Saat Jam Kerja: Di Bogor Bidan Karaokean, di Jakarta Pegawai Dishub Nongkrong di Warung!

Seide id – Dalam sebulan ini ada dua berita mengagetkan terkait kinerja pegawai negeri (ASN).

Yang pertama adalah tentang pemecatan 8 orang Pegawai Dishub DKI, setelah mereka kedapatan sedang nongkrong di warung pada saat PPKM Darurat Jawa dan Bali diberlakukan. Atas perintah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mereka dipecat.

Yang kedua di Bogor. Sebuah video berdurasi 1 menit 43 detik menjadi viral, karena memperlihatkan suasana puskesmas yang sepi dan tertutup. Perekam video itu adalah seorang wanita hamil yang hendak melaporkan dirinya terserang Covid-19.

Pelantikan Pejabat Eselon II Kemdikbud dan Anggota LSF pada 30 Desember 2015. (Foto: Herman Wijaya)

Ketika seorang petugas membuka pintu, terdengar suara keras orang sedang karaokean di dalam. Waktu itu menunjukkan pukul 10.00 WIB. Belakangan diketahui yang sedang berkaraoke ketika itu adalah seorang bidan. Peristiwa itu terjadi di Puskesmas Situ Udik, Cibungbulang.

Bupati Bogor Ade Yasin yang mendengar peristiwa itu murka. Tetapi tidak diketahui apa tindakan yang dilakukanya sebagai pemimpin.  

Pada saat pandemi melanda negeri ini, pegawai pemerintah merupakan kelompok pekerja yang paling enak hidupnya. Mereka tidak terancam kehilangan pekerjaan; tidak perlu khawatir kehilangan penghasilan! Mau kerja bagus atau tidak, gaji tetap ada!

Di masa normal, sudah menjadi rahasia umum bahwa pegawai pemerintah termasuk golongan yang tidak mencurahkan seratus persen pengabdiannya untuk bekerja. Rata-rata pegawai pemerintah bekerja kurang dari 8 jam / hari. Itu pun masih banyak waktu yang digunakan untuk kegiatan di luar pekerjaan kantor.

Tahun 2017 Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengadakan telent pool (Hasil penilaian dan kompetensi).  talent pool  kepada ribuan PNS menunjukkan hasil kurang menggembirakan. Hasil talent pool secara umum menunjukkan bahwa PNS tidak mampu bekerja secara tim, minim inovasi, hingga minim motivasi.

Kepala pusat penilaian kompetensi ASN BKN, Purwanto, mengatakan, talent pool dilakukan di 396 instansi, yakni 26 provinsi, 295 kabupaten, dan 75 kota. Penilaiannya dilakukan oleh 76 penilai yang terdiri atas 61 pegawai BKN dan 17 dari instansi lain.

Hasil talent pool menunjukkan bahwa gelar akademik yang dimilik PNS belum menjamin kompetensi yang dimilikinya. Untuk itu, perlu evaluasi untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki PNS. Hal ini tentu berdampak pada kinerja yang tak maksimal.

Survey BKN menununjukkan, salah satu penyebab ASN malas karena memikirkan hutang.

“Dari hasil survei kita ternyata penyebab ASN ini malas bekerja karena utang. SK mereka digadaikan ke bank. Akhirnya tidak terbayar, dikejar debt collector (penagih utang) dan tidak masuk kerja. Kalau pun kerja malas-malasan,” ujar Kepala Kantor Wilayah Regional VII, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Palembang, Agus Setiadi.

Retnaningtyas, seorang penulis dalam artikelnya di platform online “Terminal Mojok” pada 9 Agustus 2020 mengatakan, ASN yang rajin itu bukan prestasi, tetapi bunuh diri. Menurutnya seorang ASN yang rajin justru akan terus-menerus diberi pekerjaan oleh bosnya. Entah karena dia memang rajin atau tak ada lagi orang di kantor yang mau bekerja.

Jika disebutkan ASN tidak bisa bekerjasama dalam tim di kantornya, tidak sepenuhnya benar. Di lingkungan ASN sudah terbiasa sebuah pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh satu – dua orang, selalu dikerjakan secara keroyokan. Apalagi bila pekerjaan itu yang disebut “kegiatan”.

Kegiatan adalah pekerjaan kantor dalam menjalankan program-program yang sudah disusun. Dalam setiap kegiatan itu, apakah rapat khusus, pembahasan program, mengadakan kegiatan di luar kantor, peninjauan dan lain sebagainya, akan ada honor khusus untuk ASN yang terlibat. Hal semacam inilah yang selalu ditunggu oleh ASN. Bila ada kegiatan, mereka berharap Namanya masuk dalam tim.  

Dalam acara Dengar Pendapat antara sebuah Kementerian dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, hampir tiga tahun lalu, yang hadir dari kementerian hampir mencapai jumlah 30 orang! Padahal yang melakukan dialog dengan anggota DPR dari Komite yang memanggil, hanya 1 orang (seorang Deputy Menteri) yang didampingi oleh 3 orang pejabat di bawahnya. Selebihnya dari 30 orang kementerian yang datang itu hanya duduk-duduk saja, bahkan ada yang merokok di luar!

Pihak kementerian sendiri senang bila ada stakeholder yang mengajukan program kegiatan sesuai dengan anggaran yang dimiliki. Sebab dengan adanya proposal yang diajukan stakeholder, bila sesuai dengan mata anggaran yang ada, akan mudah disetujui oleh pejabat yang bertanggungjawab  di kementerian.

Kegiatan itu bisa dijalankan oleh stakeholder dengan supervisi pihak pemerintah, atau dilakukan secara swakelola. Yang dimaksud dengan swakelola adalah semua kegiatan ditangani oleh birokrasi, dan stakeholder yang mengajukan proposal kegiatan akan menjadi bagian dari tim yang bekerja. Dulu, ketika Pusat Pengambangan (Pusbang) Film Kementerian Pendidikan dan Kebudayan  masih ada, praktek swakelola itu sering dilakukan.

 Aparatur Sipil Negeri (ASN) atau Pegawai Negeri, merupakan kelompok pegawai yang paling nikmat hidupnya di negeri ini. Pemerintah selalu memikirkan kenaikan gajinya, bahkan diberikan numerasi juga! Namun totalitas kerja mayoritas ASN sampai hari ini masih belum maksimal! hw

Avatar photo

About Herman Wijaya

Wartawan, Penulis, Fotografer, Videografer