Luhut menemui mahasiswa yang berdemo di kantornya.( Foto: Radar Cirebon)
Beberapa hari ini, suasana politik kita masih bertumpu pada isu tentang perlunya Pemilu 2024 ditunda. Ini isu yang kurang “ kreatif” dan menunjukkan, tidak ada isu-isu segar dari luar istana yang mau mencoba masuk ke sana melalui demo berjilid-jilid.
Semua orang tahu bahwa isu Pemilu ditunda dan perpanjangan masa Presiden Jokowi 3 Periode, hanyalah jebakan politik. Untungnya diketahui Pak Jokowi. Mereka yang ingin menjegal Presiden di tengah jalan, sudah kehilangan akal, mencari berbagai upaya yang selalu kandas. Meninabobokkan pak Jokowi dengan Tiga Periode, dianggap ‘ bapak senang’, bisa manjur. Namun , kali ini juga tidak.
Sayangnya, justru dari orang dekat Presiden kembali memanaskan suasana dengan menggali kembali isu Tiga Perido dengan apa yang disebut Big Data. Itu jika benar Luhut Binsar Panjaitan bicara tentang itu. Apa Big Data yang disebut Luhut ?
Luhut, konon, menyebut bahwa perlunya pemilu 2024 ditunda karena ada Big Data menyebutkan 110 juta orang Indonesia menginginkan Pemilu Ditunda. Itu sebabnya hal data itu dijadikan alasan penundaan dan perpanjangan Tiga Periode. Sebanyak 110 juta orang berpendapata itu disebut Big Data.
Apakah data itu benar ada ?
Dudy Riduainto dari Kreator Evello menyebut tidak ada yang namanya data yang menunjukkan terdapat 110,000,000 orang Indonesia yang meminta pemilu ditunda karena berbagai alasan. Rudy menunjukkan di media sosial, memang ada perbincangan tentang perlunya Pemilu ditunda karena masalah ekonomi dan pandemi. Beaya negara habis untuk itu. Terlebih jika ditambah pemilu nanti. Hanya, jumlahnya di bawah 700,000 orang yang melakukan percakapan atau perdebatan di medsos.
Bisakah ucapan Luhut masuk perkara hukum ?
Biasanya, ranah hukum itu bicara tentang bukti. Ada nilai bukti yang sah atau layak ditindaklanjuti. Sementara di depan mahasiswa yang mendemo, Luhut menemui mereka dan mengatakan tak ada dirinya menyebut itu.
Seperti halnya perkara-perkara yang tidak jelas lain, kali ini kemungkinan juga akan mengalami hal yang sama. Kandas karena memang tak memiliki hal penting untuk dilanjutkan.
Hal yang sulit dimengeri dan membuat bangsa besar ini tak segera menjadi besar adalah konektivitas yang tidak nyambung. Di sisi Presiden, berbagai sektor dikebut untuk menjadikan bangsa ini besar, sejajar dengan yang lain, di sisi lainnya, terutama para politisi yang kalah saat pemilu lalu, justru berupaya melemparkan isu atau gerakan yang tak sejalan.
Kritik terhadap pemerintah harus senantiasa ada karena itu diperukan. Tapi merongrong dengan pernyataan negatif terhadap pemerintahan, itu kerikil-kerikil tajam yang siapapun presidennya sulit lari cepat.
BACAAN LAIN
Stop Mempromosikan Orang Buruk
