Sejumlah nama petinggi negeri dikaitkan dengan PT GSI yang memiliki unit usaha Lab yang menjual segala jenis tes Covid-19. Mencari duit di tengah penderitaan masyarkat. Miris.
Oleh SYAH SABUR
BELAKANGAN ini lagi ramai soal kisruh tes PCR alias Polymerase Chain Reaction. Mulai tarifnya yang semula sekitar Rp2,5 juta, turun jadi sekitar Rp1 juta, terus jadi Rp500 ribuan, Rp300 ribuan hingga dikoreksi jadi Rp 275 ribu. Tentu ada banyak alasan soal mengapa tarifnya berkali-kali mengalami pergantian. Dari mulai alasan yang masuk akal hingga alasan yang akal-akalan.
Sempat juga ada gonta-ganti kebijakan tentang syarat PCR untuk penumpang pesawat terbang ini. Setelah muncul desakan dari berbagai pihak, pemerintah kini memutuskan tes PCR tak lagi menjadi syarat terbang di Jawa-Bali. Gonta-ganti kebijakan tes PCR itu hanya dalam hitungan hari.
Pemerintah awalnya memberlakukan wajib tes PCR dengan alasan perlunya screening test yang lebih akurat karena tidak ada lagi seat distancing di dalam pesawat.
Di luar soal tarif dan gonta-ganti kebijakan PCR, ada yang lebih seru, yaitu dugaan keterlibatan birokrat, khususnya yang tugasnya berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19 dalam urusan soal PCR.
Berbagai media menyebut nama Luhut Binsar Panjaitan, Erick Thohir dan Budi Gunadi Sadikin yang terlibat sengkarut PCR ini. Luhut selama ini dikenal sebagai pengusaha, seperti halnya Erick Thohir. Sedangkan Budi, sebelum jadi Menteri Kesehatan, pernah duduk di kursi Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara. Tentu masih ada sejumlah nama lain yang disebut media berada di balik pengadaan seperangkat tes PCR tersebut.
Menteri dan PTGSI
Nah konon, para menteri tersebut ternyata terafiliasi (ada kaitannya) dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia (PT GSI). PT GSI ternyata memiliki unit usaha GSI Lab yang menjual segala jenis tes Covid-19: PCR Swab Sameday (275 ribu), Swab Antigen (95 ribu), PCR Kumur (495 ribu), S-RBD Quantitative Antibody (249 ribu).
Lalu siapa pemegang saham PT GSI? Ini katanya:
- Yayasan Indika Untuk Indonesia (932 lembar)
- Yayasan Adaro Bangun Negeri (485 lembar)
- Yayasan Northstar Bhakti Persada (242 lembar)
- PT Anarya Kreasi Nusantara (242 lembar)
- PT Modal Ventura YCAB (242 lembar)
- PT Perdana Multi Kasih (242 lembar)
- PT Toba Bumi Energi (242 lembar)
- PT Toba Sejahtra (242 lembar)
- PT Kartika Bina Medikatama (100 lembar).
Juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, meluruskan isu soal dugaan Luhut berbisnis tes PCR sejak awal pandemi. Dia berkata Luhut hanya mendorong pihak swasta yang hendak membantu penanganan pandemi. “Tidak ada maksud bisnis dalam partisipasi Toba Sejahtra di GSI, apalagi Pak Luhut sendiri selama ini juga selalu menyuarakan agar harga tes PCR ini bisa terus diturunkan sehingga menjadi semakin terjangkau buat masyarakat,” kata Jodi seperti dikutip dari CNNIndonesia.com, Senin (1/11).
Jodi menjelaskan ada sejumlah pengusaha yang berniat membantu penanganan pandemi pada awal 2020. Para pengusaha tersebut mengajak Luhut mendirikan PT GSI yang berfokus melayani tes COVID-19. Jodi menyampaikan PT GSI tidak pernah membagikan deviden, termasuk untuk Luhut. Keuntungan digunakan untuk menggelar tes COVID-19 gratis secara massal.
Selanjutnya, Kok tega?
