Herman yang diduga melakukan pencurian HP dijemput tiga orang tak dikenal pada 2 Desember 2020. Namun pada keesokan harinya, keluarga mendapat kabar Herman meninggal dengan tubuh penuh luka saat berada di Polresta Balikpapan.
Jenazah Herman diserahterimakan aparat kepolisian kepada keluarga korban tanpa informasi lebih lanjut. Menurutnya, jenazah itu diantar langsung ke rumah korban oleh personel kepolisian.
Kondisi Herman, dijelaskan oleh Fathul, kerabatnya, sekujur tubuhnya dikelilingi luka memar dan luka gores yang diduga berasal dari benda tajam. Belum lagi, kata dia, kondisi tulang rusuk korban sedikit naik ke atas.
Kasus itu sudah ditangani oleh Propam Polda Kaltim Polres enam anggota Polresta Balikpapan yang menjadi tersangka sudah dicopot dari jabatannya untuk menjalani pemeriksaan.
Kematian Herman adalah salah satu tindak kekerasan oleh aparat kepolisian. Masih banyak lagi kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di seluruh tanah air. Ada yang ditangani sesuai hukum yang berlaku, ada pula pihak korban yang tidak mendapat keadilan.
Komisi Pencarian Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) menyebutkan aparat kepolisian menempati posisi pertama terbanyak melakukan penyiksaan. Dari 80 kasus yang dihimpun Kontras sejak Juni 2020 hingga Mei 2021, setidaknya ada 36 penyiksaan dilakukan oleh aparat kepolisian.
“Tercatat oleh KontraS, diambil dari data pemantauan media, advokasi, serta jaringan, kepolisian masih menjadi aktor utama dalam kasus-kasus penyiksaan, yakni sebanyak 36 peristiwa,” kata Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti lewat keterangan tertulisnya, Jumat (25/6/2021).
Pada posisi kedua ditempati oleh Kejaksaan sebanyak 34 kasus.
“Yang mana didominasi oleh peristiwa penghukuman cambuk di Aceh,” imbuh Fatia.
Selanjutnya pada posisi ketiga ditempati oleh Institusi TNI (AD, AL, AU) sebanyak 7 kasus dan sipir sebanyak 3 kasus. Dari puluhan kasus tersebut menimbulkan 182 korban dengan rincian 166 korban luka dan 16 korban tewas.
Sementara di sebaran wilayah peristiwa praktik penyiksaan dan tindakan manusiawi di Indonesia begitu beragam. Kasus penyiksaan tertinggi terjadi pada wilayah Aceh 34 Kasus, Papua 7 Kasus dan Sumatera Utara 5 kasus.
Karena masih langgengnya budaya penyiksaan yang dilakukan aparat di Tanah Air ada beberapa rekomendasi yang dikeluarkan Kontras.
“Pertama dalam hal peningkatan akuntabilitas dan perbaikan, institusi yang dominan terhadap terjadinya praktik-praktik penyiksaan, seperti TNI, Polri, dan Lapas sudah saatnya membuka diri untuk evaluasi secara menyeluruh dengan melibatkan pengawasan eksternal,” ujar Fatia.
“Kedua, dari segi regulasi, pemerintah harus segera menginisiasi suatu perumusan peraturan perundang-undangan nasional mengenai penghapusan praktik penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia sesuai dengan mandat UNCAT,” sambung Fatia.
