Seide.id – Usai dilantik pada Senin 17 Oktober 2022 sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono sudah mengumumkan program yang akan dilakukan bagi warga dan kotanya.
Langkah pertama yang akan Heru lakukan adalah menghidupkan kembali Balai Kota seperti semasa Gubernur Ahok Basuki Tjahaja Purnama memimpin, yakni membuka Balai Kota untuk pengaduan masyarakat.
Sistim pengaduan ini akan kembali dibuka di Balai Kota DKI Jakarta agar masyarakat bisa secara langsung mengadukan permasalahan yang ada di Ibu Kota.
Heru Budi Hartono mengatakan, ia bakal segera membahas sistem pengaduan ini dengan jajarannya pada Selasa (18/10/2022) besok.
“InsyaAllah begitu (pengaduan masyarakat diterapkan kembali). Besok, saya melakukan pengarahan ke seluruh pejabat (Pemprov) DKI,” tutur Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/10/2022).
Gubernur Ahok dan warga
Pada penerapannya, pengaduan warga itu akan berlangsung pada tiap Senin-Kamis. Ada pun jam operasinya dimulai pukul 07.30 WIB-08.30 WIB.
Kata Heru, pihak yang akan menerima pengaduan itu berasal dari kelima pemerintahan kota administratif di DKI Jakarta.
Sementara Pihak asisten Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta yang akan mengatur pihak penerima pengaduan.
Menurut Heru, usai menerima pengaduan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mendiskusikan pengaduan tersebut.
“Setelah itu, membawa apa yang didiskusikan oleh masyarakat di sini (di) pengaduan dan nanti akan dibawa ke wilayahnya masing-masing dan didiskusikan,” ungkapnya.
Balai Kota sebelummya
Seperti diketahui, di era Gubernur Ahok Basuki Tjahaja Purnama, warga bisa mengadu langsung permasalahan mereka dan hal-hal yang meresahkan di Ibu Kota. Biasanya, Ahok bisa langsung memberi jalan keluar.
Era Gubernur Ahok menerima pengaduan
Alhasil, setiap hari Balai Kota atau disebut Ahok sebagai Balai rakyat dipadati oleh warga. Di sini tidak ada hal yang bisa ditutupi karena di dengar langsung oleh Ahok dan disaksikan oleh para wartawan.
Semua ulah pat gulipat pun akan terbongkar dan diketahui semua pihak termasuk oleh warga karena muncul pada tayangan-tayangan dan berita.
Nanum di era Gubernur Anies Baswedan dengan Wakilnya Sandi Uno atau Ahmad Riza Patria, sistem pengaduan masyarakat secara langsung ini, juga langsung dihapus oleh Anies usai ia dilantik.
(ricke senduk)
