Seide.id – Praktik politik dinasti, di mana kekuasaan politik diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, telah menjadi isu kompleks yang mengundang perdebatan luas. Fenomena ini tidak terbatas pada bidang politik semata, melainkan juga merambah ke sektor-sektor lain seperti korporasi. Pandangan terhadap keberadaan dinasti bervariasi, mencakup keuntungan dan tantangan yang dihadirkan oleh praktik ini.
Contoh yang sering diulas adalah politik dinasti di berbagai tingkat pemerintahan. Di Amerika Serikat, meskipun tidak ada monarki formal, beberapa keluarga telah mendominasi panggung politik. Misalnya, Keluarga Kennedy yang memiliki pengaruh penting dalam politik AS, dengan anggota keluarga yang menduduki posisi seperti presiden dan senator. Sementara di negara maju lainnya, seperti Jepang, Italia, dan India, praktik politik dinasti juga telah mencuat. Keluarga Kishi dan Abe di Jepang, Keluarga Berlusconi di Italia, serta Keluarga Nehru-Gandhi di India, semuanya memiliki sejarah panjang dalam politik dan kepemimpinan.
Di Indonesia, kita melihat contoh-contoh yang beragam dari dampak positif dan negatif dari dinasti, termasuk keluarga Soeharto, SBY dan juga keluarga Soekarno. Sebagaimana keluarga Soeharto adalah contoh tidak baik yang mencerminkan dampak negatif dari dominasi keluarga dalam panggung politik. Pada masa Orde Baru, kekuasaan Soeharto diwariskan secara konsisten dalam keluarganya, menciptakan ketidaksetaraan dalam akses dan peluang politik. Praktik nepotisme dan korupsi muncul, merugikan prinsip-prinsip demokrasi dan menghambat kompetisi yang sehat.
Namun, sebaliknya keluarga Soekarno menunjukkan bahwa ada pula aspek positif dari dinasti dalam konteks Indonesia. Keluarga ini telah memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan negara Indonesia. Kepemimpinan keluarga Soekarno perlu dilihat sebagai pendorong dalam mempersatukan bangsa dan memerdekakan serta memajukan negara Indonesia, termasuk keputusan menjadikan Jokowi yang bukan dari bagian keluarga Soekarno sebagai Presiden, demikian juga sekarang mengusung Ganjar Pranowo kader PDIP yang juga bukan keluarga Soekarno. Maka dalam konteks ini, keluarga Soekarno dapat dianggap telah membawa warisan positif dan semangat nasionalisme.
Namun tentu saja, kritik terhadap politik dinasti tidak dapat diabaikan. Dominasi keluarga yang berkelanjutan akan dapat mengancam prinsip demokrasi dan kompetisi politik yang sehat. Hal ini dapat merusak keadilan dan akses yang merata dalam proses politik. Dimana kontinuitas kekuasaan yang panjang juga dapat menghambat perubahan yang diperlukan untuk mengatasi tantangan zaman yang berkembang pesat. Selain itu, praktik dinasti ini tentu juga berisiko menghasilkan korupsi dan nepotisme, dengan anggota keluarga yang menerima posisi atau peluang tanpa mempertimbangkan kualifikasi yang sesuai.
Perlu diketahui juga di luar dunia politik, keberadaan dinasti juga ditemukan dalam konteks korporasi. Misalnya, keluarga Ford yang telah memimpin Ford Motor Company selama beberapa generasi. Hal ini dapat membawa kontinuitas dan pemahaman mendalam tentang industri, tetapi juga dapat memicu masalah seperti ketidakseimbangan akses dan peluang serta kurangnya inovasi.
Maka sikap netralitas dalam menanggapi keberadaan dinasti penting untuk menjaga keseimbangan antara kontinuitas dan perubahan. Dalam konteks politik, prinsip demokrasi, kompetisi yang sehat, dan rotasi kepemimpinan harus dijaga. Demikian juga dalam dunia korporasi, penting untuk memastikan bahwa keluarga atau individu yang terlibat memang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai, sambil mendorong mobilitas berdasarkan prestasi.
Secara keseluruhan, dinasti hadir dengan kelebihan dan kekurangan dalam berbagai konteks. Sementara keberlanjutan dan pengalaman dapat memberikan manfaat, keseimbangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan kesetaraan harus tetap dijaga untuk menjaga netralitas dan menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Menjadikan Dinasti dalam kontribusi pembangunan
Untuk mengatasi dampak negatif dari keberadaan dinasti, banyak cara strategi yang perlu dipertimbangkan demi menunjang masa depan lebih baik. Pertama, diperlukan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Transparansi dalam proses seleksi dan kaderisasi internal dalam penunjukan penting untuk menghindari praktik nepotisme atau penempatan individu tanpa kualifikasi yang sesuai.
Kedua, mendorong partisipasi aktif dan kompetitif adalah langkah penting dalam memastikan bahwa dinasti tidak menghambat kompetisi politik yang sehat. Pemilihan yang adil, kesempatan yang setara bagi calon-calon dari luar keluarga, sehingga terdapat rotasi kepemimpinan yang teratur yang dapat membantu menjaga keberagaman dan inovasi.
Maka adanya prestasi dan kualifikasi akan memastikan bahwa individu yang memegang posisi kendali akan memiliki kapasitas yang tepat. Selain itu, melibatkan beragam perspektif melalui kebijakan rekrutmen yang inklusif dapat membantu mengatasi risiko kehilangan inovasi.
Dalam semua konteks, peran masyarakat sipil, media independen, dan lembaga pengawas independen adalah kunci dalam membuat keputusan, seperti halnya dalam sistem demokrasi baik buruknya dinilai oleh masyarakat luas. Mereka dapat memainkan peran penting dalam mengungkapkan potensi penyalahgunaan kekuasaan, memantau transparansi, dan mengajukan pertanyaan kritis terhadap dinasti yang terlalu dominan.
Secara keseluruhan, pengaturan yang efektif, partisipasi publik yang aktif, dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik adalah kunci dalam meminimalkan dampak buruk keberadaan dinasti. Dengan pendekatan ini, potensi positif dari kontinuitas dan pengalaman dapat diambil sambil menghindari risiko yang terkait dengan dominasi yang berlebihan dan eksklusivitas.
Maka tentunya tidak tepat melihat keberadaan dinasti semata dari satu sisi, namun perlu melihat lebih jauh diperlukannya stabilitas dan keberlanjutan dari sisi pembangunan. Keberadaan perangkat dan penegakan hukum adalah sistem kontrol untuk semua individu, tanpa pandang bulu dalam menilai karena tingkat keberhasilan ditentukan oleh sistem tata kelola yang baik dan bukan oleh dinasti.
Dan tentunya Partai Perindo sebagai partai modern tentu secara professional juga berada dalam posisi menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dalam setiap keputusan startegis dalam mewujudkan Indonesia yang luar biasa, serta mengajak seluruh komponen masyarakat untuk turut bersama berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia.
Penulis: Jeanni Latumahina
Ketua Umum Relawan Perempuan dan Anak Perindo
Menimbang Keberadaan Jalur Zonasi dalam PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)
