Seide.id – Menyingung pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan , Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut ada yang setuju dan ada yang tidak. Namun hal tersebut tidak perlu lagi di pertentangkan.
Hal tersebut diungkap Presiden saat ia diminta memberi kata sambutan ketika meresmikan kantor DPP Nasdem di Nasdem Tower Jakarta, pada Selasa (22/2/2022).
r
Dalam sambutannya, Jokowi lalu mengaitkan pemindahan ibu kota baru dengan Nasdem yang juga memiliki kantor DPP baru di Nasdem Tower.
“Bung Surya (Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh) dan Partai Nasdem memiliki kantor baru. Saya juga ada, ibu kota baru,” kata Jokowi dalam acara yang dipantau secara virtual, 23/2/2022.
Kepala Negara kemudian menyebut bahwa pemindahan IKN merupakan sebuah transformasi dan perubahan besar terhadap bangsa.
Secara jujur dikatakan, dirinya menyadari bahwa pemindahan IKN merupakan sebuah gagasan besar yang tentunya akan menimbulkan pro dan kontra.
“Sebuah gagasan besar pasti ada pro dan kontra. Ada yang setuju, ada tidak setuju,” ujarnya.
Meski demikian, ditegaskan bahwa proses pemindahan IKN tetap akan diwujudkan sebab telah memiliki payung hukum yang disahkan oleh DPR.
“Dalam sistem politik kita, jelas bahwa UU-nya sudah disetujui oleh DPR dan disetujui oleh 8 fraksi dari 9 fraksi yang ada. Artinya, secara hukum politik sudah selesai,” imbuh Jokowi.
Berpegang payung hukum tersebut, Jokowi berharap, proses pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Nusantara, Kalimantan Timur, “Mestinya tidak perlu lagi dipertentangkan.”
Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi telah menandatangani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Aturan ini menjadi penanda terlaksananya pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU IKN, Ibu Kota Negara bernama Nusantara.
Berdasarkan Pasal 6 UU IKN, wilayah daratan Nusantara memiliki luas sekitar 256.142 hektare dan perairan laut seluas 68.189 hektare.
(ricke senduk)
Jokowi: Kepala Badan Otorita IKN Akan Dilantik Minggu Depan dari Non Parpol
