Pemberian makan tambahan untuk mencegah balita stunting menuai kontroversi dan jadi skandal di Kota Depok, Jawa Barat. Karena mendapat anggaran dari pusat (APBN), tapi digunaan untuk pencitraan walikota dan wakilnya. Skandal terbongkar, setelah warga protes karena isinya hanya dua tahu dan sawi. Juga tak ada rasanya.
oleh DIMAS SUPRIYANTO
Seide.id – Viral Pemberian Makan Tambahan (PMT) untuk balita stunting oleh Pemkot Depok yang dianggarkan Rp 4,9 miliar cuma berisi tahu dan sawi . Tak cuma itu, paket bantuan yang didapat dari APBN itu dimanipulasi seolah dari Walikota Depok Mohammad Idris dan wakilnya, Imam Budi Hartono, dengan menampilkan tampang keduanya di wadah / kemasan yang dibagikan kepada warga. Seolah olah program, hadiah dan persembahan dari mereka untuk warganya.
Aksi licik dan manipulatif dari Pemerintah Kota Depok yang dilakukan Dinas Kesehatannya nyaris mulus, kalau saja tidak ada warga yang protes dan meramaikannya di media sosial.
Jadi viral dan mengundang perhatian media mainstream , wadah plastik warna pink itu ditempeli stiker wajah Wali Kota Depok dan Wakilnya, bertulisan “Bocah Depok Kudu Sehat Prestasi Hebat, Stunting Minggat”. Ironisnya, dalam wadah dengan foto dua pejabat itu, hanya ada dua tahu serta ada juga bola nasi yang berisi ikan di dalamnya.
“PMT hari ini pun masih bola-bola nasi isi 3 pcs mana anaknya nggak mau makan lagi,” tulis orang tua pelapor dalam caption Instagram @infodepok. “Menu hari ini, Bang, nugget tempe 2 biji, apakah ini seharga Rp 18.000,” tulisnya. “Cuma dapat beginian? Masa sih anggarannya Rp 18.000,” tulisnya lagi.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok bergerak cepat dan mendapat temuan sejumlah kejanggalan dari program pemberian makanan tambahan (PMT) dari Dinkes Kota Depok itu.
Babai Suhaimi, dari Komisi D DPRD mengatakan, dalam pembahasan rapat klarifikasi bersama Dinkes di Gedung Paripurna itu, “DPRD menemukan sederet ketidaksesuaian, termasuk jenis makanan yang digunakan hingga kandungan gizinya, ” ujar Babai di Gedung Paripurna DPRD Depok, Jumat (17/11/2023)
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Depok Mary Liziawati menjelaskan kepada wartawan, paket itu sudah mengacu pada petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan. Mary juga menyebut PMT yang diberikan kepada balita adalah PMT lokal yang menggunakan bahan dasar lokal yang diolah oleh UMKM.
Mary Liziawati menjelaskan kepada wartawan, paket itu sudah mengacu pada petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan. Mary menyebut PMT yang diberikan kepada balita adalah PMT lokal yang menggunakan bahan dasar lokal yang diolah oleh UMKM.
Kadinkes Depok itu membenarkan bahwa paket untuk PMT itu senilai Rp.18 ribu all in. “Ada pajak, ada distribusi, ada untuk kemasan, pencucian, karena kita bilang ke vendor penyedia cuci dahulu karena kita tidak ingin menambah himpunan sampah di Kota Depok, ” kata Mary. (Wadah plastik bukan sampah? pen)
“Ini program Pemkot yang memang serentak untuk seluruh kecamatan. Ya, udah sebagai tanda saja bahwa ini program Pemkot Depok,” kata Mary kepada wartawan di Balai Kota Depok, Kamis (16/11/2023).
Sedangkan stiker itu hanya menjadi penanda program Pemkot Depok. “Ini ‘kan program Pemkot, kita sebenarnya tidak punya tendensi apa-apa. Itu Wali Kota kita” kelitnya.
KABARNYA ini baru pertama kali PMT di Depok mendapat insentif daerah. Pihaknya mendapat anggaran dari pemerintah pusat untuk PMT lokal sebesar Rp 4,9 miliar yang akan diberikan kepada 38 Puskesmas Kota Depok, dengan menyasar 9.882 balita di wilayah ini.
“Pemkot Depok mendapat penghargaan insentif fiskal kinerja penggunaan stunting dari pemerintah pusat yang diterima sekitar akhir Oktober sehingga anggaran ini masih anggaran perubahan. Jadi anggarannya APBN ya,” kata Mary, mengakui.
Masalahnya dengan stiker foto Sang Walikota dan Wakilnya, memberi kesan kepada warga PMT tersebut merupakan program walikota dari dana APBD, bukan dana pusat.
Kalau dari APBN mengapa tidak pakai Kementrian? Kalau dijadikan program Pemkot, kenapa tidak pakai logo daerah? Mengapa bukan informasi kandungan gizi saja? Kenapa yang nampak jadi foto Walikota Depok dan wakilnya ?
“Kita tidak punya tensi apa apa, “ kata Mary Liziawati, berkelit, seraya menolak mengganti stiker wajah walikota di wadah itu, karena pihaknya tak ada anggaran lagi. Akhirnya paket PMT polos saja, stikernya dihilangkan.
Sekelas Kepala Dinas, paham urusan administrasi kesehatan tapi tak paham politik pencitraan kepala daerah, sungguh aneh. Dan semakin berkelit malah kelihatan anehnya.
SELAIN cuma nugget tempe , sawi dan tahu bantuan untuk balita stunting diprotes karena tidak memiliki rasa.
Kadinkes Mary Liziawati berdalih, protes itu muncul karena orang tua terbiasa memberi anaknya makanan dengan tambahan gula. Diungkapkannya, dia tengah mengedukasi orang tua balita untuk mengikuti juknis Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Agar, pemberian PMT lokal disertai dengan edukasi.
“Bikin makanan buat balita itu makanan yang sehat, bukan asal enak anaknya senang,” kata Mary kepada wartawan di Balai Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (16/11/2023). “Kita edukasi ke ibu-ibu balita atau bikin makanan yang sehat, yang mengandung sumber protein hewani yang bisa mencegah terjadinya stunting,” imbuhnya.
Akibat pencitraan yang gagal, vendor wirausaha baru (WUB) di Tapos jadi korbannya. Mary Liziawati mengatakan pihaknya telah memutus kontrak, dengan alasan ketidaksesuaian menu di hari pertama pembagian makanan stunting.
Program pencegahan stunting dari pemerintah pusat dijadikan pencitraan gratisan walikota Depok! Gercep – gerap cepat, sang walikota – atau orang orangnya – memanipulasi program ini untuk kepentingan pencitraan boss mereka. Bukan untuk kesejahteraan warga Depok. Ambyar! ***
