Membangun Sumber Ekonomi Baru Menghadapi Ancaman Resesi Global

Seide.id – Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya akan bahaya gelombang PHK terutama pada usaha di bidang sektor padat karya yaitu garmen, tekstil dan alas kaki, yang terdampak besar akibat kondisi ekonomi global yang berimbas pada turunnya pesanan hingga 50%. Dan akibat adanya kebangkitan industri padat karya di negara Bangladesh dan Vietnam terutama bidang tekstil yang menjanjikan kemudahan dan upah buruh lebih murah di banding Indonesia. Juga masih membanjirnya impor pakaian bekas.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek telah menyalurkan klaim yang sudah dibayar sebesar Rp18 miliar kepada karyawan yang terkena kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan memanfaatkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek tengah mencermati potensi gelombang PHK (pemutusan hubungan kerja) di sektor garmen, tekstil, dan alas kaki. Tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di tiga sektor ini mulai menyusut sejak Agustus 2022.

Gelombang PHK ini berpotensi berlanjut akibat potensi resesi global di tahun depan. Proyeksi ekonomi global sendiri susut dari tahun ini sebesar 3,2% menjadi 2,9% untuk tahun 2023. Imbasnya, para pelaku usaha mengalami kecemasan (scaring effect) untuk melakukan investasi maupun ekspansi bisnis.

Dan imbas dari memburuknya ekonomi dunia juga telah mengancam banyak usaha startup termasuk diantaranya Amazon, Meta, Twitter, Shopee dan juga Gojek Tokopedia (GoTo), telah memberikan klarifikasi ihwal kabar pemecatan karyawannya. Manajemen menyebutkan GoTo telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 1.300 orang atau 12 persen dari total karyawannya di Indonesia, Vietnam, Singapura, dan India.

GoTo mengklaim banyak melakukan evaluasi optimalisasi beban biaya secara menyeluruh, termasuk penyelarasan kegiatan operasional, integrasi proses kerja, dan melakukan negosiasi ulang berbagai kontrak kerja sama. Pada akhir kuartal kedua 2022, perusahaan telah melakukan penghematan biaya struktural sebesar Rp 800 miliar dari berbagai aspek penghematan, seperti teknologi, pemasaran dan outsourcing.

Membangun hilirisasi industri minerba.

“Pemerintah Indonesia sudah melarang ekspor komoditas minerba dalam bentuk mentah. Selain memberikan nilai tambah berkali lipat, hilirisasi industri minerba telah menambah lapangan pekerjaan dan secara langsung meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah telah memberikan insentif fiskal untuk melanjutkan inisiatif ini.

Pengembangan hilirisasi industri minerba bukan hal yang mudah, karena selama ini negara Industrialis adalah pasar bahan mentah hasil tambang dari Indonesia bertahun-tahun hingga sebelum Indonesia merdeka dimasa penjajahan. Perjuangan ini sungguh perlu mendapat dukungan seluruh masyarakat luas Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal tahun 2020 telah melakukan larangan ekspor biji nikel mentah, sejak berdirinya smelter pengolahan nikel di Sulawesi yang kemudian berakibat adanya gugatan dari negara Uni Eropa yang selama ini mendapatkan keuntungan besar dari impor mentah biji nikel. Dan Presiden Jokowi menyatakan akan Indonesia akan memakai jasa pengacara paling ulung untuk menghadapi gugatan negara Uni Eropa di WTO.

Jokowi juga yakin hilirisasi bisa mendorong pendapatan per kapitan Indonesia. Namun itu bisa berhasil tercapai asal dilakukan secara konsisten dan dia berharap presiden setelahnya juga bisa konsisten. Setelah itu Jokowi berpesan agar pemimpin selanjutnya tidak perlu takut untuk menyetop ekspor nikel. Meskipun harus digugat walaupun kalau kalah oleh Uni Eropa di WTO.

“Nggak apa-apa, tapi industrinya sudah jadi dulu. Kalah nggak apa-apa, syukur bisa menang, tapi kalau kalah pun nggak apa-apa,” ujar Jokowi. Indonesia dalam proses mengajukan banding atas putusan pengadilan WTO.

Perlu diketahui bahwa sejak kebijakan hilirisasi minerba dalam catatan Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada tahun ini hasil ekspor nikel yang sudah dilakukan hilirisasi diprediksi menembus US$ 27 miliar – US$ 30 miliar atau Rp 418 triliun – Rp 465 triliun (kurs rupiah Rp 15.500 per US$).

Sebelum larangan ekspor bijih nikel berlaku di Indonesia, nilai ekspor bijih nikel hanya mencapai US$ 3 miliar atau Rp 46,5 triliun (kurs Rp 15.500 per US$) pada tahun 2017 – 2018. Ada pun di tahun 2021 nilai ekspor melejit mencapai US$ 20,9 miliar atau sekitar Rp 323 triliun. Menurut data perdagangan dan Kemenko, di akhir tahun 2022 ekspor nikel bisa mencapai US$ 27 – US$ 30 miliar (Rp465 triliun) dari dampak hilirisasi.

Kemudian kementerian ESDM mencatat kontribusi penerimaan negara bukan pajak dari sektor mineral dan batu bara hingga 11 November mencapai Rp 146,85 triliun. Ekspor batubara disebutkan berperan memberikan kontribusi lebih dari 60%. Perlu diketahui transaksi berjalan RI surplus USD 4.4M.

Pelaksana tugas Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Mohammad Kemal, khawatir resesi global akan menggerus minat perusahaan untuk berinvestasi di sektor minyak dan gas. Resesi global diperkirakan terjadi pada 2023 dan dampaknya akan memukul sejumlah industri. Perusahaan cenderung tidak mau berinvestasi karena menahan cash flow. Namun SKK Migas akan berusaha mengatasi kekhawatiran itu. Salah satunya dengan dengan mengunci program kerja dan anggaran yang sedang berjalan.

Adapun SKK menargetkan investasi di sektor migas sebesar US$ 14 miliar atau setara dengan Rp 219,2 triliun (kurs Rp 15.644 per dolar Amerika). Untuk tahun ini, target investasi untuk hulu migas senilai US$ 13,2 miliar. Optimistis target tersebut tercapai.

Avatar photo

About jeannie latumahina

Ketua Relawan Perempuan dan Anak Perindo