Seide.id – Kejuaraan sepakbola international U-20 tahun 2023 dimana Indonesia akan sebagai tuan rumah penyelenggara ajang sepakbola dunia, untuk pertamakalinya Indonesia ditunjuk oleh Federation International de Football Association (FIFA) sebagai penyelenggara hasil dari lobby oleh Presiden Jokowi yang awalnya bulan Oktober tahun 2019 dan kemudian rencananya tahun 2021. Namun karena situasi dunia akibat pandemi virus Covid, diundur akhirnya menjadi bulan Mei tahun 2023 yang akan diselenggarakan pada enam provinsi yakni bertempat di DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali, serta telah disetujui oleh gubernur setempat. Demikian juga pihak FIFA telah beberapa kali mengunjungi Indonesia untuk melihat kesiapan lapangan dalam rencana penyelenggaraan U-20.
Namun kemudian tertanggal 14 Maret 2023, Gubernur Bali Wayan Koster mengirimkan surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali. Surat tersebut mencantumkan perihal Penolakan Tim Israel Bertanding di Bali, tertanggal 14 Maret 2023. Dilanjutkan dengan pernyataan Gubernur Bali Wayan Koster yang menilai kehadiran Timnas Israel pada Piala Dunia U-20 berpotensi mengancam keamanan di Bali. Karenanya, dia menolak kedatangan Israel ke Indonesia, khususnya ke Bali. “Hal ini sangat berpotensi menjadi ancaman dan gangguan keamanan di Bali, baik ancaman bersifat terbuka dan tertutup”.
Kemudian disusul tanggal 23 Maret 2023 pertama kalinya Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyuarakan penolakannya terhadap timnas Israel. Ganjar menyebut penolakan itu wujud dari upaya bersama untuk mendukung kemerdekaan Palestina sesuai amanat Presiden RI pertama Soekarno.
Dan benar jika merujuk pada bunyi Undang Undang Dasar ada menyebutkan bahwa negara Indonesia anti imperialisme dan kolonialisme, bahkan sejarah juga mencatat Indonesia pernah pada tahun 1962 mengadakan GANEFO mendukung perjuangan Palestina, hingga terpaksa keluar dari PBB dan tidak ikut FIFA pada waktu itu dan dimana Israel dianggap sebagai imperialis menjajah Palestina.
Maka tentu saja penyelenggaraan U-20 di Indonesia menjadi sangat dilematis untuk Pemerintah Indonesia, karena disatu sisi Indonesia juga sedang berupaya kuat untuk memajukan dunia persepakbolaan melalui PSSI terlebih setelah terjadinya tragedi di stadion Kanjuruhan, di Malang Jawa Timur.
Dan Presiden Jokowi dengan sepenuh hati mengupayakan agar FIFA tidak memberikan hukuman berat terhadap Indonesia, yang tampaknya juga membuahkan hasil dimana FIFA melalui twitternya ada menyebutkan akan akan tetap mengupayakan membantu Indonesia dalam memajukan dunia sepakbola tanah air.
FIFA selaku organisasi sepak bola dunia sungguh sangat memperhatikan keamanan, keselamatan dan kenyamanan jalannya pertandingan sepakbola dunia, baik pemain maupun penonton pertandingan. Dan juga selama ini FIFA bahkan tidak mau ada keterlibatan politik dalam dunia sepakbola, terlihat bagaimana FIFA menolak campur tangan pemerintah berbagai negara dalam pertandingan sepakbola, termasuk juga PSSI untuk tidak dicampuri dengan urusan politik selama ini walau berada dibawah tata kelola Kemenpora.
Dan selama ini FIFA terlihat adalah lembaga independen sepakbola dunia, yang mungkin sebesar badan dunia PBB. Untuk tidak berpolitik dalam aktivitas olahraga sepakbola dunia. Hal ini juga terlihat pada keputusan resmi FIFA tanggal 29 Maret 2023.
“Menyusul pertemuan hari ini antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia [PSSI] Erick Thohir, FIFA telah memutuskan, karena keadaan saat ini, untuk mencabut Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.”
“Tuan rumah baru akan diumumkan sesegera mungkin, dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah. Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya. FIFA ingin menggarisbawahi bahwa terlepas dari keputusan tersebut, tetap berkomitmen untuk aktif membantu PSSI, bekerja sama erat dan dengan dukungan pemerintahan Presiden Joko Widodo, dalam proses transformasi sepak bola Indonesia pascatragedi yang terjadi pada Oktober 2022,”
Dunia Olahraga tentu juga tidak bisa melupakan terjadinya tragedi berdarah Olimpiade Munchen tahun 1972, pembantaian terhadap atlet negara Israel yang dikenal sebagai tragedi September Hitam.
Maka tidak menutup kemungkinan faktor keamanan, keselematan dan kenyamanan menjadi pertimbangan FIFA untuk mencabut Indonesia sebagai tuan rumah Paiala Dunia U-20, 2023, yang terlihat dalam putusan FIFA yang menyebutkan kalimat pertimbangan “karena keadaan saat ini”, tentu perlu digaris bawahi.
FIFA tentu tidak menjadikan adanya faktor bunyi Undang-Undang Dasar suatu negara, namun FIFA jelas-jelas lebih memperhatikan faktor keamanan, keselamatan dan kenyamanan baik atlet, maupun penonton pertandingan.
Apa yang disampaikan Gubernur Bali selaku penanggung jawab penyelenggaraan pertandingan nantinya, mengenai perihal keamanan tentu menjadi pertimbangan kuat bagi FIFA, terlebih mengingat adanya tragedi Bom Bali yang juga tidak dapat dilupakan.
Pertimbangan FIFA tentunya tidak hanya dari pernyataan Gubernur Bali, tentunya juga mengetahui kondisi situasi politik Indonesia menjelang Pemilu dan Pilpres 2024 yang sudah mulai tahun politik, juga adanya potensi kerawanan dari upaya penggunaan politik identitas di tahun politik ini.
Maka FIFA selaku organisasi sepakbola International harus menyelamatkan jalannya agenda pertandingan Piala Dunia U-20 tahun 2023. Dan ini menjadi pukulan berat bagi dunia sepakbola Indonesia. Karena jelas menjadi langkah berat ketika Indonesia dikemudian hari ingin menjadi tuan rumah pertandingan olah raga international, seperti Olimpiade, Piala Dunia dan sebagainya.
Jelas yang dirugikan dalam hal ini tentu tidak hanya anak-anak atlet Tim U-20 yang terkena dampak langsung. Namun juga banyak kerugian lainnya seperti peluang pencarian bakat, promosi budaya negara, sektor pariwisata akan ikut terdampak. Dan tentu kita berharap jangan sampai FIFA menambah keputusan seperti melakukan pelarangan (banned) terhadap sepakbola Indonesia. Dalam hal ini kita sungguh bersyukur Presiden Jokowi telah mendapat kepercayaan dalam oleh FIFA, dimana Presiden Jokowi mendapat pengecualian oleh Ketua FIFA Gianni Infantino yang biasanya FIFA menolak campurtangan pemerintah dalam hal dunia sepakbola.
Dengan demikian ini sungguh menjadi keprihatinan kita bersama bahwa stabilitas politik dan keamanan nasional sangat perlu dijaga bersama untuk masa depan Indonesia.
Dan juga menjadi tugas bagi seluruh partai politik dan tentunya bagi Partai Perindo untuk terus menerus berjuang mewujudkan persatuan nasional guna mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang sungguh bermartabat, berkeadilan sosial tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Untuk itu Partai Perindo mengajak seluruh masyarakat turut berpartisipasi sepenuhnya.
Penulis : Jeannie Latumahina*
Ketua Umum Relawan Perempuan dan Anak Partai Perindo
