Menebarkan isu yang tak akurat, sensasional dan merusak karakter untuk kepentingan lawan politik
Oleh DIMAS SUPRIYANTO
Wartawan dan media tidak hidup di ruang hampa. Sebagaimana pengacara, dokter, dosen, guru, ustadz dan aparat, mereka berada di tengah masyarakat. Bergaul dengan aktifis, orang LSM, dan politisi. Bagian dari warga negara dan masyarakat. Kejahatan yang para politisi dan aktifis, di tengah masyarakat juga ikut mempengaruhi mereka. Jadi, selain ada pengacara jahat, dokter jahat, farmasi dan rumah sakit jahat, ustad jahat, juga banyak wartawan jahat.
Jangan mudah percaya dengan pernyataan, wartawan bekerja obyektif, profesional, memenuhi standar kode etik jurnalistik, melakukan check and balance – jika laporan, tulisan dan kolomnya menunjukkan tanda menghasut, mengarahkan opini untuk merusak karakter pemimpin atau politisi tertentu. Sebab dia jelas sedang membawa missi. Lagi diperalat.
Di Indonesia, khususnya, sejak reformasi mengguingkan rezim Orde Baru, semua orang bisa jadi wartawan. Termasuk abang tukang tambal ban, dan tukang kredit keliling. Mereka bermodal kata kata sederhana tapi sakti: “ini zaman reformasi” – “kita negara demokrasi” – “kami mau transparansi”.
Seorang kepala dusun, di pelosok, kedatangan beberapa pria berwajah sangar, dengan tekanan meyakinkan, “kami ingin tahu berapa anggaran pembangunan untuk warga. Untuk apa saja. Ayo bapak terbuka. Ini bagian dari transparansi dan demokrasi, bapak musti kasi tahu! ”
Mendapat gertakan istilah “ajaib” itu kepala desa kelabakan. Ujung ujungnya minta damai, dan si tukang gertak yang mengatasnamakan “pers” itu, dapat ongkos. Lalu bulan berikutnya datang lagi, menggertak lagi, pulang dapat ongkos lagi. Berhubung latar belakangnya tambal bas, ongkosnya pas pasan buat bensin saja.
Mbakyu (kakak perempuan) saya semasa masih kerja di kelurahan Jakarta Barat mengaku sering mengongkosi “wartawan” Rp.20-30 ribu saja, sekali datang. Karena kasihan. Setelah capek dijadikan ATM, akhirnya dia mengaku adiknya orang pers, menyebutkan nama saya, dan memperlihatkan medianya dan namanya yang tercantum di boks redaksi. Sejak itu mereka tak berani datang lagi.
Di Sumatera Utara belum lama ini, terjadi pembunuhan terhadap “wartawan”. Motifnya si “wartawan” tiap bulan memeras, dan minta jatah per bulan Rp.12 juta dan dua butir ineks per harinya. Kalau tidak memenuhi permintaannya, pengusaha kafe akan ditulis jadi sarang narkoba. Pengusaha kesal, mengirim pembunuh bayaran. Si “wartawan” mati mengenaskan. Media lokal, mengungkapkan, wartawan mempunyai reputasi buruk dan berkali kali terlibat kasus huku.
Itu segelintir kisah nyata di Indonesia dan wartawan level abal abal. Level wartawan resmi dari media besar lain lagi. Ramai juga.
DALAM BUKU yang menghebohkan, Menjerat Gus Dur (2019), misalnya, kita bisa baca di halaman 300-302. Tertulis di sana, pada sub judul Media Menjelang Dekrit, dimana yayasan Pantau menghadirkan media terutama televisi bagaimana media memanfaatkan histeria kekacuran politik antara Gus Dur dan DPR. “Media hanya mengejar rating dan pendapatan tanpa memverivikasi pernyataan narasumber.”
Mengacu pada laporan Fuad Bawazier, mantan menkeu itu dan kawan kawannya di DPR memaksimalkan media televisi untuk mengekspos kegagalan hingga menjatuhkan Gus Dur.
Pantau mencatat, media Televisi lah yang berperan, karena cepat dan sebarannya luas. Meski banyak melewatkan prinsip verifikasi dan penyuntingan informasi. Mengutip AC Nielsen, miliaran rupiah diraup stasiun TV swasta semasa konflik Gus Dur dan DPR RI.
Menurut Wimar Witular, jubir istana, hubungan Presiden Gus Dur dan wartawan sangat baik. Tapi kebijakan redaksinya membuat angel beritanya cukup pedas dan menyudutkan Gusdur. “Ini konskwensi yang harus diterima karena Gus Dur tidak punya media” (Menjerat Gus Dur, hal. 302).
Bagaimana pun media digerakkan untuk membangun opini. Tapi celakanya sering diselewenangkan, bukan untuk kepentingan publik / masyarakat, melainkan untuk kepentingan elite dan lawan politik atau pengusaha. Gus Dur dituding main “Buloggate dan Bruneigate” yang tak bisa dibuktikan. Hanya berdasar sinyalemen. Tapi terus diulang ulang.
Celakanya, yang dilibatkan wartawan kredibel, sekelas Pemred yang kemudian menjadi Pemimpin Kantor Berita Nasional. Juga intlektual dan cendekiawan kampus. Modusnya berulang hingga kini.
SEJAK sejumlah tambang raksasa kehilangan kontraknya dan berubah menjadi lebih menguntungkan Indonesia, upaya mendiskreditkan presiden terpilih gencar dilakukan. Jualan isunya sama, “Indonesia dijajah China”, “Islam terpinggirkan”, “Jokowi penipu dan ingkar janji”. “Rezim Jokowi lebih kejam dari Orde Baru” – “Ada pembungkaman Pers”, dan lain lain. Begitu terus isu yang diulang ulang sampai rakyat percaya.
Media besar tertentu yang berpengaruh secara intensif menyebar ketakutan dengan judul judul bombastis, terus menampilkan sinyalemen kegagalan negara dan pemerintah, berbalas pantun dengan pengamat dan politisi. Ongkosnya jelas murah, karena kelompok yang ingin menghancurkan negara punya dana tak berseri.
Liputan insinuasi bertebaran menjadi racun bagi awam yang sedang galau menghadapi tekanan ekonomi, karena tidak bisa bebas menjalankan kegiatan, seiiring dengan ganasnya penyebaran virus.
Dan itu hanya pengulangan dari peristiwa sebelumnya, media dijadikan corong politisi dan korporasi, mafia, kartel, untuk menghancurkan karakter kepala dan lawan politik.
UNTUK KALIBER DUNIA, ada kisah persengkongkolan wartawan dan politisi yang kasat mata di balik penyerbuan Amerika ke Irak (2003), menghancurkan Irak dan negeri negeri Timur Tengah.
Amy Godman jurnalis dari Democracy Now mengungkapkannya dalam buku Perang Demi Uang – Kebususkan media, Politikus dan Pebisnis Perang (judul aslinya juga panjang sekali : The Exception to the Rulers: Exposing Oily Politicians, War Profiteers, and the Media That Love Them – 2004).
Amy dan David Goodman menyebut, Gedung Putih merekayasa kisah bahwa rezim Sadam Hussein mengembangkan senjata biologi. Menggalakkan pencarian bahan bom atom. Lalu diam diam mengirim wartawan New York Times ke Irak. Pura pura investigasi.
Tak lama kemudian jurnalis senior NYT membuat laporan bahwa memang ada tanda tanda pengembangan biologi. Gayung bersambut. Pejabat Gedung Putih membuat pernyatan. “Ada berita di New York Times pagi ini. Dan saya mempercayai hasil kerja Times” katanya (hal 174).
Begitulah, Gedung Putih dan wartawan NYT saling umpan dan menendang bola. Menggelembungkan kebohongan, mengulang ulangkannya – mengikuti Joseph Goebbels (1897 – 1945), Menteri Propaganda Nazi; “kebohongan yang diulang seribu kali akan diyakini sebagai kebenaran! ”.
Judith Miller (lahir 2 Januari 1948) dikenal sebagai legenda karena liputannya yang menghancurkan negeri Irak. Laporan dan liputannya tentang program Senjata Pemusnah Massal Irak (WMD) baik sebelum dan sesudah invasi 2003, kemudian diketahui didasarkan pada ketidakakuratan informasi alias info abal abal – dari komunitas intelijen. Dia bukan sosok sembarangan karena menjabat posisi penting di biro Washington – The New York Times sebelum bergabung dengan Fox News pada 2008.
Faktanya, tak lama setelah salah satu artikelnya tentang Irak diterbitkan, Condoleezza Rice, Colin Powell, dan Donald Rumsfeld semuanya muncul di televisi dan menunjuk cerita Miller sebagai motif yang berkontribusi untuk berperang.
Enam atau tujuh cerita yang dia tulis tentang Irak ternyata tidak akurat atau sepenuhnya salah.
Pada akhirnya The New York Times menetapkan bahwa beberapa cerita yang ditulis Judith Miller tentang Irak tidak akurat, dan dia terpaksa mengundurkan diri dari surat kabar itu pada tahun 2005. Dia bahkan masuk bui 85 hari di penjara karena menolak mengungkapkan bahwa sumbernya di Plame Affair adalah Scooter Libby.
Miller sendiri mengakui bahwa dia salah paham dan mengatakan bahwa dia baru saja melaporkan laporan intelijen pemerintah pada saat itu. Tapi Irak sudah luluh lantak. Miller juga terlibat dalam skandal ‘Plame Affair’, di mana Valerie Plame dianggap sebagai mata-mata Central Intelligence Agency (CIA) oleh Richard Armitage.
Penyerbuan Amerika dan negara gabungannya terjadi dan negeri Irak hancur lebur, sedangkan laboratorium senjata massal itu tidak ada dan memang tidak pernah dibuat. Badan Atom Internasional IAEA juga tak mengakuinya. Tapi Sadam Hussein sudah digulingkan dan bahkan digantung.
Pola yang sama diteruskan dengan menghancurkan Suriah. Mendeskreditkan pemerintah Bashar al-Assad, lalu masuklah ISIS – Amerika, sebagaimana dikemukakan Hillary Clinton yang mengakui bahwa ISIS bentukan mereka – untuk meluluh-lantakan Suriah. Negeri itu porak poranda kini, dengan 6,6 jutaan pengungsi (dari 17,07 juta populasi).
Amy Goodman, yang bertahun tahun berkonfrontasi dengan kemapanan Washington dalam pernyataan jurnalismenya menegaskan: “keserakahan perusahaan” dan “media budak”. Dia seorang wartawan yang terang terangan menyebut “media budak” – karena petinggi dan awak media besar menyerahkan diri untuk diperalat bagi kepentingan politisi – kondisi yang juga terjadi di sini. ***
