Apa kami salah buat diri kami sehat dulu, baru orang lain? Ngapain kami nolong negara-negara maju, orang kalian sudah maju, kok?
OLEH DIMAS SUPRIYANTO
WATAK dan kepribadian yang melekat dalam setiap diri orang Banyumas, Jawa Tengah, seperti saya – pada umumnya adalah “blaka suta” ; terus terang – apa adanya. Tentu saja ada pengecualian pada orang tententu. Sebab, ada banyak juga orang Banyumas yang enggan menyatakan isi hatinya – sungkan – tak enak hati – menjaga perasaan orang lain – layaknya Wong Wetan, sebutan untuk orang Jawa Banyumas kepada warga “Jawa alus” di lingkungan Kraton Ngayogyakarta dan Surakarta – yang mengutamakan anggah ungguh – andap asor – tepa slira. Menjaga tata krama.
Dalam ungkapan populer, Ngono yo ngono, ning ojo ngono – meskipun begitu, tapi janganlah begitu.
Dalam hal ini, orang Banyumas – juga Tegal, Brebes dan Cirebon – ada kesamaan warga suku Tapanuli itu. Sebutan “Batak Tembak Langsung” bukan semata warga perantau Batak yang langsung terbang ke Jakarta – atau naik kapal laut, tak mampir ke daerah lain, melainkan juga suka bicara langsung ke persoalan. Suka terus terang. Tidak mlintir mlintir dan berbasa basi.
Maka, saya mengagumi saudara saudara saya dari Tapanuli. Dalam kegiatan dan pekerjaan sebagai awak media, menekuni bidang kewartawanan selama 38 tahun lebih, berkutat di ilmu jurnalistik, saya banyak berguru dan dibawahi oleh orang Batak, yang membuat saya cepat beradaptasi dengan mereka. Sebab kepribadian kami sama : apa adanya. Dalam bahasa Banyumas: Blaka Suta.
Luhut Binsar Pandjaitan yang kini menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), saya kagumi juga karena dia blaka suta. Tembak langsung, apa adanya, langsung ke pokok masalah.
Misalnya saat dia menyampaikan sikapnya kepada Managing Director International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva – mengapa pemerintah Indonesia melarang ekspor nikel.
“Apa kami salah buat diri kami sehat dulu, baru orang lain? Ngapain kami nolong negara-negara maju, orang kalian sudah maju, kok? ” katanya. “Saya janji mau ketemu sama Kristalina nanti di Washington. Saya mau jelasin sama dia dan sudah pernah jelasin sama dia dulu. Ya saya mau bilang sama dia, ‘apa salah yang kami buat? Kami dijajah 350 tahun, kalian kan enggak pernah dijajah?’ ..” ungkapnya secara virtual dalam ‘Economy Update 2023’ bulan lalu.
Sebelumnya ramai diberitakan, IMF Minta RI menghapus larangan ekspor nikel kita. IMF minta Indonesia meninjau kebijakan hilirisasi dan menghapus secara bertahap larangan ekspor bijih nikel. Rekomendasi IMF tersebut tertuang dalam dokumen IMF “Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia”.
Dalam dokumen itu disebutkan, Direktur Eksekutif IMF itu menyadari, Indonesia tengah fokus melakukan hilirisasi pada berbagai komoditas mentah seperti nikel. Langkah ini dinilai selaras dengan ambisi Indonesia untuk menciptakan nilai tambah pada komoditas ekspor – dengan menarik investasi asing langsung dan memfasilitasi transfer keahlian dan teknologi, tulis dokumen tersebut.
Akan tetapi, Direktur Eksekutif IMF memberikan catatan, kebijakan harus berlandaskan analisis terkait biaya dan manfaat lebih lanjut. Kemudian, kebijakan juga harus dibentuk dengan tetap meminimalisir dampak efek rembetan ke wilayah lain.
Rekomendasi IMF itu pakai bahasa Wong Wetan, mlintir mlintir – muter muter – bosa basi – tapi intinya masih menjadikan Indonesia pengekspor barang mentah yang murah – tetap menginginkan Indonesia jadi negara miskin atau menengah miskin, dengan membantu negara maju mengeruk bahan mentah kita.
Ngono yo ngono – ning ojo ngono.
Nikel merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oleh sebab itu, pemanfaatannya perlu dioptimalkan – sambut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif . “Ini barang enggak bisa diperbarui. Jadi kalian mau dapat apa dong? Kita berjuang untuk masa depan,” ucapnya.
Dalam kasus larangan ekspor nikel, yang senewen bukan hanya negara negara di Eropa dan Amerika – lalu ngadu ke IMF melainkan juga Bank Dunia.
Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi menilai kebijakan hilirisasi pemerintah sudah berada di jalan yang benar. Membatalkan larangan ekspor sejumlah komoditas tambang mentah merupakan pemikiran dia keliru besar. “IMF ini mungkin sedang tidur,” kata Bahlil di kantornya, Jumat (30/6).
Kebijakan hilirisasi nikel telah mendongkrak nilai ekspor Indonesia dari US$ 3,3 miliar pada 2017 menjadi US$ 30 miliar di 2022. Namun kebijakan Indonesia tersebut digugat Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Kalah di persidangan. Tapi, Indonesia ‘keukeuh sumekeuh’. “Terus melawan, ” perintah Presiden Jokowi.
Dampak polusi global, dunia akan meninggalkan batubara dan mobil dengan BBM (fosil). Pada 2030 mobil listrik adalah pilihan, dengan komponennya 40% baterai, 60% rangkanya. Dari 4 komoponen itu, Indonesia berlimpah tiga di antaranya, yaitu nikel, kobalt, mangan. Hanya lithium yang kita tidak punya lithium.
“Inilah politik luar negeri dunia agar memaksa kita untuk industri kita tidak berkembang di Indonesia,” lanjut Bahlil mengungkap kejahatan dibalik tekanan WTO ke Indonesia. Jika menghubungkan ke sejarah, WTO dan VoC nampaknya tak ada bedanya.
Tak hanya menggugat Indonesia, dan pinjam tangan IMF, WTO juga “mengutus” Presiden Bank Dunia Ajay Banga (63) untuk bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Antara lain untuk melobby Indonesia, meninjau ulang larangannya. Namun pertemuan tersebut juga masih dijadwalkan.
Andai dia datang ke sini, saya berharap Opung Luhut, Mas Arifin dan Daeng Bahlil, menjawab kompak kepada Pak Ajaypal Singh Banga: “Nehi!” .
Ngapunten, Pak. Mboten saged! ***
