Musuh kita saat ini korupsi. Bukan pemimpin militer. Bukan jabatan jabatan yang diduduki militer. Sipil yang arogan, rakus dan semena mena banyak Dan militer yang akomodatif dan hidup sederhana sama banyaknya.
OLEH DIMAS SUPRIYANTO
PEMERINTAHAN Pemerintahan yang menindas rakyat bisa dilakukan oleh sosok diktator dengan latar belakang apa saja. Tak hanya militer melainkan juga sipil atau kepolisian. Karena itu, mempertentangkan kepemimpinan sipil dan militer – polisi atau politisi – teknokrat dan pengusaha – profesional atau awam, sudah tidak relevan. Cenderung mencari cari alasan dan bermotif hegemoni satu golongan semata.
Setelah rezim militer Suharto tumbang, 25 tahun silam – yaitu sejak 21 Mei 1998 – reformasi berjalan hingga sekarang. Sudah 25 tahun sipil duduk di singgasana kekuasaan: BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY dan Jokowi. Mereka adalah warga sipil yang memimpin negara bersama sama para politisi partai di gedung parlemen, menjadi penentu arah negara. Kaum sipil kembali menguasai lembaga tinggi dan tertinggi negara. Sedangkan militer kembali ke barak.
Apa hasilnya? Korupsi makin menggila. Demokrasi kebablasan membuat rakyat kehilangan tata krama, bebas mencaci maki pemimpinnya. Akademisi kehilangan kebajikan, dan politisi kehilangan ideologi, cenderung pragmatis dan memanfaatkan kesempatan untuk keuntungan diri dan golongannya saja.
Kekejaman militer memang mengerikan. Tapi kesemrawutan dari pemimpin sipil yang lemah juga anarki – dan menghambat kemajuan negara – jika tak cepat diatasi. Atas nama demokrasi, para politisi penguasa dan oposisi gontok gontokan demi kepentingan diri dan partainya.
Supremasi sipil, yang menekankan angkatan bersenjata suatu negara harus selalu di bawah kontrol masyarakat sipil, menghasilkan penguasa sipil yang korup.
Sampai kapan politik uang akan diteruskan? Karena hukum dan keadilan terus menjadi ajang bisnis dan semakin transaksional ? Kita saksikan bersama : bahwa transparansi, keadilan dan kesetaraan dalam bernegara tidak dimiliki satu golongan saja.
Dua puluh lima tahun terakhir, militer dimundurkan dari panggung politik. Dikembalikan ke barak. Penegakkan hukum sepenuhnya diserahkan kepada polisi. Dan kita tahu bahwa polisi menjadi “militer” yang lain, yang sama meresahkannya dengan “militer Orde Baru”.
Skandal demi skandal menyeruak. Dari rekening gendut para petinggi Polri , membackingi bisnis haram dan abu abu, skandal pembunuhan, pemerasan dan melesatnya lagu “bayar, bayar, bayar” sebagai realita yang dihadapi masyarakat awam, merupakan bukti nyata bahwa diktatorisme dan otoriterisme juga dianut oleh penegak hukum dan aparat sipil.
Tak ada jaminan sama sekali bahwa pos pos yang dikuasai sipil akan lebih baik dibanding dikuasai pejabat militer. Memangnya direksi Pertamina yang merugikan negara hingga seribu triliun itu berpangkat jendral? Terbukti mereka tidak kalah ganas dengan Letnan Jendral Purn. Ibnu Sutowo sebagai sesama penguasa Pertamina – pada zamannya.
HARAPAN rakyat dalam menjalani kehidupan bermasyarakat sederhana saja : kebutuhan sehari hari tercukupi, lapangan kerja tersedia, ekonomi lancar, lingkungan aman, damai, segala kebutuhan terjangkau, anak anak bisa sekolah dan kuliah, agar lebih baik dari kedua orangtuanya. Transportasi murah dan mudah. Selain itu, pejabatnya diharapkan bersih dan amanah – tak mempan sogokan, tak membiarkan anak buahnya memungut pungli. Hukum dan aturan ditegakkan.
Tidak penting – dan tak peduli – apakah yang mengelola negara berlatar belakang militer, polisi, politisi awam, teknokrat, profesional, pengusaha atau warga awam.
Maka kehebohan seputar penggerebegan RUU TNI di hotel harus diwaspadai upaya memecah belah bangsa. Rakyat waspada pada anasir anasir asing yang memanfaatkan konflik untuk menyelundupkan agenda mereka, mengadu domba anak bangsa, menciptakan instabilitas. Kekisruhan – keresahan dan pad aujungnya kerusuhan.
BERBAGAI indikator ekonomi dari lembaga kredibel regional dan global, menunjukkan, Indonesia akan menjadi negara maju dan semakin berdaulat. Dan prospek itu mencemaskan negara maju; negara negara Barat yang selama ini selalu mendikte.
Untuk itu mereka berupaya menghambatnya. Mereka mempekerjakan kaki tangan, antek-antek, yaitu NGO-LSM yang berjualan HAM (hak azasi manusia), demokrasi, pemerintahan yang transparan. Dan itu jelas sekali hanya kedok. Karena ada agenda di balik itu.
Ketahuilah – bocoran yang diungkap oleh pelaku: dalam catatan NGO/LSM lokal yang dikirim ke negara donor, rapor Indonesia – dan negara negara Asia umumnya – akan selalu “merah” dan “demokrasi negeri ini masih terancam dan perlu terus diperjuangankan”. Sebab, itulah penghidupan para aktifis di sini. Sumber “pendaringan” mereka.
Dengan rapor yang selalu “merah” maka, menyusun proporal kegiatan, event, aksi, terus diajukan agar negara donor mengucurkan dana. Sebaliknya, jika rapor demokrasi Indonesia “biru” – dimana menyuarakan kebebasan dijamin undang undang dan tak ditangkap polisi – maka kucuran dana stop dan mereka jadi pengangguran.
Perdebaran RUU TNI adalah isu seksi yang bisa jadi sumber aksi, melahirkan proposal baru yang mendatangkan lebih banyak dana. Bukan saja dari asing, melainkan juga dari politisi sipil yang terancam jabatannya.
Sejumlah aktifis NGO asing yang sudah “insyaf” buka bukaan. Kata mereka, dana internasional yang turun ke Indonesia, 80% untuk menjalankan agenda pendonor, dan hanya 20% menjalankan agenda lokal. Jadi semua agenda aksi mereka sebagian besarnya untuk memenuhi perintah donor di London dan Washington. Atau Paris atau Brussel.
Perkembangan terbaru, sejak Donald Trump membekukan USAID, para aktifis demokrasi kelabakan. Mereka kini sedang pontang panting mencari penyandang dana baru. Karena itu, mereka nampak giat untuk “branding” ke media massa, membuat aksi kontroversial. Menyerbu hotel, teriak teriak, mengaku diteror aparat dan berbagai aksi “caper” lainnya.
Sebenarnya, agenda NGO / LSM asing dalam memperjuangkan demokrasi, hak azasi manusia, transparansi, good governance – sudah terlaksana. Masyarakat dan pengamat bebas bicara. Bahkan kebablasan dan memproduksi “sampah” demokrasi, dimana orang orang yang kehilangan tata krama, bicara seenaknya, menuduh semaunya, merendahkan pemimpin, menurunnya martabat akademisi. Degradasi intelektual. Memproduksi tukang demo dan “mahasewa”.
Mempertentangkan golongan untuk mendapat tokoh pemimpin dan pengelola negara merupakan kemunduran. Sukarno dan Jokowi adalah pemimpin sipil, Suharto dan SBY berlatar belakang militer. Dua duanya mampu memimpin dua periode dan lebih dan berhasil memajukan bangsa, mendapat dukungan dari mayoritas rakyat.
Pada masa kejayaannya, Bung Karno dan Suharto sama sama dituding sebagai diktator. Bung Karno – yang pemimpin sipil – menyandang gelar yang sama dengan pak Harto yang militer ; sama sama otoriter! Karena itu, kekhawatiran tampilnya kembali pemerintahan otoritarian ala Orde Baru, cenderung mengada ada.
Diktator bisa datang dari mana saja, dan bukan karena latar belakang pengalaman kepemimpinan dan aktifitasnya.
Akbar Tanjung yang Ketua Umum Golkar dan Anas Urbaningurum yang Ketua Umum Partai Demokrat, dua duanya pernah memimpin Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), berlatar belakang sipil dan intelektual muslim. Dan dua duanya divonis penjara karena kasus korupsi. Menyusul presiden PKS (partai Islam) dua menteri agama, semua terseret korupsi.
Musuh kita saat ini korupsi. Bukan pemimpin militer. Bukan jabatan jabatan yang diduduki militer. Sipil yang arogan, rakus dan semena mena banyak Dan militer yang akomodatif dan hidup sederhana sama banyaknya.
INDONESIA masih jauh dari gambaran pemerintah diktator. Pemerintahan dimana seorang pemimpin (diktator) memiliki kekuasaan absolut dan tidak dibatasi oleh hukum, konstitusi, atau faktor-faktor sosial dan politik lainnya.
Banyak RUU terbengkelai di parlemen, menandakan pemerintah memeliki kekuasaan terbatas, tak bisa semena mena bahkan kerap tak berdaya menghadapi para politisi partai, notabene politisi sipil. Keinginan presiden untuk menggoalkan RUU perampasan aset masih dihambat oleh DPR RI.
Dikatorial atau pemerintahan yang dijalankan oleh seorang diktator – tidak bergantung pada latar belakang pemimpinnya.
Terkenang saya pada ucapan J. Kristiadi – peneliti CSIS, akademisi, dan penulis di media massa – dalam obrolan di kereta Jakarta Bandung, beberapa tahun lalu.
“Banyak pejabat sipil yang milteristik, ” katanya seirus. “Dan banyak militer yang ‘sipilis’, ” katanya lagi, kali ini dengan sedikit terkekeh. Mas J Kritsiadi terkekeh, karena sebutan ‘sipilis’ cenderung diasosiakin kepada penyakit kelamin dan penyakit ‘kotor’. ***
