Latar belakang menteri dan wakil menteri yang baru dilantik ini tidak terkait pada bidangnya. Presiden Jokowi sedang menghindari adanya risiko politik internal terutama di internal partai koalisi, sehingga kemudian tidak melakukan reshuffle kepada partai-partai. Tidak mengatasi problem nyata dan langsung bangsa ini. Zulkifli Has an, Presiden Jokowi dan Jendral Hadi Tjahjanto di Istana Negara. Foto : BPMI Setpres/ Muchlis Jr.
OLEH DIMAS SUPRIYANTO
SAYA termasuk di antara warga yang kecewa pada perombakan kabinet terakhir oleh Presiden Jokowi, Rabu (15/06) lalu. Saya meragukan efektifitas dua menteri baru – dan tiga wakilnya – dalam mengatasi problem nyata bangsa ini, saat ini: mafia minyak goreng dan mafia tanah.
Langkah Presiden Joko Widodo mengangkat Zulfifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan dan Jendral Hadi Tjahyanto sebagai Menteri Agraria Tata Ruang-BPN – lebih nampak untuk menjaga kestabilan politik, alih-alih mengatasi minyak goreng dan menjaga harga sembako tetap terjangkau serta menyelesaikan sengketa tanah yang banyak tumpang tindih antara milik institusi dengan masyarakat.
Para analis kebijakan publik, menilai latar belakang menteri dan wakil menteri yang baru dilantik ini tidak terkait pada bidangnya. Akan tetapi, Presiden Jokowi dua menteri baru yang dilantiknya mampu menyelesaikan persoalan dalam sisa masa pemerintahannya.
Presiden Joko Widodo menugaskan Zulhas – nama pop Zulkifi Hasan – menjaga kebutuhan pangan di dalam negeri, sedangkan Jendral Hadi Tjahjanto diperintahkan menuntaskan konflik agraria terutama yang berkaitan dengan ibu kota Nusantara (IKN).
Pada saat bersamaan, presiden juga melantik Sekjen Partai Bulan Bintang, Afriansyah Noor, sebagai wakil menteri tenaga kerja; Sekjen Partai Solidaritas Indonesia, Raja Juli Anton, sebagai Wamen ATR/BPN; dan mantan bupati Jayawijaya, Wempi Wetipo, sebagai wakil menteri dalam negeri.
Analis berpendapat, Presiden Jokowi sedang menghindari adanya risiko-risiko politik internal terutama di internal partai koalisi, sehingga kemudian tidak melakukan reshuffle kepada partai-partai.
Sebagaimana diketahui, PAN bersama Partai Golkar dan PPP membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang ditenggarai sebagai kekuatan politik baru menjelang Pemilu 2024. Selaku Ketua PAN 2015 – 2025 dan deklarator KIB, Zulhas sempat mengajak PKS untuk bergabung dengan koalisi tersebut Mei lalu. Kini dia berhasil membangun “pressure group”.
SAAT INI Kementrian Perdagangan membutuhkan pejabat profesional yang bisa mengatasi kenaikan minyak goreng dan kestabilan harga sembako. Sosok Zulkifli Hasan jauh dari gambaran itu. Dia politisi yang tidak merakyat, meski sebelumnya memimpin Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR RI, 2014-2019). Dari jejak rekam di media dia lebih banyak manuver untuk mencari jabatan. Pembentukan KIB merupakan jejak rekam mutakhirnya dalam berpolitik.
Pelantikan Zulkifli terjadi di tengah sengkarut isu minyak goreng yang belum sepenuhnya terurai, setelah beberapa bulan belakangan terjadi kelangkaan dan kenaikan harga. Kemenag membutuhkan pejabat yang merakyat, memahami kebutuhan sembako dan berpihak pada rakyat itu. Performa Zulhas jauh dari gambaran itu.
Pertanyaannya juga berlaku untuk sosok Hadi Tjahyantodalam mengatasi tata ruang dan mafia tanah. Dengan jejak rekam sebagai jendral patuh, kalm, taat aturan dan prosedural, Hadi Tjahjanto diragukan kemampuannya menyelesaikan persoalan konflik agraria, mafia tanah dan lainnya. Berurusan dengan mafia tanah dan kasus kasus sengketa lahan memerlukan lebih dari itu : keberanian, gebrakan dan langkah politik.
Hadi merupakan mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang purna tugas pada November 2021. Sebelum menjabat sebagai panglima, Hadi memiliki rekam jejak Sekretaris Militer Presiden serta Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).
Sebagai mantan panglima, Jendral Hadi menguasai wilayah (teritori). Diyakini karena biasa bekerjanya sangat detil. Presiden Jokowi membenarkan bahwa tugas utama Menteri Hadi Tjahjanto adalah urusan lahan dan tanah yang berkaitan dengan Ibu Kota Nusantara atau IKN.
Apalagi Hadi sebelumnya tidak pernah memiliki pengalaman sebagai birokrat.
Perbedaan di antara dua menteri yang baru dilantik, Hadi Tjahyanto cukup lurus dan tak ada jejak rekam korupsi dan politik. Sedangkan Zulhas cacad dan kondang lantaran bikin skandal.
Nama Zulhas pernah terseret dalam kasus suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau yang terjadi pada 2014. Pada 2020 lalu, setelah masa jabatannya berakhir, Zulhas pernah diperiksa oleh KPK sebagai saksi dalam kasus tersebut.
Pada 2015, Ombudsman Republik Indonesia juga pernah menemukan adanya penyimpangan prosedur pada Surat Keputusan yang diterbitkan Zulhas terkait perubahan peruntukan kawasan bukan hutan menjadi kawasan hutan di Kepulauan Riau.
Memulai karir politiknya sebagai anggota DPR pada 2004, pada masa pemerintahan SBY (2009-2014), Zulhas menjabat sebagai Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
Dengan waktu dua tahun sisa pemerintahan Jokowi, saat ini merupakan momentum kebangkitan Indonesia. Setelah dua tahun fokus mengatasi pandemi, Kabinet Indonesia Maju harus ngebut mengejar ketertinggalan. Untuk itu, dibutuhkan sosok sosok kreatif, produktif dan menerobos.
Pemerintah Jokowi berhasil mengatasi pandemi Covid, pemulihan ekonomi, dan kini menghadapi tantangan energi dan pangan ke depan. Situasi politik relatif stabil.
Para pejabat yang diduga berorientasi pada Pemilu dan Pilres 2024 seharusnya diganti. Fokus ke lompatan, terobosan dan inovasi. Sekaligus bersih bersih di dalam. Ibarat mobil perlu ‘tune up’, ‘spooring’ dan ‘balancing’.
Dari daftar menteri dan wakil menteri yang baru dilantik, didominasi orang partai politik. Mudah menduga, perombakan menteri kali ini lebih dimotivasi menjaga stabilitas politik sampai akhir masa jabatan Jokowi sebagai presiden.
Ini merupakan kali ketiga Jokowi merombak kabinetnya sepanjang periode kedua masa jabatannya yang akan berakhir pada 2024 mendatang. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan perombakan kabinet ini dilakukan untuk “penyegaran di tubuh kabinet”. ***
