Seide.id– Belanja Negara dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022 direncanakan sebesar Rp2.708,7 triliun, yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.938,3 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp770,4 triliun.
Demikian antara lain disampaikan Presiden RI, Jokowi Widodo dalam pidato pengantar RUU APBN 2022 dan Nota Keuangan di Ruang Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (16/8/2021).
Presiden tampak mengenakan baju adat suku Baduy. Pakaian adat itu berwarna hitam, dilengkapi ikat kepala biru dan tas rajut khas suku Baduy.
“Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp255,3 triliun, atau 9,4% dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN,” kata Jokowi.
Untuk penanganan Covid-19, kata Jokowi, fokus pemerintah antara lain, antisipasi risiko dampak Covid-19, dengan testing, tracing, dan treatment, melanjutkan program vaksinasi Covid-19, serta penguatan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan.
“Kita harus bisa memanfaatkan pandemi sebagai momentum untuk perbaikan dan reformasi sistem kesehatan Indonesia. Kita harus mampu membangun produksi vaksin sendiri dan mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif,” tegas politisi PDI Perjuangan ini.
Mantan Gubernur DKI Jakarta dan Walikota Solo ini mengingatkan, pemerintah juga harus membenahi fasilitas layanan kesehatan dari hulu hingga hilir, dari pusat hingga daerah, transformasi layanan primer, layanan rujukan, peningkatan ketahanan kesehatan, peningkatan kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan, serta pengembangan teknologi informasi dalam layanan kesehatan.
“Pemerintah juga menjaga kesinambungan program JKN serta meningkatkan kualitas layanan JKN,” tambah Jokowi.
Selanjutnya, sambung Jokowi, percepatan penurunan stunting dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi.
“Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp427,5 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan,” tutup Jokowi. (TS)
