Seide.id. Olaf Scholz telah menjadi kanselir kesembilan Jerman pascaperang. Ia menggantikan Angela Merkel setelah 16 tahun masa jabatannya.
Olaf Scholz yang berusia 63 tahun itu menjabat dengan tujuan memodernisasi negara berpenduduk terpadat di Uni Eropa. Tugas lainnya memerangi perubahan iklim.
Namun ia menghadapi tantangan langsung dalam menangani pandemi virus corona. Saat ini Jerman sedang menghadapi kasus yang tinggi Covid-19 dan tingkat vaksinasi yang rendah.
Partai Sosial Demokrat (SPD) yang berideologi kiri-tengah muncul sebagai partai terbesar dalam pemilihan September. SPD merundingkan kesepakatan koalisi dengan lingkungan Hijau dan Partai Demokrat Bebas neoliberal (FDP).
Aliansi yang tidak mungkin yang merupakan pengelompokan pertama di tingkat nasional. Ini mengakhiri 16 tahun pemerintahan yang dipimpin konservatif di bawah Merkel. Ia yang tidak mau mencalonkan diri lagi untuk masa jabatan kelima.
Anggota majelis rendah parlemen Bundestag memilih Scholz untuk menjadi kepala pemerintahan baru. Anggota terkemuka dari ketiga partai menandatangani perjanjian koalisi setebal 177 halaman di depan media di bawah logo “Berani Lebih Maju”.
Mr Scholz, yang menjabat sebagai wakil rektor dan menteri keuangan di pemerintahan Merkel, mengatakan: “Ini harus menjadi pagi untuk awal yang baru.”
KTT Uni Eropa adalah tugas pertamanya akan diadakan hanya seminggu setelah dia dilantik, dengan para pemimpin blok 27 negara akan bertemu di Brussels pada 16 dan 17 Desember.
Upaya untuk memerangi perubahan iklim adalah prioritas utama.Terutama partai Greens.
Mereka juga berharap untuk memodernisasi ekonomi, memperkenalkan kebijakan sosial yang lebih liberal, dan memperkuat UE.
Tetapi prioritas utama Jerman adalah menghadapi tugas segera untuk memperlambat tingkat infeksi COVID-19 yang hampir mencapai rekor tertinggi. Kanselir akan mengeluarkan kebijakan wajib vaksinasi mulai Februari.
Pemerintah tiga partai yang baru juga memiliki harapan untuk bekerja dengan negara-negara demokrasi di seluruh dunia. Scholz memuji Presiden AS Joe Biden karena memperkuat komunitas negara-negara demokratis.
