Seide.id – Kementerian Perhubungan memperketat perjalanan transportasi umum dan pribadi. Tujuannya untuk menekan perjalanan orang dengan transportasi darat, penyeberangan, dan perkeretaapian, khususnya di kawasan aglomerasi.
Kawasan aglomerasi adalah satu kesatuan wilayah yang terdiri dari beberapa kota atau kabupaten yang saling terhubung.
“Dari evaluasi hingga hari ke-5 pelaksanaan PPKM Darurat, tingkat penurunan mobilitas di kawasan aglomerasi Jabodetabek dan Jakarta, masih di bawah angka 30 persen dibanding masa sebelum PPKM Darurat. Baik untuk angkutan bus, KRL komuter, dan kendaraan pribadi,” kata Adita Irawati, jubir Kemenhub.
Untuk menurunkan tingkat mobilitas dan pengetatan syarat perjalanan masyarakat hingga 50 persen, Menhub melakukan rapat koordinasi bersama Kakorlantas, Dinas Perhubungan se-Jabodetabek, Satgas Penanganan Covid-19. di Kawasan aglomeras kata Adita. Secara umum ada dua poin perketatan arus perjalanan transportasi di masa PPKM Darurat. Pertama, khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi darat (kendaraan pribadi maupun angkutan umum), angkutan sungai, danau dan penyeberangan, dan kereta api komuter, dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan, hanya berlaku untuk kepentingan sektor esensial dan sektor kritikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
Kedua, perjalanan tersebut wajib dilengkapi dengan persyaratan dokumen berupa: Surat Tanda Registrasi Pekerja atau Surat Keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemda setempat dan/atau surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat minimal eselon 2 (untuk pemerintahan) dan berstempel/cap basah atau tanda tangan elektronik.
Untuk memberi kesempatan kepada operator melakuan kesiapan dan sosialisasi kepada calon penumpang dan masyarakat, kedua hal tersebut berlaku efektif mulai Senin, 12 Juli 2021,” ungkap Adita.* (pr)
