Seide.id – Pertemuan Presiden Jokowi pada tanggal 28 September dengan dihadiri oleh seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Bupati, Walikota, Pangdam dan Kapolda, Kajati serta Direksi BUMN. Sudah sering disampaikan dan akan terus disampaikan berulang-ulang mengingatkan, bahwa dunia saat ini sedang penuh ketidak pastian, atau dalam bahasa lain kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja, sulit dikalkulasi dan dihitung akan kemana arah bergeraknya. Yang diperlukan adalah sense krisis. Krisis Pangan, terdapat 345 juta di 82 negara menderita kekurangan pangan akut. dan 19.700 orang meninggal setiap hari karena kelaparan.
Perlu disampaikan pada bulan Agustus lalu bahwa Indonesia sudah swasembada beras sejak 2019, serta dinilai memiliki sistem ketahanan pangan yang baik oleh International Rice Research Institute bersama WHO.
Bagaimana juga kondisi dunia masih berada dengan situasi penuh ketidak pastian, dengan ancaman krisis pangan dan krisis energi, Indonesia baru saja menaikkan harga BBM yang menimbulkan aksi protes namun perlulah dilihat jika dibandingkan dengan kenaikan harga BBM negara lain bahkan tertinggi mencapai 32 ribu/liter, demikian juga harga gas ada yang naik hingga 500%. Maka patutlah disyukuri namun harus tetap dihadapi dengan semangat juang tanpa henti dengan terus bekerja bersama.
Krisis finansial, negara Inggris baru saja mengajukan APBN yang kemudian dilihat oleh pasar dan ditanggapi dengan perubahan nilai tukar pada mata uang disemua negara termasuk Indonesia menjadi goncang melemah terdepresiasi. Hal demikian sungguh menjadi perhatian oleh kita semua untuk berhati-hati dalam membuat keputusan dan perencanaan.
Setiap hari kita disuguhkan berita oleh semua media termasuk media sosial, media online dan cetak bagaimana seluruhnya mengalami resesi, jika tahun ini sungguh situasi sulit tidak menentu dan tahun depan situasinya sungguh gelap, tidak ada satupun yang dapat memprediksi dan dikalkulasi kondisi sebesar apa badai yang akan berlangsung.
Terlebih lagi diperparah dengan situasi perang di Ukraina dan Rusia yang tidak tahu kapan akan selesainya. Referendum yang dilakukan di empat wilayah yaitu Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson menjadi bagian dibawah kontrol Rusia makin makin merumitkan lagi kapan akan selesai dan imbasnya kepada ekonomi global akan seperti apa.
Dan yang utama dari keseluruhannya situasi dari semua negara adalah ancaman Inflasi, bahkan ada yang mencapai hiper inflasi diatas 80% di lima negara, maka perlu digaris bawahi dan kontrolnya sedemikian sulit terlebih tentu dibarengi akan terjadi stagflasi, yaitu pelambatan ekonomi menjadi stagnan atau tidak bergerak samasekali. Akibat kenaikan harga barang dan jasa.
Maka dalam menghadapi situasi yang sedemikian ini, sungguh diperlukan sikap menjaga persatuan, kekompakan satu irama dari Pusat, Provinsi, Kabupaten kota, lembaga-lembaga sampai seluruh masyarakat terbawah. Karena inilah kekuatan Indonesia dalam menghadapi segala ancaman, sebagaimana telah kita semua lakukan dalam menghadapi pandemi virus Covid. Dalam satu irama untuk menang.
Kalau gerakan demikian dapat kita lakukan terus bersama-sama, maka urusan bahaya Inflasi harus dihadapi bersama-sama.
Bila pada umumnya negara lain menekan inflasi dengan cara bank sentral menaikkan suku bunga perbankan, sehingga uang beredar di masyarakat berkurang, di Indonesia mengendalikan inflasi dengan menerapkan kontrol terhadap harga kebutuhan pangan dengan harapan dapat mengurangi uang yang beredar. Namun hal demikian tentu juga dapat menimbulkan inflasi dari pangan, bahan bahan makanan yang menjadi kontributor terbesar inflasi di Indonesia.
Menjadi perhatian pemerintah dalam pengendalian harga-harga kebutuhan pokok semisal, telur, daging ayam, cabe, tomat, hingga mie instan. Maka dengan demikian pemerintah mengajak seluruh masyarakat berperan dalam mencukupi supplay ketersediaan kebutuhan makanan setiap terjadi kenaikan harga, dengan meningkatkan produksi bahan pangan.
Demikian juga distribusi bahan makanan perlu mendapat perhatian sehingga pasokan bahan pangan yang naik, dapat selalu tersedia sehingga tidak terjadi kenaikan harga. Sedangkan pemerintah daerah dalam hal ini menggunakan dana APBD untuk menutupi biaya transportasi belanja kebutuhan pangan dari daerah atau provinsi, atau daerah lain yang memiliki produksi lebih murah, selama terjadi kenaikan harga di wilayahnya. Dengan demikian stabilitas harga kebutuhan bahan pangan dapat terjaga.
Kebijakan mengkontrol inflasi akibat pangan dengan cara demikian tentu dilakukan seluruh aparat pemerintah daerah untuk semua bekerja secara detail dalam mengkontrol setiap harga kebutuhan pangan yang mengalami kenaikan. Menutupi biaya transportasi dari sentra produksi yang jauh oleh pemprov daerah, masih lebih menguntungkan dalam menstabilkan harga-harga kebutuhan pangan.
Presiden Jokowi meyakini bahwa dengan cara meningkatkan produksi, transportasi pangan melalui dana APBD dilakukan dengan benar secara bersama-sama, maka tingkat inflasi di Indonesia akan dapat selalu terjaga lebih baik disamping melalui kebijakan menaikkan suku bunga oleh bank sentral. Untuk pemerintah daerah untuk tidak ragu-ragu dalam menggunakan APBD untuk belanja tidak terduga akibat kenaikan harga kebutuhan bahan makanan, oleh karena sudah ada peraturan perlindungan dari Kementrian Keuangan, Kementrian Dalam Negeri Kejaksaan Agung dan KPK untuk menghadapi Inflasi akibat Pangan.
Selanjutnya disamping mengkontrol Inflasi akibat kenaikan harga pangan, peningkatan penggunaan produksi barang buatan dalam negeri perlu terus ditingkatkan yang sekarang ini telah berada pada level 49% pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Peningkatan program untuk cinta produksi Dalam Negeri akan memberikan kontribusi positif dalam penggunaan APBN untuk keperluan import barang.
Diperlukan peningkatan produksi oleh UMKM, Koperasi, Industri Lokal sehingga menaikkan pemenuhan kebutuhan barang melalui e-Katalog, yang tentu akan mengurangi ketergantungan terhadap barang impor oleh Kementrian-Kementrian, dan Pemerintah Daerah, BUMN. Nilai serapan kebutuhan dalam negeri akan dapat meningkat.
Selain hal-hal diatas dalam melakukan kontrol kuat terhadap ancaman inflasi, perlu juga meningkatkan sektor pariwisata dalam negeri sehingga dapat mengurangi keluarnya devisa Indonesia.
Untuk semua ini tentu diperlukan bukti kerja konkrit, kerja bersama dari pusat hingga daerah serta peran seluruh komponen masyarakat melakukan kerja serentak menghadapi ancaman Inflasi dan Stagflasi dimulai dari sekarang sebagaimana kita lakukan dalam secara bersama menghadapi pandemi virus Covid.
Dan dalam hal ini tentu saja Partai Perindo selalu berperan aktif mengajak seluruh masyarakat berkontribusi menghadapi ancaman dan terus membangun Indonesia. Mari bersama kita hadapi masa-masa sulit dan menciptakan harapan dan cahaya untuk masa depan yang baik bagi nusa dan bangsa Indonesia.
Penulis: Jeannie Latumahina
Ketua Relawan Perempuan dan Anak Perindo
