemerintah juga terus dikebut hingga mencapai target nasional.
“Harapan kita, kalau kondisi ini bisa kita maintain dengan baik. Maka tahun depan Insya Allah lebarannya bisa berjalan normal. Paling tidak bisa kita selenggarakan seperti Natal saat ini,” ujarnya.
Munculnya varian Omicron di Indonesia ditengarai akan kembali berpengaruh pada kondisi kasus Covid-19.
Karena itu, Menko PMK mewanti-wanti semua pihak agar tidak mengabaikan sektor pembangunan manusia lainnya. Misalnya, di sektor perekonomian agar tetap berjalan, serta penanganan di sektor kesehatan lainnya, seperti penanganan kasus tuberkolosis (TB), penanganan gizi ibu dan anak, penanganan stunting, dan penanganan HIV.
Dia berharap, kolaborasi pentahelix yang terdiri dari pemerintah, sektor swasta, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan media massa dapat berkontribusi penuh dalam mengendalikan Covid-19 serta dalam pembangunan manusia Indonesia.
“Termasuk keterlibatan Muhammadiyah sebagai organiasi kemasyarakatan yang memiliki rumah sakit, memiliki perguruan tinggi, semuanya memiliki kontribusi sangat besar dan memiliki makna yang berarti,” tuturnya.
Dalam kesempatan pertemuan daring itu, turut hadir Ketua Umum PP Muhammadiyah Hardar Nashir, Ketua Umum Muhammadiyah Covid Command Center (MCCC) PP Muhammadiyah Agus Samsudin, Ketua Pusat Studi Muhammadiyah Bachtiar Dwi Kurniawan, Guru Besar Politik Islam Ilmu Politik UMY Sunyoto Usman, Asdep Mobeter dan Sektor Eksternal Kemenko Perekonomian Ferry Irawan. (*)
