Seide.id– Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menuntut Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dicopot, bukan karena tidak mengerti dampak keuangan akibat pandemi.
Permintaan agar Menteri BUMN Erick Thohir mencopot Dirut Nicke, salah satunya karena dianggap tidak ada itikad baik dari Nicke untuk membangun hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.
Serikat Pekerja Pertamina, Tuntut Dirut Nicke Dicopot Dan Ancam Mogok Kerja
Disebut, di samping itu manajemen juga tidak menjalankan isi PKB, yang salah satunya terkait dengan kesejahteraan karyawan.
Pemotongan Gaji
Menurut Kepala Bidang Media FSPPB Kapten Marcellus Hakeng Jayawibawa, sebetulnya pekerja memahami situasi perusahaan di tengah pandemi Covid-19.
Namun anehnya, pemangkasan gaji justru dilakukan ketika perusahaan membukukan kinerja positif.
“Kenyataannya, terang-terangan mendapat keuntungan luar biasa,” ujarnya.
Jika dilihat pada laman resmi Pertamina,
laba bersih sebesar US$183 juta atau setara Rp2,6 triliun pada semester 2021.
Sementara dengan laba yang berbanding terbalik dengan kerugian sebelumnya , manajemen berkoar-koar pada publik memuji kinerja yang luar biasa baiknya.
Hal ini membuat pekerja bertanya-tanya, lantas kenapa hak mereka malah dikurangi?
“Jika hak pekerja tidak bisa dipenuhi, hak dalam PKB tidak bisa dipenuhi karena covid-19, tidak apa-apa, ” ujar Hakeng.
Tuntut Keadilan
Namun pekerja juga menuntut agar keadilan diberlakukan pada jajaran direksi.
“Tapi, direksi juga harus mendapatkan perlakuan yang sama, ya kami tidak menuntut,” ungkapnya.
Ahok BTP Sudah Ingatkan Pemotongan Gaji Seharusnya Dari Level Atas
“Kenyataannya, direksi tetap mendapatkan hak dalam PKB secara utuh. Sementara, hak pekerja dikurangi dengan alasan pandemi covid-19. ” ujarnya.
“Tidak ada keadilan, seharusnya imbang, adil,” kata Hakeng lirih.
Menurut Hakeng, ironisnya, keputusan pemangkasan gaji dilakukan tiba-tiba.
Bahkan, surat diterbitkan tanpa berkomunikasi lebih dahulu dengan serikat pekerja. Alasannya, karena kebijakan bekerja dari rumah (work from home).
Padahal pekerja membutuhkan tambahan biaya untuk membeli kuota internet agar bisa bekerja di rumah.
“Hal itu seharusnya menjadi concern, bukannya malah dikurangi,” tutur Hakeng.
Apalagi pemangkasan gaji dilakukan setelah dua tahun tidak ada kenaikan gaji.
Meski demikian, Hakeng menampik bahwa pemangkasan gaji jadi alasan utama pekerja akan melakukan mogok kerja.
Masih ada alasan lainnya menyangkut komunikasi searah direksi kepada pekerja.
“Banyak turunan PKB yang dilanggar. Lebih dari 10,” tegasnya.
(ricke senduk)
