Seide.id – Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada bulan November 2023, tergambar dengan jelas bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah mengalami penurunan signifikan, mencapai 59,3%. Angka ini mencerminkan penurunan dari survei sebelumnya yang mencatatkan kepuasan sebesar 64,7% pada bulan sebelumnya.
Dinamika politik yang semakin intens menjelang pemilihan presiden dan wakil ternyata memberikan dampak yang mencolok terhadap kepuasan publik terhadap pemerintah. Situasi ini menyoroti perlunya perhatian khusus, terutama pada sektor-sektor yang memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dalam mengatasi tantangan seperti kenaikan harga kebutuhan pokok dan peningkatan kasus korupsi.
Sementara itu, masyarakat mencatat adanya persaingan politik yang dianggap tidak sehat dan tidak etis di antara partai politik, terutama dalam mendukung pasangan calon yang diusungnya. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persyaratan Calon Presiden dan Wakil yang berujung pada pemecatan Ketua MK, memberikan dampak pada kesadaran politik masyarakat dalam proses demokrasi.
Langkah-langkah seperti pencopotan baliho kampanye dan mobilisasi perangkat desa secara nasional yang bertujuan mendukung satu calon dianggap sebagai tindakan yang dapat mengancam integritas proses demokrasi di Indonesia. Tindakan semacam ini berpotensi memanipulasi pilihan masyarakat dan melanggar prinsip demokrasi yang menekankan kebebasan memilih.
Pencopotan baliho, terutama baliho dari calon yang memiliki elektabilitas tinggi, memberikan dampak negatif pada informasi yang diterima masyarakat. Kekurangan pengetahuan mengenai calon tersebut dapat memengaruhi pilihan pemilih. Mobilisasi perangkat desa secara nasional untuk mendukung satu calon juga dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan berpotensi menimbulkan kecurangan dalam proses pemungutan suara.
Dengan dugaan adanya operasi intelijen yang melakukan intimidasi terhadap aktivis, perangkat desa, dan aparat penegak hukum oleh pemerintah, turut menyebabkan penurunan akuntabilitas pemerintah terhadap jalannya proses demokrasi di Indonesia. Tindakan semacam ini harus ditangani dengan serius guna memastikan kelancaran dan integritas proses demokrasi yang seharusnya mementingkan prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan partisipasi masyarakat.
Dampak buruk menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi tentu dapat mengganggu stabilitas politik di Indonesia. Kehilangan kepercayaan ini dapat mendorong masyarakat untuk enggan berpartisipasi dalam proses demokrasi, yang tentu berdampak pada kualitas demokrasi di Indonesia.
Polarisasi politik yang tinggi juga memiliki potensi untuk menghambat pembangunan dan stabilitas politik di Indonesia. Kondisi ini terjadi karena polarisasi politik dapat menyebabkan masyarakat terpecah menjadi dua kubu yang saling berseberangan. Setiap kubu berusaha keras untuk memenangkan pemilihan dengan cara apa pun, termasuk cara-cara yang tidak demokratis dan melanggar hukum. Ini dapat mengakibatkan konflik sosial dengan potensi kerugian material dan korban jiwa.
Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan perlu segera diambil oleh pemerintah untuk mengatasi dampak buruk yang mungkin terjadi selama pelaksanaan pemungutan suara. Beberapa rencana aksi yang dapat diterapkan melibatkan transparansi informasi, partisipasi masyarakat, penguatan hukum dan penegakan keadilan, serta mengajak keterlibatan badan-badan independen internasional. Dengan implementasi langkah-langkah ini, diharapkan pemerintah dapat menciptakan iklim politik yang lebih kondusif dan demokratis, serta membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia.
Tentu dalam hal ini Partai Perindo akan terus berpegang teguh pada agenda reformasi 98, dan bersama masyarakat berjuang menjaga jalannya proses demokrasi yang berkeadilan, jujur tanpa kecurangan dan turut berpartisipasi aktif dalam mengawal seluruh agenda pemilihan umum 2024.
Penulis: Jeannie Latumahina.
Ketua Umum Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Perindo
