OLEH ERIZELI JELY BANDARO
Lembaran dokumen dilayangkan ke MA oleh Yusril Ihza Mahendra. Setelah itu Pak Mahfud MD bereaksi. Seluruh pakar hukum tata negara di republik ini bersuara. Senada dengan Mahfud, mereka mengkritik langkah Yusril menggugat AD/ART Partai Demokrat. Secara akademis jelas Yusril tidak elok langkahnya. Tetapi secara moral, Yusril sedang menelanjangi Partai Politik. Bukan hanya PD tetapi juga partai lain.
Mengapa ? Walau banyak pakar mengkritik yudicial review itu salah alamat dan salah pemohon, namun Yustril punya dalil kuat. Bahwa MA berwenang melakukan proses tersebut karena AD/ART merupakan bagian dari perintah Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Yusril meyakini MA mengabulkan gugatan tersebut. Pasalnya, proses pembuatan AD/ART bertentangan dengan aturan perundangan.
“ Sepertinya Moeldoko sedang berusaha menggoyang Fondasi Istana para Elite. Dia sudah tabuh genderang perang dan dia sudah melangkah ke medan perang. Dia tidak mau pulang membawa kekakahan. Tidak mau menua dalam kekalahan. Pasti ada cara jenial untuk menghadapi tembok tebal oligarki partai yang berlindung di balik UU, “ kata teman saya.
itu bagian dari rangkaian perang. Nah yang menarik dicermati dalam permaian catur politik adalah ini; yang menunjuk Yusril sebagai Pengacara adalah Kubu Moeodoko , yang juga adalah Staf Presiden. Moeldoko adalah ring 1 presiden yang membantu presiden langsung dalam proses pengambilan keputusan politik.
Sebelumnya Presiden sudah teken Kepres membentuk Satgas BLBI, yang bukan rahasia umum mereka para obligor itu punya koneksi ke partai. Dengan adanya Satgas BLBI, para obligor akan memiih merapat ke Ring 1 presiden. Partai akan dicuekin. Buying time sampai tahun 2023 sudah cukup membuat Partai kehilangan pundi uang.
Kemudian, kemarin KPK sudah masuk dalam penyelidikan korupsi pembelian gas oleh Pertamina. Yang dikejar adalah pihak agent dari trader yang mengatur kontrak itu. Pertamina akan gunakan legal excuse untuk membatalkan kontrak itu dan terhindar dari dispute cost. Namun dari kasus ini KPK dapat harimau besar yang juga sebagai pundi Partai.
Semua langkah catur itu, akan sampai puncaknya saat pergantian Panglima TNI dan reshuffle kabinet. Apakah langkah itu akan berhasil? Hasil tidak penting. Yang penting agenda tercapai. Apa ? “ Jokowi tidak mau hanya jadi penonton dalam proses penentuan capres tahun 2024. Dia punya power dan tentu dia punya agenda untuk memastikan roda pembangun dilanjutkan kepada orang yang tepat. Kalian dengar saya atau kalian dapat masalah, kira kira begitu, “ kata teman
Saya berdoa saja semoga yang terbaik bagi bangsa. Karena pihak lawan sekarang sedang berusaha membebaskan HRS. Upaya kasasi Kejaksaan di MA berusaha mereka patahkan. Yang jelas, semua elite FPI yang satu sel dengan HRS sudah bebas
