Pajak Buat Aset Kripto

PAJAK UNTUK ASET KRIPTO

Asset Kripto dikenai pajak mulai 1 Mei 2022 untuk memberikan kepastian hukum. ( Foto Warta Ekonomi)

SEIDE.ID-30 Maret 2022 lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani, menetapkan peraturan mengenai perpajak kepada aset kripto. Pajak berlaku mulai 1 Mei 2022 mendatang. Ini langkah signifikan setelah para investor kripto menanti penuh was-was. Apakah pemerintah menyambut kripto atau menolaknya. Investor perlu kepastian hukum terhadap kripto. Keluarnya eputusan tentang pajak kripto memberi kepastian hukum terhadap nasib cryptocurrency.

Dasar Pengenaan Pajak

Pertimbangan dari pengenaan pajak ini adalah bahwa aset kripto telah menjadi komoditas yang diperdagangkan luas di Indonesia. Sebagai komoditas yang diperdagangkan, aset kripto memenuhi kriteria untuk dikenakan pajak pertambahan nilai sebagaimana ketentuan UU Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) yang terakhir kali diubah dengan UU Harmonisasi Pajak (UU HPP).

Dengan pengenaan pajak buat kripto, telah menempatkan posisi bahwa Indonesia mengakui adanya cryptocurrency alias aset kripto. Kripto di Indonesia legal kepemilikannya. Artinya kita bisa memiliki aset kripto, namun hanya sebagai komoditas. Tidak dapat diperdagangkan atau sebagai alat pembayaran. Alat pembayaran syah adalah rupiah ( IDR)

Kripto sama dengan emas. Kita bisa menyimpan atau memiliki emas, namun emas tidak bisa buat membeli  secangkir kopi atau membeli rumah dengan emas. Ini sudah masuk perdagangan. Jadi emas atau kripto tidak bisa dipakai sebagai alat pembayaran. 

Kaena sifatnya sbagai komoditas, kripto masuk di wilayah Bappepti sebagai regulator, di bawah Kemeneterian Perdagangan. Bappeptilah yang mengatur segala sesuatu mengenai aset kripto. Bukan OJK. 

Perpajakan kepada Kripto tertuang pada Peraturan Menteri Keungan Republik Indonesia nomor 68/PMK.03/2022 Tentang PPN dan PPh atas transaksi perdangan aset kripto. 

Pajak Beli dan Pajak Jual

Pajak yang dikenakan kepada pelaku kripto ada dua jenis. Pajak ketika membeli dikenai PPN ( Pajak Pertambahan Nilai) dan Pajak ketika menjual dikenai PPh. Semua pajak ini akan melalui PFAK ( Pedagang fisik Aset Kripto) atau Bursa Kripto ( Exchange) yang sudah teregulasi di Bappepti. 

PPN saat membeli dikenakan 1% dari tarif PPN yakni 0,11%. Pajak saat menjual, dikenakan PPh 22 ( Final) sebesar 0,1%. Seorang investor atau trader aset kripto di Indoensia saat jual beli, memiliki beban pengenaan pajak sebesar PPN 0,11% dan PPh 0,1% atau total 0,21%. 

Sementara transaksi di Bursa Kripto di luar PFAK akan dikenai PPN 2% dari tarif PPN yang berlaku atau 0,22% dan jika menjual akan dikenai PPh 0,2% atau total beban 0,42%. 

Tarif PPN dan PPh berlaku untuk kripto menggunakan fiat. Contoh anda beli Bitcon dengan rupiah, akan dikenakan PPN 0,11%.  Namun jika anda membeli Bitcoin dengan Ethereum akan dikenakan dua kali pajak, yakni kena PPN dan PPh. Termasuk jika anda melakukan swap, maka akan terkena pajak dua kali langsung; PPN dan PPh. Sementara kalau kita tidak trading, tabungan kripto kita di Bursa bisa mengendap bertahun-tahun dan belum dikenai pajak, jika tak dilakukan jual atau beli 

Semua proses pemungutan dan pembayaran pajak, dilakukan seluruhnya oleh Bursa Kripto ( Exchanger) PFAK. Pelaku kripto tak perlu repot-repot menghitung pajak, sebab baik PPN atau PPh, sudah dihitung dan dikumpulkan oleh Bursa Kripto. 

Biasanya nanti, akan ada pembaruan ( update) aplikasi dimana di akun kita, akan terdapat kolom pelaporan pajak. Yang itu kita berikan kepada Kantor Pajak saat pelaporan pajak tahunan yang biasanya jatuh pada setiap akhir Maret tiap tahun. 

Selain investor, beberapa pihak dikenai pajak:

Yang dikenai PPh merujuk Pasal 19 PMK 68/PMK.03/2022, PPh dalam hal transaksi aset kripto dipungut atas penghasilan yang diterima atau diperoleh: 

  • penghasilan dari transaksi menggunakan uang fiat melalui sarana elektronik yang disediakan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. 
  • penghasilan dari tukar menukar aset kripto dengan aset kripto lainnya (swap) melalui sarana elektronik yang disediakan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. 
  • penghasilan dari transaksi lain atas aset kripto melalui sarana elektronik yang disediakan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik.  
  • imbalan untuk penyelenggara melalui sistem elektronik atas penyerahan jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi aset kripto. 
  • imbalan untuk penyelenggara melalui sistem elektronik atas penyerahan jasa penarikan dana (withdrawal). 
  • imbalan untuk penyelenggara melalui sistem elektronik atas penyerahan jasa deposit. 
  • imbalan untuk penyelenggara melalui sistem elektronik atas penyerahan jasa transfer aset kripto antar dompet elekronik (e-wallet). 
  • imbalan untuk penyelenggara melalui sistem elektronik atas penyerahan jasa penyediaan dan atau pengelolaan media penyimpanan aset kripto atau dompet elektronik. 
  • imbalan untuk penyelenggara melalui sistem elektronik atas penyerahan jasa lain sehubungan dengan aset kripto. 
  • imbalan bagi penambang aset kripto dari sistem aset kripto berupa block reward, 
  • imbalan jasa pelayana verifikasi transaksi (transaction fee), atau penghasilan lain dari sistem aset kripto, serta 
  • segala penghasilan penambang aset kripto terkait aset kripto itu. 

Basis Perhitunganj PPh

Adapun perhitungan nilai transaksi aset kripto sebagai basis perhitungan PPh ini adalah sebagai berikut: 

  • sejumlah nilai uang yang dibayarkan pembeli kripto, di luar pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM), bila transaksi dilakukan menggunakan uang fiat. 
  • nilai masing-masing aset kripto, bila transaksi berupa swap. 
  • jumlah pembayaran yang diterima penjual aset kripto dari transaksi menggunakan uang fiat dan swap. 
  • bila transaksi menggunakan uang fiat selain rupiah, nilainya dikonversi ke rupiah menggunakan kurs pajak sesuai tanggal diterimanya pembayaran. 
  • bila transaksi berupa swap, konversi nilai ke rupiah merujuk ke nilai yang ditetapkan bursa berjangka yang menyelenggarakan perdagangan aset kripto atau nilai dalam sistem yang dimiliki penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. 

Yang tidak dikenai PPN dari transaksi aset kripto: 

  • nilai uang yang dibayarkan pembeli aset kripto, dalam hal transaksi menggunakan mata uang fiat. 
  • nilai masing-masing aset kripto yang diserahkan dalam transaksi, dalam hal transaksi adalah tukar menukar (swap) set kripto dan 
  • nilai aset kripto yang dipindahkan (transfer) ke akun pihak lain.  

Pengenaan pajak kripto ini, sebuah sinyal bahwa cryptocurrency ini akan memiliki kehidupan dan pertumbuhan yang baik di Indonesial.

BACA LAINNYA

CRYPTO NEWS: Colorado Terima Kripto Untuk Bayar Pajak

Kripto India di Ambang Kematian dengan Pajak 30 Persen

SEIDE

About Admin SEIDE

Seide.id adalah web portal media yang menampilkan karya para jurnalis, kolumnis dan penulis senior. Redaksi Seide.id tunduk pada UU No. 40 / 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Opini yang tersaji di Seide.id merupakan tanggung jawab masing masing penulis.