Oleh MAS SOEGENG
Mulai Senin hari ini, pemerintah membuka vaksinasi berbayar. Layanan ini dilakukan di beberapa tempat oleh Kimia Farma, dengan sebutan Vaksin Gotong Royong.
Vaksin mandiri ini ditujukan bagi perusahaan-perusahaan agar mengajak karyawannya ikut berpartisipasi mempercepat vaksinasi. Harapan pemerintah, akan mempercepat terbentuknya herd immunity atau kelompok imunitas, sehingga mampu mencegah virus, dan semakin banyak manusia Indonesia kebal terhadap viruscorona. Ini tujuan utama pemerintah.
Untuk melakukan vaksinasi Gotong royong, dikenakan beaya Rp 321,660 per dosisi atau Rp 879,140 untuk dua kali vaksin. Sudah termasuk beaya vaksin untuk tenaga kesehatan dan keuntungan perusahaan.
Vaksin Gotong Royong yang boleh dijual adalah vaksin merk Sinoparm. Sedang yang digratiskan oleh pemerintah kepada rakyat adalah Sinovac, AstraZeneca, Pfizer dan Novavax. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021.
Vaksin Hibah dan Gotong Royong
Jika ada merk vaksin bantuan dari negara lain, itu akan diberi tanda khusus yang mudah dikenali sebagai pembeda dengan vaksin Gotong royong. Sebab kemungkinan ada beberapa negara yang akan memberi hibah vaksin dari merek Moderna, Cansino dan Sinoparm.
Namun upaya pemerintah ini dikritik pengamat ekonomi FB ( tak layak disebutkan namanya di sini) yang menyatakan pemerintah biadab. Makian ini dinyatakan karena adanya praktik jual beli vaksin. Terlebih yang menjual adalah perusahaan farmasi milik pemerintah.
Politisi lain dari Partai Demokrat AA ( ini juga tak layak disebutkan namanya), mencurigai, vaksin bantuan yang diberikan pada pemerintah Indonesia akan dijual kepada rakyat.
Baik FB atau AA, mungkin kurang baca soal perkembangan vaksinasi di Indonesia. Untuk melakukan kontrol apakah vaksin bantuan itu dijual lagi oleh pemerintah, caranya gampang. Kalau ada vaksin merk Sinovak, AstraZeneca, Pfizer dan Novavax dijual di Kima Farma, berarti benar itu tindakan korupsi. Itu gampangnya. Itupun kalau AA atau FB bisa membaca peraturan di atas.
Mengapa orang kaya, perusahaan besar yang ingin membantu pemerintah dengan membeli vaksin buat karyawannya dianggap tidak layak ? Yang tidak layak itu kalau seseorang merasa pintar di bidang ekonomi lalu tidak berbuat apa-apa untuk negerinya, hanya mengkritik dengan omongan kasar, sesungguhnya menunjukkan karakter seseorang yang tidak layak.
Beaya Vaksin Yang Mahal
Kita semua bisa memaklumi jika yang dikritik itu adalah beaya vaksinasi sebesar Rp 117,910,- per vaksin. Mengapa tidak sekali vaksin cukup Rp 50,000 atau gratis saja ? Bukankah BUMN juga bagian dari pemerintah yang tak perlu untung banyak ? Itulah kritik sehat. Bukan kritik biadab.
Apalagi, selama ini orang yang punya uang, merasa khawatir jika harus berdesakan, antri bersama kerumuman orang. Orang punya duit tak mau resiko kepada kesehatan mereka, atau waktu yang terbuang. Saatnya mereka diberi kesempatan untuk vaksin dengan berbayar. Yang tak mau bayar tinggal antri. Gitu saja kok repot. Lagian, bukankan percepatan vaksinasi akan menyelamatkan kita semua dari virus yang tak berkesudahan ini ? Bukankah mereka yanng menolak vaksin, menggonggong dari atas jendela rumahnya, menggantu pemerintah, juga bisa selamat. Betapa baiknya pemerintah coba.
Menuju Normal Life
Untuk diketahui, saaat ini, dari 276,000,000 rakyat Indonesia, yang sudah divaksin baru mencapai 14,969,330 atau baru 8,2%. Sementara menurut WHO, kekebalan komunitas setidaknya mencapai 70%-80-%. Pemerintah, perusahaan dan pribadi yang terpanggil, layak melakukan daya upaya agar kekebalan imunitas seperti yang saat ini terjadi di Amerika, bisa kita rasakan manfaatnya. Kehidupan normal, membuka masker dan berjalannya ekonomi masyarakat.
Anda masih juga menolak hidup normal ?
