Seide.id -Masyarakat Indonesia dilanda keresahan dengan rencana pemotongan gaji untuk mendanai program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Kebijakan ini menuai kritik dan penolakan dari berbagai pihak, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta. Bagi pekerja swasta, terutama mereka yang berpenghasilan pas-pasan, pemotongan gaji dikhawatirkan memperberat beban keuangan keluarga. Di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil, tambahan potongan ini dikhawatirkan akan mengurangi daya beli dan mengganggu pemenuhan kebutuhan pokok.
Skema pembagian iuran antara pekerja dan pengusaha yang masih belum jelas menambah kekhawatiran. Ketidakjelasan ini tentu sja menimbulkan spekulasi bahwa beban akan lebih banyak ditanggung oleh pekerja. Tentunya pemotongan gaji untuk Tapera dikhawatirkan akan semakin mengurangi daya beli, terlebih skema program ini belum sepenuhnya jelas. Sehingga tentu akan berdampak pada kesejahteraan mereka dan keluarga.
Bahkan sekarang ini saja banyak didapati SK Gaji ASN menjadi agunan pinjaman. Hal sama sebenarnya juga dialami oleh pekerja swasta yang dimasa sekarang ini masih terkendala pengupahan serta ada tumpang tndih dengan program BPJS.
Maka efektivitas dan transparansi Tapera menjadi poin utama penolakan masyarakat. Masyarakat meragukan apakah program ini benar-benar dapat membantu mereka memiliki rumah. Harga properti yang terus melambung dan akses pembiayaan yang rumit menjadi faktor utama keraguan tersebut.
Kemudian juga adanya trauma masyarakat terhadap kasus korupsi di lembaga keuangan publik pun turut mewarnai penolakan terhadap Tapera. Dan kisah-kisah sulitnya pencairan dana Tapera. Kekhawatiran masyarakat adalah dana yang terkumpul dari potongan gaji nantinya juga akan disalahgunakan.
Kurangnya keterbukaan dan sosialisasi yang memadai dari pemerintah memperburuk situasi. Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait besaran iuran dan skema pengelolaan dana. Minimnya informasi ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan terhadap program Tapera. Masyarakat ingin mengetahui dengan jelas bagaimana dana mereka akan dikelola dan digunakan.
Penting untuk dicatat bahwa penolakan ini bukan berarti masyarakat menentang program kepemilikan rumah. Masyarakat justru menginginkan program yang efektif, efisien, dan terbebas dari korupsi. Untuk itu, desakan agar pemerintah menunda implementasi Tapera dan melakukan perbaikan skema program menguat. Transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pembagian iuran menjadi poin krusial yang perlu dibenahi.
Pemerintah perlu membuka ruang dialog dengan para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, untuk membangun kepercayaan publik. Sosialisasi yang komprehensif dan edukasi terkait pengelolaan dana Tapera juga menjadi hal yang esensial.
Mendengarkan suara rakyat dan melakukan perbaikan menyeluruh menjadi kunci agar program Tapera dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya, yaitu membantu masyarakat Indonesia memiliki rumah yang layak. Kepercayaan publik harus menjadi prioritas utama pemerintah. Jika kepercayaan ini dibangun, maka program Tapera dapat diterima dan dijalankan secara efektif.
Apa yang sebaiknya dilakukan Pemerintah.
Tunda Implementasi dan Lakukan Kajian Ulang: Pemerintah perlu menunda implementasi Tapera dan melakukan kajian ulang secara menyeluruh. Kajian ini harus melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, pakar ekonomi, perwakilan masyarakat, dan organisasi buruh.
Perjelas Skema dan Dampak Keuangan: Skema pembagian iuran dan dampak keuangan bagi masyarakat perlu diperjelas dan dikaji ulang. Pastikan program ini tidak menambah beban dan memberatkan masyarakat, terutama bagi pekerja swasta dan ASN.
Pemerintah perlu menunjukkan bukti konkret dan data yang valid terkait efektivitas program Tapera dalam membantu masyarakat memiliki rumah. Terapkan transparansi pengelolaan dana dan berikan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
Libatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan berikan ruang dialog untuk menampung aspirasi dan kekhawatiran mereka. Sehingga dengan demikian Pemerintah dapat membangun kepercayaan publik yaitu menunjukkan komitmen yang jelas dan nyata mewujudkan program Tapera yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Mari kita lihat langkah apa yang akan diambil pemerintah selanjutnya. Akankah pemerintah mendengarkan keresahan masyarakat dan memperbaiki program Tapera? Ke depannya, program Tapera ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya kepemilikan rumah bagi masyarakat Indonesia.
Penulis: Jeannie Latumahina
Ketua Umum Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo
Menimbang Food Estate Solusi Atau Ancaman untuk Ketahanan Pangan Nasional
