Saya punya dua teman ganteng yang jadi wakil rakyat. Tapi baru satu yang responsip menghadapi dinamika masyarakat. Saya sebut saja H. Mohammad Farhan. Pesinetron, aktor film, presenter dan host teve ini langsung gesit ke lapangan begitu merebak isu pungli di TPU Cikadut, Bandung. Ya, begitulah seharusnya wakil rakyat : sigap. Nggak cuma pamer pencitraan.
Sementara itu di ganteng lainnya, aktor sutradara dan wakil rakyat yang pernah jadi Wakil Gubernur Jabar tak ada kabar di instagramnya. Diem bae. Padahal biasanya rame. Padahal ada kasus serius di wilayahnya.
Ada juga aktor dan sutradara serial teve hit dakwah, Para Pencari Tuhan, tak kalah ganteng pada zamannya – belum ada pernyataannya.
Keramaian itu terkait pungli yang menimpa warga non muslim yang konon dipalak petugas hingga Rp.4 juta agar bisa memakamkan keluarganya. Alasannya “pemakaman jenazah non muslim tidak ditanggung pemerintah”. Hebohlah warga se-Nusantara.
Pernyataan itu bernuansa SARA, diskriminatif. Mencederai semangat kerukunan bangsa. Jenasah non muslim tidak ditanggung pemerintah? Waduh!
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kalang kabut langsung menyatakan pecat pelaku petugas TPU. Kang Emil juga minta kepolisian mengusut. Sedangkan M. Farhan turun ke lapangan. Ya, turun ke lapangan. Tidak cuma duduk di ruang komisi gedung DPR RI dan cari cari komisi dan obyekan seperti anggota dewan lain.
M. Farhan, 51, mengaku sudah melakukan pengecekan ke TPU Cikadut dan memantau pekerjaan mereka. “Menyinggung perasaan dan sangat menyakitkan, ” kata wakil rakyat kelahiran Bogor 25 Februari 1970 ini. “Harus diusut tuntas agar tidak terulang lagi, ” tegasnya lewat pernyataan audio di intagramnya.
Hasil sidak lapangan mengungkapkan latar belakang pemalakan petugas TPU itu : gaji telat, pengawasan instansi minim.
Muhammad Farhan, anggota DPR RI Komisi I langsung menuding biang kasus pungli akibat kelalalain Dinas Tata Ruang (Distaru) yang tidak bisa mengelola sumber daya manusia di TPU Cikadut.
“Ada sebab akibat, ” kata Kang Farhan. Sebabnya, pembayaran gaji para tukang pikul maupun pegawai yang selalu telat. Akibatnya, petugas di TPU Cikadut menerima pungli.
Karena itu, politisi dari Partai Nasden (Nasional Demokrat) ini, meminta Wali Kota dan Ketua Harian Satgas COVID-19 untuk mengganti Kepala Distaru yang membawahi pengelolaan TPU Cikadut mundur, ” karena gagal menjalankan tugas pengelolaan lahan pemakaman di TPU Cikadut gagal mengawasi hingga terjadi pungli,” ujar Muhammad Farhan saat dihubungi awak media pada Minggu (11/7/2021).
“Dukungan fasilitas APD dan masker sangat kurang, bisa di bilang kurang. Apalagi musim hujan karena fasilitas kurang dari 53 penggali kubur, terpapar 11 orang,” katanya.
Farhan menambahkan, kesejahteraan yang kurang diperhatikan jadi pemicu kegiatan pungli berani dilakukan.
“Pungli terjadi karena tidak ada pengawasan yang ketat dari aparat pemkot Bandung yang bertugas di TPU Cikadut,” ujar anggota DPR RI nomor 364 dari daerah pemilihan Jabar 1 ini. Mantan penyiar radio Hardrock FM ini mengaku sudah bertemu dengan salah satu petugas pemakaman jenazah Covid-19 dan diketahui banyak hal.
“Mereka masih mempertanyakan gaji mereka, ingin UMR. Hal ini menunjukan bahwa Satgas COVID-19 Kota Bandung tidak melakukan distribusi APD dan peralatan memadai kepada petugas di lapangan dan tidak memperhatikan kesejahteraan mereka,” tambahnya.
Farhan meminta aparat kepolisian dan kejaksaan mengusut tuntas aliran pungli dari para buruh ke aparat Pemkot Bandung.
“Karena tidak mungkin para buruh di lapangan berani melakukan pungli jika memang pejabat pemkot di TPU Cikadut melakukan pengawasan dan pembinaan dengan benar,” katanya.
Sejauh ini belum ada tanggapan dari Walikota Bandung yang tak lain politisi PKS itu.
KOORDINATOR Tim Pikul Jenazah Covid-19, Fajar Ifana, menerangkan, jenazah yang datang pada 6 Juli, termasuk jenazah keluarga Yunita Tambunan, saat itu, sebanyak 35 orang.
“Saat itu, kondisi di TPU Cikadut jenazah Covid-19 yang dikirim untuk dimakamkan sampai 36 orang. Alat berat untuk menggali makam adanya hanya di pemakaman khusus Covid-19 yang muslim, di non muslim tidak ada alat berat sehingga harus digali manual,” ucap Fajar Ifana, dihubungi wartawan Tribunews via ponselnya, Minggu (11/6/2021).
Fajar menyebut, pemakaman pada jenazah Covid-19 keluarga Yunita Tambunan terjadi pada 7 Juli dini hari di pemakaman khusus Covid-19 non muslim di TPU Cikadut. Jenazah sudah ada di TPU Cikadut sejak 6 Juli malam hari.
Di sisi lain, pada malam dini hari itu, tidak ada satupun petugas gali dari UPT TPU Cikadut berada di pemakaman non muslim. Yang ada hanya warga luar yang biasa membantu.
“Saat itu di lokasi pemakaman non muslim tidak ada tukang gali dari UPT TPU Cikadut karena banyak yang sakit. Yang ada dari kami tim pikul yang piket malam 7 orang dan dari warga luar. Akhirnya makam digali oleh warga luar,” kata Fajar.
Biaya RP 2,8 juta yang dikeluarkan Yunita Tambunan itu, untuk membiayai penggalian makam di pemakaman Covid-19 non muslim karena tidak adanya petugas gali resmi dari pemerintah.
“Uang yang dibayarkan itu untuk mereka yang menggali, beli padung dan uang makan semuanya sebanyak 23 orang. Kalau ada pertanyaan kenapa memakamkan banyak orang, ya karena sebelumnya jenazah yang dikirim untuk dimakamkan sangat banyak,” kata Fajar.
Dia mengaku sudah berkoordinasi dengan Yunita Tambunan soal uang Rp 2,8 juta tersebut termasuk menjelaskan kronologinya. Dia membantah soal pemakaman di non muslim tidak gratis.
“Sudah saya jelaskan dan sudah kami kembalikan uangnya. Sama sekali enggak ada diskriminasi, ada salah paham. Yang pasti, di pemakaman khusus Covid-19 non muslim saat itu tidak ada backhoe dan tidak ada petugas gali,” ucap Fajar.
SEMENTARA itu, Kepala Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Bandung, Bambang Suhari menegaskan oknum petugas lapangan di TPU Cikadut yang diduga lakukan pungli adalah tenaga pikul peti jenazah Covid-19 tambahan.
Kepala Distaru Bambang Suhari mengatakan, petugas tersebut direkrut sejak Februari 2021 untuk jadi pegawai harian lepas, membantu proses pemikulan jenazah.
“Oknum itu bernama Redi dan bukan staf UPT TPU Cikadut. Tapi, yang bersangkutan petugas pemikul yang kami angkat menjadi PHL pemikul jenazah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di TPU Cikadut,” kata Bambang Suhari, Minggu (11/7/2021).
Ia mengatakan, PHL tukang pikul jenazah Covid-19 itu digaji menggunakan dana dari APBD Kota Bandung. Mereka mendapat gaji sesuai UMK dan dia mengklaim tak pernah telat membayarkan upah mereka.
Dia juga menegaskan TPU Cikadut yang diperuntukkan bagi jenazah covid tak membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.
“Kami tegaskan seluruh layanan pemakaman jenazah Covid-19 di TPU Cikadut gratis. Sebab, upah mereka sudah dibayar Pemkot Bandung. Kami juga sudah tugaskan UPT TPU Cikadut untuk datangkan bantuan petugas tambahan dari TPU lainnya untuk mengisi kekosongan apabila ada tenaga pemikul yang tak bertugas,” ucapnya seraya menyebut tenaga tambahan dari TPU Nagrog dan TPU Cikutra.
Saling lempar pernyataan dan tanggung jawab terjadi di antara pelaku pungli dan Dinas Tata Ruang Kota Bandung . Sedangkan dari walikota wilayah itu belum ada kabarnya.
Dan tetap juga belum ada jawaban mengapa ada pernyataan petugas TPU, “pemakaman jenazah non muslim tidak ditanggung pemerintah”
Kini akibat pemecatan rekannya petugas TPU mogok. Beberapa keluarga yang hendak memakamkan jenazahnya di pemakaman khusus Covid-19 TPU Cikadut sempat kesulitan mengangkut jenazah ke liang lahat karena sejumlah tukang pikul jenazah sedang mogok kerja.
Yang jadi korban tetap saja masyarakat dan petugas lapangan. Birokrat cuma sibuk membantah bantah saja.
Untung ada si ganteng Farhan yang turun ke lapangan. Hal ikhwal duduk soalnya jelas.
Saya tinggal nunggu pernyataan si ganteng yang lain. Apa respon dan aksinya – sebagai wakil rakyat dalam kasus ini ***
