Pemerintah memprioritaskan penanggulangan kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten/kota yang berada di tujuh provinsi.
INI kabar gembira untuk masyarakat yang tergolong keluarga penerima manfaat atau KPM. Pasalnya, pemerintah akan memberikan tambahan untuk dua jenis bantuan sosial, yakni Bantuan Langsung Tunai atau BLT Desa dan Program Kartu Sembako. Tambahan bantuan sosial ini masing-masing akan menerima sebesar Rp300.000 untuk tiga bulan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, tambahan atau top up bantuan sosial ini dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Jokowi yang merupakan bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. “Program yang didorong untuk di tahun ini adalah top up BLT Desa Rp.300.000 kali tiga bulan dengan jumlah sasaran 694 KPM,” kata Airlangga Hartarto seperti bisa dibaca di akun Instagram miliknya, @airlanggahartarto_official, Minggu 21 November 2021.
Selain BLT Desa, tambahan juga dilakukan pada Program Kartu Sembako yang nilainya sama , yakni Rp300.000 yang dikalikan selama tiga bulan dengan jumlah 1,4 juta KPM.
“Ini akan dilaksakan di akhir atau di awal Desember,” terang Airlangga.
Sementara itu, Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Yusharto Huntoyungo mengatakan, BLT Desa ini dihitung selama tiga bulan, yakni Oktober, November dan Desember 2021 dan akan disalurkan sekali bayar dengan total Rp900.000 per orang. Yusharto juga meminta kepada seluruh gubernur agar melakukan pembinaan dan pengawasan untuk memastikan bupati melaksanakan penyaluran BLT Desa.
Memperluas BLU
“Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat agar melaporkan pelaksanaan Surat Edaran Bersama Menteri ini kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Sekretaris Jenderal,” jelas Yusharto seperti dikutip dari laman Kemendagri.
Pada akhir Oktober lalu, Airlangga juga mengatakan, pemerintah akan memperluas atau menambahkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan juga memperluas Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari sisa program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Menurut Airlangga, bantuan BSU yang semula hanya diberlakukan untuk masyarakat yang terdampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dengan target sebanyak 8.783.350 penerima dengan anggaran Rp 8,7 triliun, akan diperluas lagi.
“Saat ini tersisa dana BSU sekitar Rp 1,7 triliun, sehingga penerima BSU ini akan diperluas sesuai dengan usulan Kementerian Ketenagakerjaan, diharapkan dapat dilaksanakan dan tidak ada perubahan dari kriteria penerima,” kata Airlangga dalam konferensi pers tentang evaluasi program PC PEN dan optimalisasi anggaran PEN, Selasa (26/10).
Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar menuturkan, dari sisa dana BSU tersebut akan diberikan kepada 1,6 juta sasaran pekerja dengan jumlah anggarannya sekitar Rp 1,6 triliun.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah juga akan memperluas target sasaran PEN untuk menangani kemiskinan ekstrim. Dia menyebutkan sisa anggaran dari total dana PEN sebesar Rp 744,77 triliun tersebut kemungkinan akan ada pergeseran di dalam kluster-kluster yang ada dalam program PEN.
Salah satunya, yaitu perluasan bantuan dengan memberikan tambahan BLT, dengan sumber data diambil dari penerima kartu sembako dan juga menerima Program Keluarga Harapan (PKH), yang akan diberikan hingga akhir tahun. Tambahan tersebut Rp 300.000 dan akan diberikan dalam jangka tiga bulan, atau hingga akhir Desember 2021.
“Ini akan kami pastikan bantuan tersebut dapat diberikan dan membantu masyarakat miskin, juga untuk memastikan yang menerima ini bisa kita kurangi kesalahannya. Selain itu, Dana Desa yang juga bisa diberikan dalam bentuk dari bantuan dana desa juga akan diberikan,” kata Suahasil.
Pendanannya dioptimalkan
Dengan demikian, BLT dana desa akan diberikan kepada masyarakat pedesaan yang dijadikan penerima BLT dan desa untuk memastikan bahwa yang belum masuk sebagai penerima program bantuan pusat, juga bisa menerima bantuan tersebut. BLT Dana desa tersebut akan disalurkan oleh pemerintah pusat dalam bentuk penyaluran selama tiga bulan, ke berbagai darah khususnya di 35 kabupaten prioritas yang telah ditentukan.
“Ini akan dioptimalkan pendanaannya, baik dari dana PEN maupun dari dana APBN secara keseluruhan,” pungkasnya.
Selanjutnya, turunkan kemiskinan ekstrim
