Seide.id. Karena banyak kritik dan cemooh terhadap pengadaan baju dinas DPRD Kota Tangerang, yang menggunakan bahan berlogo fashion mewah internasional, tender itu dibatalkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) tersebut.
Belakangan, disebut pula, alamat pemenang tender itu merupakan alamat fiktif.
CV Adhi Prima Sentosa ( APS), selaku pemenang tender dengan penawaran tertinggi, berencana menempuh jalur hukum menggugat Pemkot Tangerang.
Yanto Irianto, yang mengaku ditunjuk sebagai kuasa hukum CV APS, mengatakan bahwa perusahaan pemenang tender tersebut merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjahitan busana. CV itu mengikuti tender yang tertera dalam LPSE yang diikuti beberapa perusahaan sejenis.
Namun, tak dijelaskan detil kriteria tender pengadaan pakaian dinas yang konon bermerk Louis Vuitton, Thomas Crown, Lanificio di Calvino, Theodore, dan Thomas Crown itu. Tak disebut apakah bahan tersebut harus asli atau tidak.
Untuk diketahui, bahan asli untuk produk fashion Louis Vuitton (LV) tidak pernah dijual dalam bentuk glondongan atau meteran. LV asli menjual pakaian jadi dengan harga Rp 5 juta – Rp 20 juta per potong.
Sementara itu, tender pengadaan pakaian dinas dari bahan berlogo Louis Vuitton untuk DPRD Kota Tangerang disebut bernilai Rp 2.700.000/stel pakaian, dengan jumlah total 250 stel pakaian, sudah termasuk ongkos jahit.
Anggaran pakaian dinas DPRD Kota Tangerang pada 2020 bernilai Rp 312,5 juta. Jumlah itu bertambah dua kali lipat menjadi Rp 675 juta tahun ini, untuk pakaian dinas 50 anggota DPRD Kota Tangerang. Masing-masing anggota memperoleh lima stel pakaian dari bahan bermotif logo fashion mewah internasional.
Tertulis, pemenang tender pakaian dinas DPRD Kota Tangerang adalah CV APS, yang beralamat di Perumahan Griya Mukti Asri Blok C17 Nomor 7 RT 2 RW 5 Kedung Dawa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Namun, sumber dari Pemkot Tangerang menyebut bahwa di alamat itu tak ditemukan aktivitas perusahaan. Rumah tersebut merupakan rumah Yanto Irianto, Ketua LBH Pancaran Hati, yang kabarnya menjadi kuasa hukum perusahaan itu.
Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo, mengatakan bahwa pengadaan baju dinas tersebut pasti dibatalkan. Sekretaris Dewan akan memanggil pemenang tender untuk verifikasi. (ms/*)
