Berbagai upaya tersebut tak lepas dari tekad pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi nol persen di tahun 2024.
“Dalam rapat terbatas tadi, arahan Bapak Presiden terkait dengan agenda kemiskinan, disampaikan kemiskinan ekstrem di tahun 2024 itu targetnya adalah nol persen dan kemiskinan di tahun 2022 kembali menjadi 8,5-9 persen,” ujar Airlangga, usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Kamis (18/11/2021).
Airlangga menjelaskan, berdasarkan peta jalan (roadmap) strategi percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, pada 2021 pemerintah memprioritaskan penanggulangan kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten/kota yang berada di tujuh provinsi. Dengan kata lain, masing-masing lima kabupaten/kota di setiap provinsi.
Selanjutnya pada 2022, upaya tersebut akan diperluas di 212 kabupaten/kota dengan target tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 3-3,5 persen. “Kemudian di tahun 2023-2024, (diperluas) di 514 kabupaten/kota prioritas dan tingkat kemiskinan ekstremnya di 2,3-3 persen dan di 2024 kemiskinannya ekstrem adalah nol persen,” ungkapnya.
Tentu saja, pengurangan angka kemiskinan tidak bisa hanya hanya dicapai dengan bansos. Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah telah merancang berbagai strategi untuk mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2024 tidak hanya dengan pemberian bantuan sosial atau bansos. Salah satu caranya ialah melalui program pemberdayaan masyarakat.
“Penanggulangan kemiskinan bisa melalui bansos dan pemberdayaan. Namun dengan bansos saja tidak akan menyelesaikan kemiskinan. Untuk memerangi itu adalah pemberdayaan,” ujar Ma’ruf dalam rekaman suara yang dibagikan Sekretariat Wakil Presiden, Jumat, 19 November 2021. (end)
