Seide.id– Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Sodetan Ciliwung Jakarta Timur pada Senin, 31 Juli 2023.
Proyek pembangunan Sodetan Ciliwung merupakan bagian dari program pengendalian banjir di DKI Jakarta. Awalnya proyek ini dikerjakan 11 tahun lalu, kemudian mangkrak di era Gubernur Anies Baswedan.
Dengan selesainya pembangunan sodetan, warga di area terimbas dan area lainnya bisa bernapas lega karena terbebas banjir.
“Ini bisa menyelesaikan paling tidak 6 Kelurahan enggak banjir lagi,” jelas Jokowi, (31/7/2023)
Jokowi pun mengingatkan, untuk membuat DKI -Jakarta terbebas dari banjir masih diperlukan langkah lainnya. Ini tidak sebatas hanya menangani satu sungai saja.
“Karena kita di Jakarta tidak hanya mengurusi yang namanya Sungai Ciliwung saja, ada 12 Sungai yang lain yang juga perlu ditangani secara baik,” beber Jokowi.
“Belum kita ngurusi yang namanya banjir rob yang naik ke daratan DKI Jakarta,” imbuhnya.
Presiden menekankan penanganan banjir di Jakarta harus dilakukan secara menyeluruh.
“Sekali lagi penanganan banjir Jakarta ini harus dilakukan dari hulu sampai Hilir secara komprehensif,” tukas Jokowi yang pada peresmian didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Pjs Gubernur DKI-Jakarta Heru Budi
Sekilas Perjalanan Sodetan Ciliwung
Proyek Sodetan Ciliwung telah mulai dikerjakan pada 2013. Saat itu Jokowi tercatat sebagai Gubernur DKI- Jakarta dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Wagub.
Pemprov DKI-Jakarta dalam hal ini bertindak sebagai fasilitator pembebasan lahan dari proyek yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR.
Pada 18 Februari 2015, didampingi oleh Gubernur Ahok dan Menteri PUPR Basuki, Presiden Jokowi pun meninjau langsung pengerjaan Sodetan Ciliwung.
Selama meninjau proyek sodetan sepanjang 1.217 meter tersebut, senyum Jokowi tampak selalu mengembang. Sesekali Presiden terlihat manggut-mangut.
Jokowi meminta proyek pembangunan sodetan ini bisa selesai pada Oktober 2015. Harapannya pada musim penghujan 2015 sudah bisa digunakan untuk mengalirkan aliran Kali Ciliwung ke KBT.
“Karena sebelum hujan datang ini harus selesai. Dan saat hujan berikut(nya) ini sudah dapat dioperasikan. Sehingga dapat mengurangi volume air yang di Ciliwung untuk di larikan ke Kanal Banjir Timur. Ini yang pertama,” katanya, (18/2/2015)
Langkah selanjutnya, Pemprov DKI harus membebaskan lahan seluas 1,35 hektar yang dihuni warga Bidara Cina.
Awal Maret, atau dua pekan setelah Jokowi meninjau proyek Sodetan, Camat Jatinegara Sofyan Taher pun melakukan sosialisasi kepada warga Bidara Cina. Warga menyimak, khususnya soal ganti untung yang akan diterima.
Digugat Warga
Meski sudah disosialisasikan sebagian warga menolak relokasi dengan mengajukan tuntutan sebesar 5 kali lipat dari semestinya. Rp 25 juta/ meter untuk tanah dan Rp 3 juta/ meter untuk bangunan di atasnya.
“Apa pun itu permintaan warga, tentu akan kita tampung yang nanti akan dibahas kembali di atas. Seperti permintaan ganti rugi 5 kali NJOP ya itu tidak apa-apa toh ini masukan,” kata Sofyan.
Diduga, warga punya alasan khusus atas penolakannya. “Mereka sepertinya tak punya sertifikat resmi kepemilikan tanah sehingga ngotot tak mau digusur,” ungkap Syofian.
Sugiyanto, 43 , mengakui tidak punya sertifikat atas tanah yang dibeli pada tahun 1980. “Waktu itu belinya masih murah,” kata warga RT 08 RW 04 Kelurahan Bidara Cina ini. Mengutip Tempo, (9 /2/2015), meski tak punya sertifikat tanah, dia bersikeras menuntut harga selangit untuk tanah dan bangunannya .”Paling tidak 10 kali lipat dari Nilai Jual Objek Pajak yang sekitar Rp 2,7 juta per meter persegi,” ujarnya.
Begitu juga Rosmaningsih. Warga RT 10 RW 04 ini mengaku tanahnya awalnya ditempati oleh orangtuanya. Saat ditanya jika pemerintah menagih bukti kepemilikan tanah untuk ganti untung, ia tidak bisa menjawab. “Tak ada yang bisa saya tunjukkan,” ujarnya.
Penolakan kemudian dilakukan warga lewat gugatan yang di antaranya menolak pembebasan serta mengajukan nilai tuntutan seperti disebut di atas. Gugatan ini dikabulkan oleh PTUN dan PN.
Namun demi kepentingan umum Ahok menegaskan pihaknya bisa tetap membongkar lahan yang terkena proyek sodetan. Kali ini, Ahok akan menggunakan Undang-undang Pengadaan Tanah.
Dalam UU diatur bahwa lahan warga bisa dibongkar asalkan demi kepentingan negara. Ada pun sodetan Sungai Ciliwung ini merupakan proyek Pemerintah Pusat meski pembebasan lahannya menjadi kewenangan Pemprov DKI.
“Kita ada konsep UU Pengadaan Tanah, kalau ada kepentingan negara dan kepentingan umum yang tidak bisa dipindahkan, maka kami akan menggunakan harga pasar tanah tersebut,” jelas Ahok (29/4/2016).
Gubernur Ahok menjelaskan, seharusnya warga Bidara Cina bersedia direlokasi karena tanah yang mereka duduki milik negara. “Kamu ngotot atas sesuatu yang bukan hak kamu ,” ujar Ahok.
Urusan gugatan warga yang membatalkan SK Gubernur DKI Nomor 2779/2015, membuat Ahok mengajukan kasasi atas gugatan 27 April 2016.
Pergantian Gubernur
Namun di tengah pengajuan kasasi Ahok, pada Oktober 2017 terjadi pergantian Gubernur dengan Anies Baswedan sebagai pemimpin kota.
Anies kemudian mencabut kasasi yang diajukan Ahok pada 2016. Warga gembira, Anies telah mewujudkan janjinya semasa kampanye dengan mencabut kasasi Ahok. Lahan tidak lagi merupakan sengketa dan tetap menjadi milik warga meski tanpa akta resmi.
Selanjutnya warga menunggu pembebasan dan janji Anies yang akan melakukan appraisal ulang agar warga bisa segera menerima pembayaran.
Nanun hingga masa jabatan Anies berakhir pada 2022, realisasi tak kunjung diwujudkan. Tidak ada rupiah yang diterima warga padahal sebelumnya warga telah menolak penawaran Ahok berupa rumah susun lengkap dengan fasilitasnya serta penggantian rugi lainnya.
Mangkrak,tidak diapa-apain
Proyek sodetan yang tidak disentuh Anies selama masa jabatannya, kemudian diteruskan oleh Heru Budi, disesalkan Menteri PUPR Basuki sehingga mandek enam tahun.
“Kalau itu konsisten dilakukan dari dulu pasti sudah berkurang (banjirnya) yang masalahnya kan tadi Pak Presiden bilang enam tahun nggak diapa-apain, normalisasi nggak diapa-apain, sodetan nggak diapa-apain,” ujar Basuki (24/1/2023).
Kini, masalah telah dibereskan.
Jokowi bersyukur. Akhirnya proyek pengendalian banjir yang pekerjaannya telah dimulai 11 tahun lalu yang kemudian mangkrak, selesai juga.
“Urusan sodetan Ciliwung udah bertahun-tahun udah hampir 11 tahun. Dan hari ini Alhamdulillah selesai,” ujar Presiden Jokowi saat peresmian Sodetan Ciliwung.
(ricke senduk)
Presiden Joko Widodo Puji Kinerja Heru Budi
Melongok Kali Mampang Era Ahok dan Kekalahan Anies Melawan Warga
Tok, Anies Kalah Digugat Warga dan Harus Mengeruk Kali Mampang Hingga Tuntas
Anies Naik Banding Soal Keruk Kali. Kini Posisi Warga Jadi Terbanding
Ahok, Penggusuran dan Janji Politik Anies
Ahok dan Anies Sama-sama Bikin Aplikasi dan Meminta Warga Mengunduh
Ahok Bangun Simpang Susun Semanggi, Anies Bangun Tugu Sepatu Disebut Proyek Tidak Berguna
Tugu Sepatu Kebanggaan Pemprov DKI Sebagai Ikon Jakarta, Hilang
Ahok dan Anies Sama-sama Bikin Aplikasi dan Meminta Warga Mengunduh
