OLEH : MAS SOEGENG
Di sebuah kantor Kedutaan Besar di Jakarta, muncul surat berlogo Pemprov DKI. Surat khusus ini ditujukan pada Bapak Ibu Duta Besar. Surat ditandatangani Kepala Biro Kerja Sama Pemprov DKI Jakarta, pada 28 Juni 2021. Kertasnya masih bersih. Belum lecek.
Isi surat mengajak Duta Besar negara sahabat untuk memberikan sumbangan mengisi perabotan di Rumah Susun Nagarak, Cilincing, Jakarta Utara.
Pemprov DKI juga mengajak Duta Besar andil dalam memenuhi kebutuhan RS Penanggulangan Covid-19 di Jakarta.
Surat yang ditujukan ke kedutan itu bukan satu-satunya surat permintaan sumbangan. Tampaknya hampir semua Kedutaan Besar di Jakarta dikirim surat serupa. Termasuk perusahaan-perusahaan swasta. Isinya sama. Minta bantuan keperluan rumah susun dan kebutuhan penanggulangan covid-19 di DKI yang makin menggila.
Jika benar, sungguh memalukan. Untuk keperluan yang tak jelas, Pak Gubernur berani memghabiskan dana puluhan hingga ratusan miliard, namun untuk hal urgen bagi warganya, Gubernur tak berdaya dan milih meminta-minta. Untuk hal kemanusiaan, Gubernur berani memalulan pimpinan negara.
Agar ini tak dianggap hoax cibalah bertanya pada Wakil Gubernur DKI, Akhmad Riza Pattria. Riza menyatakan Permrod DKI akan melakukan pengecekan kebenaran surat ini. Dia meyakini, ajakan berkontribusi itu bukan hanya ditujukan untuk kedutaan saja, tapi juga seluruh elemen masyarakat. Nah !. Ini lebih gawat dan memalukan.
Tim Gubernur rupanya tak paham bagaimana mengajukan dana nonbudgeder dan memilih memalukan diri. Kalau tak salah, DKI memperoleh dana Rp 50 triliun dan baru terserap 2,4%. Entah dibagi-bagi kemana dana itu, kalau sekarang nekad meminta-minta. AB seperti seorang pengemis perempatan jalanan yang sudah putus asa mengatasi berbagai masalah di sekitarnya.
Ini mungkin juga cara seorang gubernur memalukan presidennya….
04.07.21
